TEMPO.CO, Jakarta - Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menyoroti pemakaian bahan makanan impor untuk jemaah haji Indonesia tahun ini. Menurut anggota Timwas Haji DPR, Luluk Nur Hamidah, impor bahan makanan yang diambil dari Thailand dan Vietnam itu menandakan kurangnya upaya pemerintah dalam mendukung produktivitas petani Indonesia.
Apalagi, kata Luluk, jumlah jemaah haji Indonesia sangat banyak dan membutuhkan pasokan yang besar selama musim haji berlangsung. “Mengapa tidak ada langkah serius dari pemerintah untuk mendukung produktivitas petani kita sendiri?” kata anggota Fraksi PKB itu melalui keterangan tertulis pada Ahad, 9 Juni 2024.
Diketahui, Timwas Haji DPR baru saja melakukan pengecekan perjalanan haji di Madinah, Arab Saudi pada Sabtu, 8 Juni 2024. Salah satunya dengan menggelar inspeksi terhadap makanan yang disediakan Nooha for Catering Services Company Al Hijrah.
Luluk menyayangkan penggunaan bahan impor dari Thailand dan Vietnam untuk jemaah haji Indonesia. Dia berharap pemerintah bisa memenuhi kebutuhan makanan mereka dengan mengambil bahan pangan dari tanah air.
Luluk mengatakan pemerintah harus mampu melakukan perluasan impor dan memperbesar jejaring agar dapat mengirimkan bahan makanan dari Indonesia ke Arab Saudi. “Thailand dan Vietnam mendapatkan manfaat dari jumlah jemaah kita yang besar, padahal kontribusi mereka (ke jumlah jemaah haji) relatif kecil,” ucap Luluk.
Kemudian, Luluk mempertanyakan kendala apa yang dihadapi pemerintah dalam mengirimkan bahan pangan dari Indonesia ke Arab Saudi. Pemerintah, kata dia, terlihat menghadapi kendala dalam mengekspor bahan baku ke Arab Saudi untuk kebutuhan konsumsi jemaah haji Indonesia.
"Jika kendalanya adalah harga ekspor, mengapa tidak ada langkah yang dipermudah? Jika perlu, subsidi dari negara bisa diberikan sehingga bahan baku tidak harus diimpor dari Thailand," ujar Luluk. Dia pun mengatakan Timwas Haji DPR berencana mengecek ke Kementerian Perdagangan untuk memastikan ada tidaknya kendala dalam perjanjian dagang antara Indonesia dan Arab Saudi.
Selain itu, Luluk juga meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melihat mengkaji kemungkinan mereka bisa memenuhi kebutuhan makanan jemaah haji Indonesia. "Kami akan meminta BUMN pangan, seperti ID Food dan RNI, untuk melihat peluang perbaikan di tahun mendatang," ujar dia.
Pilihan editor: Tanggapan MPR Soal Wacana Amendemen UUD 1945
