Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mardiono PPP Curigai Adanya Pihak yang Manfaatkan Aksi Unjuk Rasa untuk Goyang Jabatannya

image-gnews
Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono pada konferensi pers Menanggapi sikap Mahkamah Konstitusi terkait gugatan PHPU PPP di Kantor DPP PPP, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. PPP mengungapkan kekecewaannya terhadap putusan MK yang menolak gugatan PHPU Pileg 2024 karena dinilai tidak melakukan pemeriksaan secara komperhensif. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono pada konferensi pers Menanggapi sikap Mahkamah Konstitusi terkait gugatan PHPU PPP di Kantor DPP PPP, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. PPP mengungapkan kekecewaannya terhadap putusan MK yang menolak gugatan PHPU Pileg 2024 karena dinilai tidak melakukan pemeriksaan secara komperhensif. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aksi unjuk rasa menuntut mundurnya Muhammad Mardiono dari jabatan Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, kembali dilakukan kelompok sayap partai berlambang Ka'bah itu pada Jumat 14 Juni 2024.

Dua kelompok yang menamai diri sebagai Front Kader Ka'bah Bersatu (FKKB) dan Gerakan Pemuda Ka'bah melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Dewan Pimpinan Pusat PPP, Jakarta Pusat. Setelah pada Mei lalu juga melakukan unjuk rasa serupa.

Kepada Tempo, Mardiono mengatakan tak ingin menanggapi tuntutan tersebut. Sebab, dalam PPP terdapat konstitusi yang harus dipatuhi oleh seluruh jajaran. Dia menyarankan agar pendapat disampaikan dalam forum resmi partai.

Mantan Ketua Badan Pemenangan Pemilu PPP itu mencurigai adanya gerakan yang diorganisir untuk memintanya mundur. Sebab, dalam waktu yang salam pada Jumat lalu, terdapat pula kelompok yang meminta agar Mardiono terus menjabat hingga dilaksanakan Muktamar partai.

"Curiga ada yang menggerakan ini tentu ada. Sah-sah aja, karena PPP ini kan milik rakyat, bukan milik pribadi," kata Mardiono, Ahad, 16 Juni 2024.

Mardiono melanjutkan, apabila dirinya dianggap gagal dan harus mundur sebagai Plt Ketua Umum PPP, pendapat dapat disampaikan kader melalui rapat pimpinan nasional datau musyawarah kerja nasional.

Nantinya, segala pendapat tersebut akan dibahas dan diambil keputusannya secara kolektif kolegial, sebagaimana PPP menjunjung azas demokratis.

"Jadi untuk apa mundur kalau ini pendapat di luar konstitusi PPP," ujar dia.

Sebagai seorang pemimpin, kata dia, tentu hak akan berbicara dan berpendapat selalu dihormati. Namun, tidak semua pendapat tersebut mesti diakomodir.

"Jangan hanya karena ada demonstrasi di luar forum resmi langsung diambil keputusan. Silakan sampaikan di rapimnas atau mukernas," ujar Mardiono.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun dalam unjuk rasa Jumat lalu, Wakil Ketua Pimpinan Pusat GPK, Adrian Azhari Akbar Harahap, menyinggung langkah PPP yang dalam pemilihan presiden lalu memilih untuk berkoalisi mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md., sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden.

Padahal, kata dia, di kalangan akar rumput. Dukungan justru digelorakan kepada pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang diusung oleh Koalisi Perubahan.

"Beliau salah pilih koalisi dan gagal di pemilihan legislatif. Sehingga kami mendesak agar beliau mundur," ujar Adrian.

Kegagalan PPP yang dimaksud Adrian, ialah saat PPP berpotensi terdepak dari Senayan untuk pertama kalinya dalam sejarah. 

Merujuk hasil rekapitulasi suara pemilu 2024, PPP berpotensi besar terhempas dari Senayan setelah torehan suaranya tak memenuhi ambang batas parlemen 4 persen.

Rekapitulasi suara KPU dari 38 Provinsi dan 128 wilayah luar negeri, menyatakan torehan suara PPP adalah 3,87 persen atau 5.897.777 suara. 

ANDI ADAM FATURAHMAN


Pilihan Editor: Mardiono Mengaku Belum Berambisi Maju Jadi Ketua Umum PPP di Muktamar Tahun Depan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Sandiaga Uno Pamitan ke Kiai Menjelang Akhir Masa Tugas, Bicara Kegiatan Setelah Pensiun Jadi Menteri

1 hari lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menunjukkan knalpot
Sandiaga Uno Pamitan ke Kiai Menjelang Akhir Masa Tugas, Bicara Kegiatan Setelah Pensiun Jadi Menteri

Sandiaga Uno mulai berpamitan ke para kyai seiring akan berakhir masa jabatannya di Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin pada Oktober 2024.


KPU Tetapkan Hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 Pasca Putusan MK Kamis Pekan Depan

1 hari lalu

Warga menggunakan hak pilihnya saat pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 15 Purus Padang, Sumatera Barat, Sabtu, 13 Juli 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat melaksanakan PSU untuk calon anggota DPD RI di provinsi itu berdasarkan keputusan Mahkamah Konsititusi (MK) dengan jumlah DPT sebanyak 4.088.606 orang. ANTARA/Iggoy el Fitra
KPU Tetapkan Hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 Pasca Putusan MK Kamis Pekan Depan

KPU telah menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah daerah sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK).


Segini Jumlah Caleg Terpilih yang Sudah Laporkan LHKPN ke KPK

2 hari lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pada lingkungan Pemkot Semarang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Setelah penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang, KPK telah melakukan pelarangan untuk empat orang berpergian ke luar negeri termasuk Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
Segini Jumlah Caleg Terpilih yang Sudah Laporkan LHKPN ke KPK

KPU menegaskan bahwa caleg terpilih hasil Pemilu 2024 yang belum menyerahkan LHKPN ke KPK terancam tidak dilantik.


Caleg Terpilih Tak Lapor LHKPN Terancam Tak Dilantik, Begini Aturannya

3 hari lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI, Idham Holik membuka acara focus group discussion (FGD) tindaklanjut putusan MA nomor 23P/Hum/2024 soal batas minimal usia calon kepala daerah di Hotel Gran Melia, Jakarta pada Senin, 8 Juli 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Caleg Terpilih Tak Lapor LHKPN Terancam Tak Dilantik, Begini Aturannya

KPU menegaskan bahwa caleg terpilih hasil Pemilu 2024 yang belum menyerahkan LHKPN ke KPK terancam tidak dilantik.


Koalisi Tujuh Partai Politik Dukung Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024, Apa Alasannya?

5 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Wali Kota Medan sekaligus menantunya, Bobby Nasution saat Car Free Day (CFD) di Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu, 12 Februari 2023. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev
Koalisi Tujuh Partai Politik Dukung Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024, Apa Alasannya?

Pada Pilkada Sumut 2024, Bobby Nasution mendapatkan dukungan dari koalisi gemuk yang terdiri dari tujuh partai politik. Apa saja?


Cak Imin Sebut Ruang Pemilih PKB Bergeser, Dipilih Kalangan Elite pada Pemilu 2024

5 hari lalu

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar saat membuka Sekolah Pemimpin (Sespim) Perubahan Wilayah II di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Minggu, 14 Juli 2024. ANTARA/HO-PKB
Cak Imin Sebut Ruang Pemilih PKB Bergeser, Dipilih Kalangan Elite pada Pemilu 2024

Cak Imin menilai Pemilu 2024 telah membawa PKB menjadi partai yang membawa harapan baru.


Hadapi Persaingan di Pilgub Jatim 2024, Khofifah-Emil Siapkan Strategi Ini

7 hari lalu

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendeklarasikan dukungan kepada petahana Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) DPP, Jakarta Pusat, Jumat, 12 Juli 2024. PPP mendukung pasangan Khofifah-Emil untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur atau Pilgub Jatim. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Hadapi Persaingan di Pilgub Jatim 2024, Khofifah-Emil Siapkan Strategi Ini

PPP menyatakan mendukung Khofifah-Emil berdasarkan masukan tokoh masyarakat dan ulama di Jawa Timur.


Diusulkan PKB Maju di Pilgub Jabar, Sandiaga Uno Tunggu Penugasan dari PPP

7 hari lalu

Politikus PPP Sandiaga Uno saat ditemui wartawan di Universitas Muhammadiyah Karanganyar (Umuka) Jawa Tengah, Ahad, 2 Juni 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Diusulkan PKB Maju di Pilgub Jabar, Sandiaga Uno Tunggu Penugasan dari PPP

Sandiaga Uno mengatakan, untuk maju di pilkada, seorang calon harus mempersiapkan elektabilitas, kualitas, dan isi tas.


PPP Tetap Dukung Taj Yasin di Pilgub Jateng, Singgung Peluang Duet dengan Ahmad Luthfi

8 hari lalu

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen.
PPP Tetap Dukung Taj Yasin di Pilgub Jateng, Singgung Peluang Duet dengan Ahmad Luthfi

PPP menegaskan akan tetap mendukung Taj Yasin di Pilgub Jateng 2024. Singgung soal peluang berduet dengan Ahmad Luthfi.


PPP Resmi Dukung Khofifah dan Emil Dardak di Pilgub Jawa Timur

8 hari lalu

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendeklarasikan dukungan kepada petahana Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) DPP, Jakarta Pusat, Jumat, 12 Juli 2024. PPP mendukung pasangan Khofifah-Emil untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur atau Pilgub Jatim. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
PPP Resmi Dukung Khofifah dan Emil Dardak di Pilgub Jawa Timur

PPP mendeklarasikan dukungan untuk petahana Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak di Pilgub Jatim.