Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kemenkopolhukam Rilis Indeks Demokrasi Indonesia 2023, Hambatan Kebebasan Berpendapat dan Pers Meningkat

image-gnews
Massa yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Forum Jurnalis Freelance melakukan aksi damai di depan Kedutaan Besar Myanmar, Jakarta, Jumat, 7 September 2018. Vonis ini dianggap ancaman bagi kebebasan pers dan kemunduran demokrasi di negara Myanmar. TEMPO/Muhammad Hidayat
Massa yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Forum Jurnalis Freelance melakukan aksi damai di depan Kedutaan Besar Myanmar, Jakarta, Jumat, 7 September 2018. Vonis ini dianggap ancaman bagi kebebasan pers dan kemunduran demokrasi di negara Myanmar. TEMPO/Muhammad Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Kemenkopolhukam merilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2023. Adapun angka capaian IDI Nasional sebesar 79,51, termasuk dalam kategori performa demokrasi Sedang (skor 60-80).

Penurunan capaian IDI juga terjadi di tingkat pusat dan provinsi. Pada IDI Pusat, angka capaian IDI sebesar 83,14 dan IDI Provinsi sebesar 77,21. Rilis angka capaian IDI 2023 ini disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenkopolhukam, Heri Wiranto pada Senin, 10 Juni 2024.

Heri mengungkapkan penyebab utama terjadinya penurunan capaian IDI dikarenakan meningkatnya hambatan kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kemerdekaan pers. Ia juga menilai, sebagian penurunan capaian IDI disebabkan karena adanya Pemilu 2024.

"Fakta ini bisa dilihat dalam kasus-kasus hambatan kebebasan berpendapat yang sebagian terkait pemilu," kata Heri dikutip dari keterangan resmi, Selasa, 11 Juni 2024.

Sementara untuk indikator lain, seperti pelibatan partisipasi masyarakat oleh lembaga perwakilan serta pendidikan politik kader partai tercatat menurun. Heri menduga penurunan itu terjadi karena pergeseran prioritas partai politik yang lebih fokus pada konsolidasi pemenangan pemilu.

Ia menyoroti ihwal skor indeks kemerdekaan pers di tingkat pusat yang menurun menjadi 61,95 dari sebelumnya 75,92. Heri mengatakan, penurunan indeks kemerdekaan pers hingga 13,97 persen itu perlu menjadi perhatian bersama.

Sebab, menurut Heri, pers merupakan salah satu pilar demokrasi. Skor indeks kemerdekaan pers ini sejalan dengan data Aliansi Jurnalis Independen atau AJI yang menyebut sepanjang 2023, jumlah kekerasan terhadap jurnalis menjadi yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir.

"Penurunan angka IDI tersebut menjadi tanda bahwa kompetisi pada masa Pemilu Serentak 2024 berjalan cukup intens," kata Heri.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ia juga mewanti-wanti soal kegiatan demokrasi Tanah Air menjelang Pilkada Serentak pada November 2024 mendatang.

Ia mengatakan, bahwa pemerintah pusat dan daerah perlu menyusun program-program penguatan dan konsolidasi demokrasi. Salah satu caranya dengan memanfaatkan basis data IDI, serta mengupayakan iklim kompetisi yang aman dan kondusif dalam penyelenggaraan Pilkada serentak.

Penurunan IDI ini juga disoroti oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menyebut kualitas demokrasi Indonesia menurun setiap tahunnya.

Titi mengutip riset The Economist Intelligence Unit (EIU) tentang indeks demokrasi. "Indonesia konsisten turun dua peringkat tiap tahun," ujar Titi, Rabu, 5 Juni 2024.

Titi memaparkan, demokrasi Indonesia menempati peringkat ke-56 secara global pada 2023. Sebelumnya, pada 2022, Indonesia berada di peringkat ke-54 dan pada 2021 berada di peringkat ke-52. The Economist Intelligence Unit juga sempat merilis data indeks demokrasi pada 2019 di beberapa negara. Indonesia saat itu menempati peringkat 64 dari 167 negara di dunia.

Pilihan Editor: Perludem Prihatin Peringkat Indeks Demokrasi Indonesia Turun Dua Peringkat Tiap Tahun

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Maraknya Kekerasan Terhadap Wartawan, Kejaksaan Agung Akan Beri Atensi dan Perlindungan Hukum

5 jam lalu

Reda Manthovani. instagram/kejati_dkijakarta's
Maraknya Kekerasan Terhadap Wartawan, Kejaksaan Agung Akan Beri Atensi dan Perlindungan Hukum

Kejaksaan Agung akan memberi perlindungan hukum dan atensi terhadap wartawan yang menjadi korban kekerasan dan intimidasi.


Masa Tugas Tim PPHAM Belum Diperpanjang, Kemenkopolhukam Bilang Instruksi Presiden Masih Berlaku

1 hari lalu

Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) kembali menggelar aksi Kamisan yang ke-822 di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024. Aktivis HAM menilai draf RUU tersebut memuat pasal-pasal yang berpotensi melemahkan perlindungan terhadap HAM dan memundurkan demokrasi. TEMPO/Subekti.
Masa Tugas Tim PPHAM Belum Diperpanjang, Kemenkopolhukam Bilang Instruksi Presiden Masih Berlaku

Masa tugas Tim PPHAM telah habis pada 31 Desember 2023.


Kemenkopolhukam Sebut Substansi DIM Revisi UU TNI Masih Internal Pemerintah

1 hari lalu

Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) kembali menggelar aksi Kamisan yang ke-822 di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024. Dalam aksinya para aktivis menolak dan mengkritisi rencana pembahasan revisi UU No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan UU No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang disponsori oleh presiden tanpa adanya perhatian terhadap aspirasi publik. TEMPO/Subekti.
Kemenkopolhukam Sebut Substansi DIM Revisi UU TNI Masih Internal Pemerintah

Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenkopolhukam, Sugeng Purnomo belum mau membuka isi pembahasan penyusunan DIM revisi UU TNI tersebut.


Kemenkopolhukam Susun Daftar Inventarisasi Masalah RUU TNI, Ini Pasal-pasal yang Berubah

1 hari lalu

Dokumen terbaru dari Cilangkap kembali memantik kontroversi RUU TNI. Usulan revisi sarat agenda perluasan wewenang militer.
Kemenkopolhukam Susun Daftar Inventarisasi Masalah RUU TNI, Ini Pasal-pasal yang Berubah

Dalam rapat penyusunan DIM RUU TNI terdapat dua pasal yang dibahas.


Soal Indeks Demokrasi Turun, Jokowi: Setiap Hari Orang Bully Presiden

5 hari lalu

Presiden Joko Widodo disambut langsung oleh Presiden Uni Emirat Arab, Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) saat tiba di Bandara Internasional Zayed, Abu Dhabi, UEA, Selasa petang, 16 Juli 2024. (Presiden.go.id)
Soal Indeks Demokrasi Turun, Jokowi: Setiap Hari Orang Bully Presiden

Presiden Jokowi juga mengklaim kebebasan berserikat, berpendapat, dan berorganisasi dijamin.


Amnesty International Beberkan 6 Indikator Krisis Demokrasi di Indonesia

6 hari lalu

Mahasiswa menjebol barikade Polisi saat ratusan mahasiswa  dari elemen mahasiswa gabungan menggelar demonstrasi sembilan tahun pemerintahan Jokowi, di kawasan Patung Kuda, Monas, Jumat 20 Oktober 2023. Aksi ini bertepatan dengan momentum 9 tahun Jokowi menjabat sebagai Presiden. Mahasiswa berpandangan bahwa Jokowi telah mengkhianati reformasi. Terbukti dari berbagai kemunduran dan kebobrokan dari segi Hukum, HAM, Komersialisasi Pendidikan, Represifitas Aparat, Konflik Agraria, dan Investasi Yang Membelakangi hak-hak rakyat. TEMPO/Subekti.
Amnesty International Beberkan 6 Indikator Krisis Demokrasi di Indonesia

Pada periode kedua Presiden Jokowi, Amnesty International mencatat sejumlah pelemahan lembaga-lembaga penegak hukum lewat politisasi penguasa.


KIKA Kecam Pernyataan Rektor Unair Soal Etika Kebebasan Berpendapat ASN di Kampus

9 hari lalu

Rektor Unair, Prof Nasih (kanan) kembali angkat Prof Bus (kiri) menjadi Dekan Unair, Rabu 9 Juli 2024. Foto: HANAA SEPTIANA/TEMPO
KIKA Kecam Pernyataan Rektor Unair Soal Etika Kebebasan Berpendapat ASN di Kampus

KIKA mengkritik pernyatan Rektor Unair Mohammad Nasih. KIKA menilai mengharamkan kritik sama saja dengan menolak peradaban.


Komisi Luar Negeri DPR Sebut Penembakan Donald Trump Jadi Momen Pengingat Berdemokrasi

9 hari lalu

Kandidat presiden dari Partai Republik dan mantan Presiden AS Donald Trump memberi isyarat saat ia masuk ke dalam kendaraan dengan bantuan personel Secret Service AS setelah ia tertembak di telinga kanannya saat kampanye di Butler Farm Show di Butler, Pennsylvania, AS, 13 Juli  2024. Setelah dirawat di rumah sakit terdekat, Trump sudah diperbolehkan pulang. REUTERS/Brendan McDermid
Komisi Luar Negeri DPR Sebut Penembakan Donald Trump Jadi Momen Pengingat Berdemokrasi

Penembakan terhadap Donald Trump merupakan bentuk kekerasan politik yang tidak boleh ditoleransi.


Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Pembubaran Konstituante dan Pembentukan MPRS dan DPAS, Begini Bunyinya

20 hari lalu

Presiden pertama RI, Sukarno, berpidato di hadapan delegasi Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, 1955. Bung Karno menunjukkan karismanya di hadapan kepala negara dari Asia dan Afrika. Lisa Larsen/The LIFE Picture Collection/Getty Images
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Pembubaran Konstituante dan Pembentukan MPRS dan DPAS, Begini Bunyinya

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah keputusan penting dalam sejarah Indonesia pasca kemerdekaan. Isinya mencakup beberapa poin utama ini.


Mahkamah Agung AS Putuskan Donald Trump Kebal Hukum, Joe Biden Berang

21 hari lalu

Kandidat Partai Demokrat, Presiden AS Joe Biden, berbicara dalam debat presiden dengan kandidat Partai Republik, mantan Presiden AS Donald Trump, di Atlanta, Georgia, AS, 27 Juni 2024. REUTERS/Brian Snyder
Mahkamah Agung AS Putuskan Donald Trump Kebal Hukum, Joe Biden Berang

Joe Biden menyebut keputusan Mahkamah Agung mengenai Donald Trump memiliki kekebalan hukum merupakan preseden berbahaya.