Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kemenkopolhukam Rilis Indeks Demokrasi Indonesia 2023, Hambatan Kebebasan Berpendapat dan Pers Meningkat

image-gnews
Massa yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Forum Jurnalis Freelance melakukan aksi damai di depan Kedutaan Besar Myanmar, Jakarta, Jumat, 7 September 2018. Vonis ini dianggap ancaman bagi kebebasan pers dan kemunduran demokrasi di negara Myanmar. TEMPO/Muhammad Hidayat
Massa yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Forum Jurnalis Freelance melakukan aksi damai di depan Kedutaan Besar Myanmar, Jakarta, Jumat, 7 September 2018. Vonis ini dianggap ancaman bagi kebebasan pers dan kemunduran demokrasi di negara Myanmar. TEMPO/Muhammad Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Kemenkopolhukam merilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2023. Adapun angka capaian IDI Nasional sebesar 79,51, termasuk dalam kategori performa demokrasi Sedang (skor 60-80).

Penurunan capaian IDI juga terjadi di tingkat pusat dan provinsi. Pada IDI Pusat, angka capaian IDI sebesar 83,14 dan IDI Provinsi sebesar 77,21. Rilis angka capaian IDI 2023 ini disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenkopolhukam, Heri Wiranto pada Senin, 10 Juni 2024.

Heri mengungkapkan penyebab utama terjadinya penurunan capaian IDI dikarenakan meningkatnya hambatan kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kemerdekaan pers. Ia juga menilai, sebagian penurunan capaian IDI disebabkan karena adanya Pemilu 2024.

"Fakta ini bisa dilihat dalam kasus-kasus hambatan kebebasan berpendapat yang sebagian terkait pemilu," kata Heri dikutip dari keterangan resmi, Selasa, 11 Juni 2024.

Sementara untuk indikator lain, seperti pelibatan partisipasi masyarakat oleh lembaga perwakilan serta pendidikan politik kader partai tercatat menurun. Heri menduga penurunan itu terjadi karena pergeseran prioritas partai politik yang lebih fokus pada konsolidasi pemenangan pemilu.

Ia menyoroti ihwal skor indeks kemerdekaan pers di tingkat pusat yang menurun menjadi 61,95 dari sebelumnya 75,92. Heri mengatakan, penurunan indeks kemerdekaan pers hingga 13,97 persen itu perlu menjadi perhatian bersama.

Sebab, menurut Heri, pers merupakan salah satu pilar demokrasi. Skor indeks kemerdekaan pers ini sejalan dengan data Aliansi Jurnalis Independen atau AJI yang menyebut sepanjang 2023, jumlah kekerasan terhadap jurnalis menjadi yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir.

"Penurunan angka IDI tersebut menjadi tanda bahwa kompetisi pada masa Pemilu Serentak 2024 berjalan cukup intens," kata Heri.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ia juga mewanti-wanti soal kegiatan demokrasi Tanah Air menjelang Pilkada Serentak pada November 2024 mendatang.

Ia mengatakan, bahwa pemerintah pusat dan daerah perlu menyusun program-program penguatan dan konsolidasi demokrasi. Salah satu caranya dengan memanfaatkan basis data IDI, serta mengupayakan iklim kompetisi yang aman dan kondusif dalam penyelenggaraan Pilkada serentak.

Penurunan IDI ini juga disoroti oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menyebut kualitas demokrasi Indonesia menurun setiap tahunnya.

Titi mengutip riset The Economist Intelligence Unit (EIU) tentang indeks demokrasi. "Indonesia konsisten turun dua peringkat tiap tahun," ujar Titi, Rabu, 5 Juni 2024.

Titi memaparkan, demokrasi Indonesia menempati peringkat ke-56 secara global pada 2023. Sebelumnya, pada 2022, Indonesia berada di peringkat ke-54 dan pada 2021 berada di peringkat ke-52. The Economist Intelligence Unit juga sempat merilis data indeks demokrasi pada 2019 di beberapa negara. Indonesia saat itu menempati peringkat 64 dari 167 negara di dunia.

Pilihan Editor: Perludem Prihatin Peringkat Indeks Demokrasi Indonesia Turun Dua Peringkat Tiap Tahun

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Demokrasi Santun ala Prabowo Subianto Lahirkan Pemerintahan Otoriter

10 hari lalu

Demokrasi Santun ala Prabowo Subianto Lahirkan Pemerintahan Otoriter

Pidato Presiden Prabowo Subianto soal demokrasi santun dikritik. Demokrasi model ini akan memunculkan praktik pemerintahan otoriter.


Pidato Perdana Singgung Soal Demokrasi, Prabowo: Semua Pihak Tak Boleh Saling Menghasut

12 hari lalu

Presiden Prabowo Subianto (kanan) dengan disaksikan Presiden keenam RI Joko Widodo (kiri) mengucapkan sumpah jabatan dalam sidang paripurna MPR dengan agenda pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Pidato Perdana Singgung Soal Demokrasi, Prabowo: Semua Pihak Tak Boleh Saling Menghasut

Presiden Prabowo Subianto menyinggung soal kekhasan demokrasi yang harus diterapkan di Indonesia.


Pendekatan Keamanan ala Jokowi Dinilai Gagal Selesaikan Masalah Papua

13 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyapa anak-anak yang menyambutnya saat tiba di Istora Papua Bangkit, Jayapura, Selasa 23 Juli 2024. Presiden menghadiri peringatan Hari Anak Nasional Ke-40 bertema
Pendekatan Keamanan ala Jokowi Dinilai Gagal Selesaikan Masalah Papua

Konflik Papua masih berlanjut di tengah gembar-gembor keberhasilan pembangunan infrastruktur era Jokowi


Survei SMRC Ungkap Warga Takut Bicara Politik di Era Jokowi: Otoritarianisme Telah Terjadi

15 hari lalu

Presiden Jokowi menendang bola usai peresmian Stadion Utama Sumatera Utara di Desa Sena, Batang Kuis, Deli Serdang, Selasa, 15 Oktober 2024. ANTARA/Fransisco Carolio
Survei SMRC Ungkap Warga Takut Bicara Politik di Era Jokowi: Otoritarianisme Telah Terjadi

Survei SMRC mengungkap mayoritas warga merasa takut bicara politik di masa pemerintahan Jokowi. Belum pernah orang takut bicara politik sebelumnya.


Komite Keselamatan Jurnalis Desak Polisi Usut Serangan Molotov ke Redaksi Jubi di Papua

16 hari lalu

Warga mengamati dampak ledakan bom pada mobil di Halaman Kantor Redaksi Jubi, Waena, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Rabu, 16 Oktober 2024. Aksi pelemparan bom molotov tersebut mengakibatkan dua mobil operasional Jubi yang diparkir di halaman kantor Redaksi Jubi terbakar dan rusak, sekitar pukul 03.15 WITA. ANTARA /Gusti Tanati
Komite Keselamatan Jurnalis Desak Polisi Usut Serangan Molotov ke Redaksi Jubi di Papua

Komite Keselamatan Jurnalis mengatakan pembiaran kasus serangan molotov ke Kantor Jubi akan memperburuk situasi kebebasan pers di Papua.


Apa Itu Jokowisme? Begini Pandangan Kurawal Foundation

21 hari lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengenakan baju daerah Ageman Songkok Singkepan Ageng saat mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Agustus 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Apa Itu Jokowisme? Begini Pandangan Kurawal Foundation

Jokowisme adalah sebuah cara bertindak yang tidak dibimbing oleh keyakinan apa pun.


Mahfud Md Sebut Pergantian Pemerintahan Jadi Momentum Memperbaiki Demokrasi

21 hari lalu

Mahfud MD saat mengunjungi UII Yogyakarta Rabu, 8 Mei 2024. Dok.istimewa
Mahfud Md Sebut Pergantian Pemerintahan Jadi Momentum Memperbaiki Demokrasi

Mahfud Md menyatakan meskipun perbaikan demokrasi terjadi, namun itu berlangsung hanya dua atau tiga tahun saja.


Survei Kepuasan Rakyat atas Demokrasi Tinggi, Mahfud Md: Rakyat Tidak Paham Substansi Demokrasi

22 hari lalu

Mahfud MD saat mengunjungi UII Yogyakarta Rabu, 8 Mei 2024. Dok.istimewa
Survei Kepuasan Rakyat atas Demokrasi Tinggi, Mahfud Md: Rakyat Tidak Paham Substansi Demokrasi

Bagi Mahfud Md, survei tak bisa menjadi rujukan karena selama ini rakyat memandang demokrasi baik-baik saja.


Kurawal Foundation Tegak Lurus Menolak Jokowisme, Ideologi Alap-Alap Jokowi yang Pasang Baliho Jokowi Guru Bangsa

23 hari lalu

Presiden Joko Widodo. TEMPO/Ijar Karim
Kurawal Foundation Tegak Lurus Menolak Jokowisme, Ideologi Alap-Alap Jokowi yang Pasang Baliho Jokowi Guru Bangsa

Relawan Alap-Alap Jokowi memasang baliho Jokowi guru bangsa, sebelumnya mengusung ideologi Jokowisme. Kurawal Foundation pernah kupas Jokowisme ini.


Dosen Fisipol UGM Soal Komposisi Parpol di DPR Nyaris Tanpa Oposisi: Potensi Mematikan Demokrasi

25 hari lalu

Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia. Foto: TEMPO/Rachel Farahdiba Regar
Dosen Fisipol UGM Soal Komposisi Parpol di DPR Nyaris Tanpa Oposisi: Potensi Mematikan Demokrasi

Dosen Fisipol UGM Alfath Indonesia menyoroti komposisi DPR saat ini. "Pemimpin dan penguasa yang tidak diawasi, mereka bisa abuse of power," katanya.