TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas atau Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, Muhammad Mardiono, mengatakan tak memfokuskan diri untuk menyambut perhelatan Muktamar partai dalam waktu dekat ini.
Menurut Mardiono, selain waktu pelaksanaan Muktamar yang diundur menjadi tahun depan, saat ini pengurus teras PPP lebih berfokus untuk mensukseskan perhelatan pemilihan kepada daerah atau Pilkada 2024.
"Soal mencalonkan diri jadi pemimpin, sejak awal saya belum punya ambisi," kata Mardiono kepada Tempo, Ahad, 16 Juni 2024.
Mardiono didapuk menjadi Plt Ketua Umum PPP menggantikan Suharso Monoarfa yang tersandung polemik "amplop kyai" pada September 2022 lalu. Saat itu, Mardiono menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan PPP.
Dengan jabatan yang diembannya kini, tentunya Mardiono memiliki peluang besar untuk maju menjadi calon Ketua Umum PPP di Muktamar mendatang.
Namun, dia menegaskan tidak akan mengajukan dirinya untuk menjadi salah satu bakal calon Ketua Umum partai Ka'bah.
"Saya juga tidak meminta dipilih jika mencalonkan," ujarnya.
Kendati begitu, bekas Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum PPP tersebut tak menutup kemungkinan untuk maju di Muktamar apabila dimintai langsung oleh kader.
"Terkecuali saya didaulat forum untuk maju jadi pemimpinnya," kata dia.
Adapun Muktamar PPP diagendakan berlangsung pada Desember 2024 mendatang. Namun, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PPP, Achmad Baidowi, mengatakan agenda tersebut mengalami perubahan.
Awiek, sapaan akrab Baidowi, menyebut hasil keputusan rapat pimpinan nasional atau Rapimnas ke-IX PPP di Tangerang lalu memutuskan pelaksanaan Muktamar menjadi tahun depan.
"Muktamar di 2025, rencananya akan digelar di Sulawesi Tenggara, salah satu agenda adalah pemilihan Ketua Umum," kata Awiek.
Namun, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR tersebut tak merinci ihwal siapa saja figur-figur yang potensial maju di Muktamar nanti.
"Soal itu belum kelihatan, belum diketahui. Masih fokus pilkada," ujar Awiek.
Menukil laporan Majalah Tempo edisi 3-9 Juni lalu, Ketua DPC PPP Solo, Edy Jasmanto, mengatakan terdapat sejumlah pengurus cabang PPP yang menginginkan agar pelaksanaan Muktamar partai dipercepat dari waktu yang telah dijadwalkan.
Alasannya, para pengurus di tingkat cabang resah usai PPP berpotensi besar terdepak dari Parlemen setelah perolehan suara partai tak mampu melebihi ambang batas parlemen ebesar 4 persen.
Menanggapi hal tersebut, Mardiono mempersilakan kepada para pengurus dan jajaran PPP di seluruh tingkat untuk menyampaikan pendapatnya melalui kanal resmi, seperti rapimnas atau musyawarah kerja nasional.
"Semua kan ada aturannya. Jadi bisa disampaikan agar dilakukan pembahasan secara kolektif kolegial. Sehingga dapat diambil keputusan Akhirnya," ujar Mardiono.
Pilihan Editor: Jokowi Terima Audiensi KAMMI, Diundang Muktamar dan Bahas Sejumlah Isu
ANDI ADAM FATURAHMAN || EGI ADYATAMA
