Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Realisasi Pajak Daerah Tangerang Naik Rp99 Miliar Saat Kepemimpinan Pj Bupati Andy Ony

image-gnews
Pj Bupati Tangerang Andi Ony
Pj Bupati Tangerang Andi Ony
Iklan

INFO NASIONAL - Pemerintah Kabupaten Tangerang mencatatkan pencapaian luar biasa dalam penerimaan pajak daerah hingga akhir Mei 2024, dengan total penerimaan mencapai Rp1,2 triliun. Angka ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 9,01 persen atau naik Rp99 miliar secara tahunan yoy, dibandingkan dengan Rp1,1 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Penjabat Bupati Tangerang, Andi Ony, mengapresiasi pencapaian ini sebagai hasil dari kolaborasi solid antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang dan dukungan dari seluruh elemen pemerintah daerah serta stakeholder terkait. "Ini adalah kebanggaan bagi kita semua, karena dengan peningkatan penerimaan pajak ini, program pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat yang tertuang dalam APBD dapat berjalan optimal," ujarnya.

Andi Ony menjelaskan Kabupaten Tangerang berhasil menjaga stabilitas fiskal selama dua tahun terakhir. Menurut dia, kapasitas fiskal Kabupaten Tangerang sangat baik, karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah melebihi dana transfer dari pemerintah pusat.

"Ini menunjukkan bahwa kita mampu membiayai pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri," kata Andi.

Dengan jumlah penduduk sekitar 3 juta jiwa, APBD Kabupaten Tangerang yang mencapai Rp8 triliun adalah pencapaian yang luar biasa. "Semoga kondisi ini terus berkembang agar APBD kita benar-benar menjadi alat untuk menyejahterakan masyarakat," ucapnya.

APBD Kabupaten Tangerang tahun 2022 tercatat sebesar Rp7,21 triliun, dan pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp8,32 triliun. Andi juga berterima kasih kepada para wajib pajak yang telah patuh terhadap kewajibannya.

Menurut Andi, keberhasilan ini tidak lepas dari komitmen para wajib pajak dalam meningkatkan PAD. "Dengan PAD yang meningkat, kita bisa terus melanjutkan pembangunan dan pelayanan masyarakat, termasuk upaya mengatasi stunting dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Tangerang," ujarnya.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap para wajib pajak, Pemkab Tangerang rutin mengadakan acara Pak Jaka Award. Kegiatan yang sudah berlangsung kali ketiga ini dilakukan untuk memberikan penghargaan kepada wajib pajak dan stakeholder yang telah berkontribusi dalam pengelolaan pajak daerah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kami berharap acara ini dapat terus memotivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Mari kita bersama-sama membangun Kabupaten Tangerang dengan memenuhi kewajiban kita membayar pajak. Ingat, pajak yang kita bayar akan kembali kepada kita dalam bentuk pelayanan dan pembangunan yang lebih baik," kata dia.

Kepala Bapenda Kabupaten Tangerang, Slamet Budhi Mulyanto, menegaskan pentingnya penerimaan pajak daerah dalam mendukung berbagai program pembangunan. Pajak daerah adalah salah satu sumber utama pendanaan program pembangunan.

"Dengan penerimaan yang meningkat, kita dapat memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang direncanakan dalam APBD berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Slamet mengatakan bahwa kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sangat penting. Sebab, dengan membayar pajak, masyarakat mendapatkan akses kemudahan fasilitas.

"Pajak yang kita bayarkan akan kembali kepada kita dalam bentuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya. Oleh karena itu, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu patuh membayar pajak tepat waktu," ujar dia.

Kepala Bidang Pendataan, Penilaian, dan Penetapan Pajak Daerah, Dwi Chandra Budiman, mengingatkan pentingnya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara rutin. Pembayaran PBB yang tertib juga akan menghindarkan masyarakat dari berbagai masalah, seperti kesulitan menjual aset properti karena adanya tunggakan pajak.

"Dengan sistem yang terintegrasi antara perpajakan, akta jual beli, dan pertanahan, pembayaran PBB yang tertib akan memastikan bahwa nilai ekonomis dari aset tetap terjaga dan tidak terhambat oleh masalah administratif," kata dia. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Walkot Pematangsiantar Sambut Kunjungan Delegasi Konsul Jenderal dan Konsul Kehormatan

51 menit lalu

Wali Kota Pematangsiantar dr Susanti Dewayani berfoto bersama para Delegasi Konsul Jenderal dan Konsul Kehormatan dalam rangka Site Visite Proyek Investasi Strategis. di gedung serbaguna pemerintah kota Pematangsiantar, jalan merdeka, Selasa (25/06/2024)
Walkot Pematangsiantar Sambut Kunjungan Delegasi Konsul Jenderal dan Konsul Kehormatan

Wali Kota Pematangsiantar, Susanti Dewayani, menyambut kunjungan Delegasi Konsul Jenderal dan Konsul Kehormatan, di Gedung Serbaguna Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar, Jalan Merdeka, Selasa, 25 Juni 2024.


The Gade Creative Lounge by Pegadaian Hadir di Unisoed

1 jam lalu

Foto bersama setelah peresmian The Gade Creative Lounge (TGCL) PT Pegadaian ke 18 di Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Senin 24 Juni 2024.
The Gade Creative Lounge by Pegadaian Hadir di Unisoed

Melalui pembangunan TGCL, PT Pegadaian mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke empat yakni pendidikan berkualitas untuk mendukung mahasiswa dalam mengembangkan potensi mereka.


Saksi Ungkap Pembahasan Rapat Terbatas Terkait Penggunaan Baja di Tol MBZ

2 jam lalu

Jalan Layang Sheikh Mohammed Bin Zayed.
Saksi Ungkap Pembahasan Rapat Terbatas Terkait Penggunaan Baja di Tol MBZ

Tidak ada hal yang salah terkait perubahan material. Hal tersebut lumrah dalam proses Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), karena segala sesuatu yang bersifat perencanaan masih dapat berubah di lapangan.


Transvision dan CBN Berkolaborasi Hadirkan Inovasi Teknologi di Era Digital

2 jam lalu

Commerce Director CBN Dedy Handoko, (tengah kiri) dan Direksi Marketing & Sales Transvision Brando Tengdom, (tengah kanan) saling berjabat tangan menandai kerjasama CBN Fiber dan CubMu.
Transvision dan CBN Berkolaborasi Hadirkan Inovasi Teknologi di Era Digital

Platform CubMu hadir sebagai alternatif hiburan digital bagi pelanggan CBN Fiber


BNPT Audit Sistem Pengamanan Mall GI

3 jam lalu

Foto Tim BNPT bersama petugas keamanan setelah audit terhadap sistem pengamanan Mall Grand Indonesia di Jakarta, Selasa 25 Juni 2024.
BNPT Audit Sistem Pengamanan Mall GI

Audit sistem pengamanan ini membuat para pengelola fasilitas publik, termasuk pengelola Mall GI dapat memahami potensi ancaman serta mitigasi resiko terhadap aksi terorisme.


Industri Pertambangan untuk Kebangkitan Ekonomi dan Keberlanjutan

15 jam lalu

Industri Pertambangan untuk Kebangkitan Ekonomi dan Keberlanjutan

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan realisasi penerimaan negara dari sektor pertambangan mineral dan batubara pada 2022 mencapai Rp 127,90 triliun atau 301,88 persen dari rencana target penerimaan tahun 2022, yakni Rp 42,37 triliun.


Bank Mandiri Gelar Gala Fashion Night dengan Pemandangan Candi Prambanan

16 jam lalu

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi berfoto bersama dalam acara bertajuk Gala Fashion Night. Yogyakarta, 24 Juni 2024
Bank Mandiri Gelar Gala Fashion Night dengan Pemandangan Candi Prambanan

Acara ini dipersembahkan khusus untuk nasabah utama aktif segmen prioritas dan private.


Keputusan MKD, Ketua Fraksi Partai Demokrat tidak Temukan Pelanggaran Kode Etik oleh Ketua MPR

16 jam lalu

Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR RI Benny K. Harman
Keputusan MKD, Ketua Fraksi Partai Demokrat tidak Temukan Pelanggaran Kode Etik oleh Ketua MPR

Substansi pembicaraan Ketua MPR Bamsoet seperti yang dipermasalahkan MKD DPR RI masih dalam batas kepantasan


MPR RI Sikapi Keputusan MDK DPR

17 jam lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo usai rapat pimpinan MPR RI, di ruang rapat pimpinan MPR, Jakarta, Selasa (25/6/24).
MPR RI Sikapi Keputusan MDK DPR

Rapat Pimpinan MPR memutuskan pimpinan MPR akan mengirimkan surat kepada Ketua DPR, sebagai upaya dalam membangun hubungan baik antara MPR dan DPR.


Plt Sekjen MPR: Keputusan MKD DPR Terkait Bamsoet tidak Memenuhi Unsur Materiil

18 jam lalu

Plt Sekjen MPR Siti Fauziyah
Plt Sekjen MPR: Keputusan MKD DPR Terkait Bamsoet tidak Memenuhi Unsur Materiil

Keputusan MKD tidak memenuhi ketentuan prosedural dan unsur materiil.