Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

6 Lembaga Pemerintahan yang Ajukan Tambahan Anggaran

image-gnews
Ilustrasi Anggaran. shutterstock.com
Ilustrasi Anggaran. shutterstock.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah kementerian dan lembaga mengajukan tambahan anggaran untuk 2025, di antaranya untuk biaya pindah ke Ibu Kota Nusantara atau IKN.  Siapa saja mereka?

1. Sekretaris Kabinet

Sekretaris Kabinet, Pramono Agung, meminta tambahan anggaran guna menyokong kerja-kerja kesekretariatan bekerja di IKN. Ia mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp 164,31 miliar untuk tahun 2025.

Pramono mengusulkan hal tersebut saat rapat kerja Komisi II DPR bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Kantor Staf Presiden (KSP), dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024.

Usulan itu, kata Pramono, bukan untuk pemerintahan Jokowi, saat ini, tetapi untuk pemerintahan baru ke depan. "Tidak mungkin untuk tidak ditambah (anggaran), karena tentunya ada yang di IKN, ada juga yang nanti ada di Jakarta sehingga pasti ada penambahan anggaran," ujarnya kemarin seperti dikutip dari Antara.

Dia menjelaskan tambahan anggaran itu akan digunakan untuk sejumlah kebutuhan. Pertama, kebutuhan anggaran operasional, sarana dan prasarana Sekretariat Kabinet di IKN, pengadaan kendaraan operasional berbasis baterai dan alat pengolahan data. "Karena nanti kalau di IKN, semuanya adalah mobil elektrik dan seterusnya. Jadi, kita memang green energy," ucap Pramono.

2. Kementerian Kelautan dan Perikanan

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono minta tambahan anggaran Rp4,47 triliun untuk tahun depan, sementara pagu indikatif KKP Rp6,23 triliun. Tambahan anggaran itu, agar kebijakan ekonomi biru yang mengedepankan keberlanjutan ekologi yang diusung KKP dapat berjalan dengan baik.

Ia meyakini bahwa sektor kelautan dan perikanan yang dikelola secara berkelanjutan dengan mengedepankan sisi ekologi di samping sisi ekonomi, mampu menjadi motor penggerak dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, meningkatkan kontribusi perekonomian bangsa, mendukung penciptaan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Usulan Trenggono mendapat sambutan positif, salah satunya adalah anggota Komisi IV, yakni Hanan A Rozak yang menyetujui usulan tambahan anggaran itu. “Kami sangat mendukung usulan dari Pak Menteri terkait tambahan anggaran Rp4,47 triliun untuk tahun 2025,” ujarnya.

3. Polri

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp60,64 triliun untuk 2025 saat rapat kerja pembahasan anggaran bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan berdasarkan surat bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, pagu indikatif Polri untuk 2025 sebesar Rp104,67 triliun. Namun, menurutnya kebutuhan Polri sebesar Rp165,31 triliun.

"Usulan anggaran tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp44,74 triliun atau naik 38,12 persen dibandingkan anggaran 2024," kata Agus.

Dia menjelaskan, dalam rangka menyiapkan ketanggapan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan nasional terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian. Di antaranya peningkatan kegiatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, melanjutkan reformasi birokrasi, hingga masih tingginya kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan pencucian uang.

Selain itu, menurutnya penambahan anggaran itu juga mempertimbangkan rencana pemindahan Ibu Kota ke Nusantara, masih berkembangnya kejahatan siber, serta ditetapkannya Polda Papua Barat dan Papua Tengah.

4. KPK

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan tambahan anggaran untuk 2025 sebesar Rp117,12 miliar. Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango mengatakan pada tahun 2025, KPK memiliki kebutuhan anggaran sebesar Rp1,354 triliun, namun pagu indikatifnya sebesar Rp1,237 triliun.
"Kepada pimpinan Komisi I DPR RI dan seluruh anggotanya, kami berharap ada usulan tambahan anggaran kami sebesar Rp117,12 miliar," kata Nawawi saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan usulan tambahan anggaran itu untuk program dukungan manajemen sebesar Rp65,02 miliar dan program pencegahan dan penindakan perkara korupsi sebesar Rp52,11 miliar.

Dia menjelaskan pagu indikatif KPK tahun 2025 lebih kecil dibandingkan dengan anggaran tahun 2023 dan tahun 2024. Menurut dia, pada tahun 2023, KPK mendapatkan anggaran sebesar Rp1,316 triliun, dan tahun 2024 sebesar Rp1,377 triliun. "Yaitu turun sebesar Rp139,74 miliar, penurunan anggaran KPK jika dibandingkan dengan Dipa KPK 2024," kata dia.

Di samping itu, dia menjelaskan bahwa KPK mendapatkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp398,7 miliar pada tahun 2023. Sedangkan tahun 2024 hingga 31 Mei 2024, KPK telah mendapatkan PNBP sebesar Rp267,23 miliar.

5. Kementerian Pertahanan dan TNI

Kementerian Pertahanan, kata Wakil Ketua Komisi I DPR Utut Adianto, memiliki usulan anggaran yang paling besar dalam rapat. “Anggarannya Rp 155 triliun di Kemenhan-nya yang tertinggi,” kata Utut. “Kemudian di Angkatan Darat Rp 54 triliun, Angkatan Laut sekitar Rp 20 triliun, Angkatan Udara sekitar Rp 18 triliun, terus kemudian tadi di Mabes atau Panglima itu Rp 9,3 triliun."

Jika ditotal, usulan anggaran tiap-tiap matra angkatan bersenjata beserta Markas Besar (Mabes) TNI yang disampaikan Utut mencapai Rp 101,3 triliun. Meski begitu, Utut mengatakan dia tidak bisa memberi tahu peruntukan anggaran tersebut secara detail. “Kan rapatnya dibilang tertutup, kalau saya ngomong ke kamu berarti saya mencederai kesepakatan di sana,” ucap anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

6. Otorita IKN

Otorita IKN mengajukan permintaan tambahan anggaran sebesar Rp 29,8 triliun untuk tahun depan. Permintaan ini diajukan oleh Plt Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dalam rapat dengan Komisi II DPR RI.

Pada 5 April 2024, pagu indikatif Otorita IKN untuk 2025 ditetapkan sebesar Rp 505,5 miliar. Namun, setelah berdiskusi dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan mengenai rencana kerja 2025, ditemukan beberapa kebutuhan yang belum teralokasikan. Menurut Raja Juli, total anggaran untuk kebutuhan tersebut adalah Rp 29,8 triliun.

ANANDA RIDHO SULISTYA | ANTARA | SULTAN ABDURRAHMAN | RIRI RAHAYU | BAGUS PRIBADI | SUKMA KANTHI NURANI

Pilihan Editor: Tekor Setoran Pajak

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Soal Pembangunan Kawasan Inti IKN, Ridwan Kamil: Insyaallah Selesai Agustus

10 jam lalu

Kurator IKN Ridwan Kamil saat diwawancarai usai mengunjungi ANTARA Heritage Center, Jakarta, Jumat 12 Juli 2024. ANTARA/Rio Feisal
Soal Pembangunan Kawasan Inti IKN, Ridwan Kamil: Insyaallah Selesai Agustus

Ridwan Kamil mengatakan penyediaan air ke kawasan inti IKN diperkirakan selesai dalam sebulan.


Jokowi Teken Perpres HGU Investor IKN hingga 190 Tahun, Apa Batasan dan Syarat Hak Guna Usaha?

10 jam lalu

Presiden Joko Widodo mengencangkan baut saat pemasangan bilah pertama Garuda disaksikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 22 September 2023. Presiden Jokowi menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 38 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Jokowi Teken Perpres HGU Investor IKN hingga 190 Tahun, Apa Batasan dan Syarat Hak Guna Usaha?

Jokowi teken Perpres 75/2024 yang membuat investor IKN bisa punya HGU 190 tahun dan HGB 160 tahun. Apa syarat Hak Guna Usaha?


Cerita Budi Karya Ngantor di IKN: Tempati Rumah Dinas Menteri hingga Cek Kesiapan Kereta Tanpa Rel

11 jam lalu

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait kelaikan jalan bus pariwisata di kawasan wisata Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, Minggu, 9 Juni 2024. ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak
Cerita Budi Karya Ngantor di IKN: Tempati Rumah Dinas Menteri hingga Cek Kesiapan Kereta Tanpa Rel

Budi Karya membagikan pengalaman dinasnya di IKN melalui media sosial


Jokowi Izinkan Investor Dapat HGU di IKN Hingga 190 Tahun, Otorita IKN Gerak Cepat Gelar Rapat 3 Jam

11 jam lalu

Presiden Joko Widodo mengencangkan baut saat pemasangan bilah pertama Garuda di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 22 September 2023. Presiden Jokowi menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 38 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Jokowi Izinkan Investor Dapat HGU di IKN Hingga 190 Tahun, Otorita IKN Gerak Cepat Gelar Rapat 3 Jam

Jokowi terbitkan Perpres 75/2024 yang memuat masa HGU hingga 190 tahun dan HGB 160 tahun. Otorita IKN langsung gelar rapat.


Menhub Budi Karya Sebut Kereta Otonom Tanpa Rel Bakal Beroperasi di IKN pada Agustus 2024

12 jam lalu

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kanan) meninjau pembangunan Bandara VVIP IKN di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Sabtu (5/8/2023).
Menhub Budi Karya Sebut Kereta Otonom Tanpa Rel Bakal Beroperasi di IKN pada Agustus 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya mengatakan kereta otonom tanpa rel sudah dikirim dari Cina pada awal Juli 2024. Kereta itu akan tiba akhir bulan ini, lalu dioperasikan pada Agustus mendatang.


Basuki Sebut Groundbreaking Tahap 7 Proyek IKN Mulai Akhir Juli, Masih Tunggu Jadwal Presiden

13 jam lalu

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono ketika ditemui di Komplek Kementerian Sekretariat Negara, Kamis, 9 Juni 2024. TEMPO/Riri Rahayu
Basuki Sebut Groundbreaking Tahap 7 Proyek IKN Mulai Akhir Juli, Masih Tunggu Jadwal Presiden

Basuki Hadimuljono mengatakan peletakan batu pertama proyek tahap 7 di IKN segera dilakukan. Namun, kepastian jadwalnya menunggu presiden


Ketua Komisi Infrastruktur DPR Bilang Pemindahan IKN Harus Realistis

13 jam lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menko PMK Muhadjir Effendi (kedua kiri), Mensesneg Pratikno (kiri) dan Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) berbincang dengan warga penerima beras bantuan pemerintah di Kota Dumai, Riau, Sabtu 1 Juni 2024, Presiden Joko Widodo dalam kunjungan resminya menghadiri peringatan Hari Lahir Pancasila 2024 di daerah tersebut juga menemui masyarakat sambil menyerahkan paket bantuan dan baju kaos. ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid
Ketua Komisi Infrastruktur DPR Bilang Pemindahan IKN Harus Realistis

Lasarus menilai seharusnya pemerintah tidak usah terlalu mengharapkan investasi asing untuk pembangunan IKN Nusantara.


Perpres Percepataan IKN Atur HGB hingga 160 Tahun, Basuki Hadimuljono: Menarik Investasi

14 jam lalu

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau proyek pembangunan Sumbu Kebangsaan di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Selasa, 7 Mei 2024. TEMPO/Riri Rahayu
Perpres Percepataan IKN Atur HGB hingga 160 Tahun, Basuki Hadimuljono: Menarik Investasi

Perpres tentang Percepatan Pembangunan IKN itu mengatur jangka waktu pemberian hak guna bangunan (HGB) di atas hak pengelolaan lahan hingga 180 tahun


Kerja Hingga Dini Hari, Satgas Pastikan Air Bersih Mengalir di IKN Sebelum HUT Kemerdekaan RI

14 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, Rabu 5 Juni 2024. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Kerja Hingga Dini Hari, Satgas Pastikan Air Bersih Mengalir di IKN Sebelum HUT Kemerdekaan RI

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mulai melakukan commissioning atau uji coba air bersih di Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu malam, 10 Juli 2024.


Basuki Hadimuljono Sebut Harga Tanah di IKN Berkisar dari Rp 400-Rp 800 Ribu per Meter

14 jam lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono usai Rapat Kerja Evaluasi APBN Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 sampai Mei 2024 di ruang Komisi V DPR, Senayan pada Kamis, 6 Juni 2024. Tempo/Bagus Pribadi
Basuki Hadimuljono Sebut Harga Tanah di IKN Berkisar dari Rp 400-Rp 800 Ribu per Meter

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga mengatakan harga tanah di IKN berkisar Rp 400 ribu hingga Rp 800 ribu per meter.