Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Soal Revisi UU TNI, Panglima Minta Masyarakat Pahami Tugas Angkatan Bersenjata

Editor

Devy Ernis

image-gnews
Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra (kanan) dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (kiri) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024. Rapat tersebut membahas persetujuan penerimaan hibah Alpalhankan dari luar negeri. TEMPO/M Taufan Rengganis
Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra (kanan) dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (kiri) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024. Rapat tersebut membahas persetujuan penerimaan hibah Alpalhankan dari luar negeri. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Agus Subiyanto menanggapi banyaknya kritik terhadap wacana revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Menurut Agus, masyarakat harus memahami bahwa tugas angkatan bersenjata bukan hanya soal berperang.

Agus menyampaikan bahwa setidaknya tugas TNI bisa dikelompokkan menjadi dua bagian dalam UU tersebut. “Saya rasa semuanya itu sudah terjabarkan. Tugas-tugas TNI mulai dari mengatasi pemberontakan, mengatasi separatisme, mengatasi terorisme,” kata Agus di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu, 12 Juni 2024.

Selain itu, Agus berujar ada juga tugas-tugas lain seperti membantu pemerintahan daerah, membantu Polri, serta search and rescue. “Kemudian juga mengamankan presiden dan wakil presiden dan keluarganya, dan mengamankan tamu negara setingkat presiden,” ujar mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu.

Dia kemudian menyatakan bahwa tugas TNI di luar operasi militer atau perang itulah yang mesti dimengerti oleh masyarakat. Menurut Agus, dalam UU saat ini pun TNI memiliki tugas-tugas di luar peperangan. “Saya rasa itu tugas-tugas TNI yang harus dipahami oleh masyarakat. Itu sudah sesuai dengan UU,” ucap Agus.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayor Jenderal Nugraha Gumilar, mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir adanya pasal karet dalam revisi UU TNI.

Menurut Nugraha, Pasal 47 ayat (2) saat ini sudah berjalan di sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Sekretariat Militer Presiden, Badan SAR Nasional, Kementerian Pertahanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 

“Sejauh ini berjalan dengan baik. Tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan sebagai pasal karet,” kata Nugaraha dalam pesan tertulis kepada Tempo, Selasa, 11 Juni 2024.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Nugraha mengatakan, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47, untuk menduduki jabatan di lingkungan sipil ada tahap yang haru dilakukan, yakni harus ada permintaan dari lembaga terkait. Kemudian, setiap prajurit TNI yang disiapkan harus melalui uji tes kompetensi sesuai kebutuhan dari lembaga tersebut.

Adapun Koalisi Masyarakat Sipil untuk Sektor Keamanan sebelumnya khawatir adanya pasal karet dalam Pasal 47 ayat (2) draf revisi UU TNI.

Sebelumnya, Imparsial mengatakan revisi UU TNI bisa membangkitkan kembali dwifungsi ABRI setelah era Reformasi. Pintu masuk dwifungsi TNI ini tercantum dalam Pasal 47 ayat (2) draf revisi UU TNI.

Peneliti Imparsial, Hussein Ahmad, mengatakan dalam pasal tersebut disebutkan bahwa prajurit aktif TNI dapat menduduki jabatan sipil di semua kementerian atau lembaga yang membutuhkan tenaga prajurit TNI sesuai dengan kebijakan presiden. Padahal, dalam Pasal 47 ayat (1) disebutkan prajurit hanya bisa menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

Pilihan Editor: Ketimbang di Jakarta, Ridwan Kamil Disebut Lebih Potensial Maju di Jawa Barat

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kelakar Prabowo ke Panglima TNI dan Kapolri: Namanya Kalau Digabung Sama dengan Presiden Terpilih

13 jam lalu

Menteri Pertahanan yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto berpose silat saat menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/7/2024) siang. ANTARA/Mentari Dwi Gayati
Kelakar Prabowo ke Panglima TNI dan Kapolri: Namanya Kalau Digabung Sama dengan Presiden Terpilih

Kelakar Prabowo kepada Panglima TNI dan Kapolri. Sebut nama belakang kedua sosok itu mirip seperti namanya.


Amnesty International Beberkan 6 Indikator Krisis Demokrasi di Indonesia

14 jam lalu

Mahasiswa menjebol barikade Polisi saat ratusan mahasiswa  dari elemen mahasiswa gabungan menggelar demonstrasi sembilan tahun pemerintahan Jokowi, di kawasan Patung Kuda, Monas, Jumat 20 Oktober 2023. Aksi ini bertepatan dengan momentum 9 tahun Jokowi menjabat sebagai Presiden. Mahasiswa berpandangan bahwa Jokowi telah mengkhianati reformasi. Terbukti dari berbagai kemunduran dan kebobrokan dari segi Hukum, HAM, Komersialisasi Pendidikan, Represifitas Aparat, Konflik Agraria, dan Investasi Yang Membelakangi hak-hak rakyat. TEMPO/Subekti.
Amnesty International Beberkan 6 Indikator Krisis Demokrasi di Indonesia

Pada periode kedua Presiden Jokowi, Amnesty International mencatat sejumlah pelemahan lembaga-lembaga penegak hukum lewat politisasi penguasa.


Kronologi TNI Tembak Mati 3 Orang OPM di Puncak Jaya Papua

14 jam lalu

Pasukan TPNPB-OPM menyiapkan prosesi pembakaran mayat Detius Kogoya, personil Komando Daerah Pertahanan (Kodap) VIII Intan Jaya. Detius tewas setelah baku tembak dalam penyerangan di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, pada 21 dan 22 Mei 2024. Dalam penyerangan itu kelompok bersenjata ini membakar 12 bilik kios dan sejumlah bangunan sekolah. Dok. Istimewa
Kronologi TNI Tembak Mati 3 Orang OPM di Puncak Jaya Papua

Tentara Nasional Indonesia atau TNI dari Satgas Yonif RK 753/AVT menembak tiga orang dari Organisasi Papua Merdeka atau OPM.


Amnesty Sangsi Pemerintah Mampu Ubah Praktek TNI Berbisnis

15 jam lalu

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti saat pembacaan 'Maklumat Trisakti Lawan Tirani' di Tugu Reformasi 12 Mei, Jakarta, Jumat, 9 Febuari 2024. Para civitas academica yang terdiri dari guru besar, pengajar, mahasiswa, karyawan dan alumni Universitas Trisakti yang memegang teguh nilai-nilai etik kebangsaan, demokrasi, dan hak asasi manusia, kekhawatiran atas matinya Reformasi dan lahirnya tirani sepakat mengeluarkan maklumat. TEMPO/Joseph.
Amnesty Sangsi Pemerintah Mampu Ubah Praktek TNI Berbisnis

Amnesty menengarai pemerintah tak akan mampu mengubah praktik TNI berbisnis, tapi justru menormalisasinya.


TNI Sebut Prajurit Militer Tetap Bayar Pajak dan Retribusi jika Diperbolehkan Berbisnis

18 jam lalu

Ada agenda terselubung di balik rencana penghapusan larangan berbisnis bagi prajurit TNI.
TNI Sebut Prajurit Militer Tetap Bayar Pajak dan Retribusi jika Diperbolehkan Berbisnis

Wacana penghapusan larangan berbisnis bagi TNI ini muncul melalui surat dari Panglima TNI kepada Menkopolhukam.


TNI Usul Larangan Berbisnis Dihapus dalam UU TNI, Kapuspen: Bisnis Jadi Sampingan Saja

21 jam lalu

Ilustrasi TNI. ANTARA
TNI Usul Larangan Berbisnis Dihapus dalam UU TNI, Kapuspen: Bisnis Jadi Sampingan Saja

"Bisnis yang dilakukan (prajurit TNI) sebagai pekerjaan sampingan saja," kata Kapuspen TNI Nugraha kepada Tempo, Kamis, 18 Juli 2024.


Bacalon Walkot Bekasi, Kemal Hendrayadi Ingin Tingkatkan Rasa Nasionalisme Masyarakat

23 jam lalu

Bacalon Walkot Bekasi, Kemal Hendrayadi memiliki keinginan untuk ikut andil dalam mempersiapkan Indonesia emas 2045.
Bacalon Walkot Bekasi, Kemal Hendrayadi Ingin Tingkatkan Rasa Nasionalisme Masyarakat

Kemal Hendrayadi, masih ingin mengabdi pada negeri dengan mencalonkan diri sebagai Wali Kota Bekasi pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 mendatang.


Pengabdian Kemal, Perwira Tinggi Pertama dari Bekasi

23 jam lalu

Ruangan museum pribadi Brigadir Jenderal TNI (Purn) Kemal Hendrayadi.
Pengabdian Kemal, Perwira Tinggi Pertama dari Bekasi

Biasa bertugas ke daerah konflik. Mulai dari Timor-Timur, Aceh, Papua, hingga Moro dan Lebanon.


Perjalanan Karier dan Prestasi Brigjen TNI Kemal dari Bekasi

1 hari lalu

Calon Wali kota Bekasi Kemal Hendrayadi. Dok
Pribadi.
Perjalanan Karier dan Prestasi Brigjen TNI Kemal dari Bekasi

Brigjen TNI Kemal bertugas ke wilayah konflik hingga tergabung dengan pasukan perdamaian dunia. Membuat kariernya melesat dengan cepat.


Revisi UU TNI Ingin Hapuskan Larangan Berbisnis untuk Prajurit

1 hari lalu

Ada agenda terselubung di balik rencana penghapusan larangan berbisnis bagi prajurit TNI.
Revisi UU TNI Ingin Hapuskan Larangan Berbisnis untuk Prajurit

Ada kepentingan lebih besar di balik usulan penghapusan larangan prajurit berbisnis di revisi UU TNI.