Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPR Kritik Impor Bahan Makanan dari Thailand untuk Jemaah Haji Indonesia

Editor

Imam Hamdi

image-gnews
Petugas Tim Pengawasan Sanitasi dan Makanan Kementerian Kesehatan memeriksa kualitas makanan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. (ANTARA/HO-Kemenkes/bl).
Petugas Tim Pengawasan Sanitasi dan Makanan Kementerian Kesehatan memeriksa kualitas makanan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. (ANTARA/HO-Kemenkes/bl).
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menyoroti pemakaian bahan makanan impor untuk jemaah haji Indonesia tahun ini. Menurut anggota Timwas Haji DPR, Luluk Nur Hamidah, impor bahan makanan yang diambil dari Thailand dan Vietnam itu menandakan kurangnya upaya pemerintah dalam mendukung produktivitas petani Indonesia.

Apalagi, kata Luluk, jumlah jemaah haji Indonesia sangat banyak dan membutuhkan pasokan yang besar selama musim haji berlangsung. “Mengapa tidak ada langkah serius dari pemerintah untuk mendukung produktivitas petani kita sendiri?” kata anggota Fraksi PKB itu melalui keterangan tertulis pada Ahad, 9 Juni 2024.

Diketahui, Timwas Haji DPR baru saja melakukan pengecekan perjalanan haji di Madinah, Arab Saudi pada Sabtu, 8 Juni 2024. Salah satunya dengan menggelar inspeksi terhadap makanan yang disediakan Nooha for Catering Services Company Al Hijrah.

Luluk menyayangkan penggunaan bahan impor dari Thailand dan Vietnam untuk jemaah haji Indonesia. Dia berharap pemerintah bisa memenuhi kebutuhan makanan mereka dengan mengambil bahan pangan dari tanah air.

Luluk mengatakan pemerintah harus mampu melakukan perluasan impor dan memperbesar jejaring agar dapat mengirimkan bahan makanan dari Indonesia ke Arab Saudi. “Thailand dan Vietnam mendapatkan manfaat dari jumlah jemaah kita yang besar, padahal kontribusi mereka (ke jumlah jemaah haji) relatif kecil,” ucap Luluk.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kemudian, Luluk mempertanyakan kendala apa yang dihadapi pemerintah dalam mengirimkan bahan pangan dari Indonesia ke Arab Saudi. Pemerintah, kata dia, terlihat menghadapi kendala dalam mengekspor bahan baku ke Arab Saudi untuk kebutuhan konsumsi jemaah haji Indonesia.

"Jika kendalanya adalah harga ekspor, mengapa tidak ada langkah yang dipermudah? Jika perlu, subsidi dari negara bisa diberikan sehingga bahan baku tidak harus diimpor dari Thailand," ujar Luluk. Dia pun mengatakan Timwas Haji DPR berencana mengecek ke Kementerian Perdagangan untuk memastikan ada tidaknya kendala dalam perjanjian dagang antara Indonesia dan Arab Saudi.

Selain itu, Luluk juga meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melihat mengkaji kemungkinan mereka bisa memenuhi kebutuhan makanan jemaah haji Indonesia. "Kami akan meminta BUMN pangan, seperti ID Food dan RNI, untuk melihat peluang perbaikan di tahun mendatang," ujar dia.

Pilihan editor: Tanggapan MPR Soal Wacana Amendemen UUD 1945

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Peneliti Indef Sebut Pemerintah Tidak Konsisten di Kebijakan Impor

7 jam lalu

Ilustrasi kapal pengangkut peti kemas ekspor dan impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
Peneliti Indef Sebut Pemerintah Tidak Konsisten di Kebijakan Impor

Peneliti Indef mengatakan pemerintah tidak konsisten dalam menetapkan kebijakan impor.


Asaki Klaim BMAD Keramik Impor Cina Tidak Bertentangan dengan Aturan WTO

20 jam lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau produk keramik dan tableware ilegal saat Ekspose Barang Hasil Pengawasan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 20 Juni 2024. Kemendag akan memusnahkan sebanyak 4.565.598 biji produk keramik dan tableware senilai Rp79.897.965.000 asal Cina karena tidak memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) SNI. ANTARA FOTO/Rizal Hanafi
Asaki Klaim BMAD Keramik Impor Cina Tidak Bertentangan dengan Aturan WTO

Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) menyebut Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) keramik impor asal Cina sesuai aturan.


KADI Sebut Penyelidikan BMAD Perlu Waktu 1 Tahun: BMTP Remedi Paling Cepat

22 jam lalu

Pewarta mengambil gambar tumpukan pakaian di sebuah gudang penyimpanan pakaian impor bekas ilegal di kawasan Pulogebang, Jakarta, Senin (1/8). Direktorat kriminal khusus Polda Metro Jaya berhasil mengungkap penyelundupan pakaian bekas dan tekstil impor ilegal dengan mengamankan 12 tersangka dan menyita 2.216 bal pakaian bekas. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
KADI Sebut Penyelidikan BMAD Perlu Waktu 1 Tahun: BMTP Remedi Paling Cepat

KADI sebut penyelidikan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) perlu waktu satu tahun. Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) lebih cocok untuk pemulihan kilat.


KADI Beberkan Panjang Lebar soal Kriteria Perusahaan Asing yang Bisa Dikenai Bea Masuk Anti Dumping

1 hari lalu

Ketua Komite Anti Dumping Indonesia, Danang Prasta Danial. Foto : Kemendag
KADI Beberkan Panjang Lebar soal Kriteria Perusahaan Asing yang Bisa Dikenai Bea Masuk Anti Dumping

Kepada Tempo, Kepala KADI Danang Prasta Danial menjelaskan kriteria sebuah perusahaan asing bisa dikenai Bea Masuk Anti-dumping (BMAD).


Tanggapan MUI dan Dosen UIN Jakarta atas Pembentukan Pansus Haji DPR

1 hari lalu

Jemaah haji melakukan tawaf ifadah mengelilingi Ka'bah di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi, Kamis, 20 Juni 2024. Jemaah haji melakukan tawaf ifadah yang menjadi rukun haji usai melakukan wukuf di Arafah dan lempar jamrah di Jamarat. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Tanggapan MUI dan Dosen UIN Jakarta atas Pembentukan Pansus Haji DPR

Muhammadiyah berharap pembentukan Pansus Haji bukan untuk kepentingan politik.


Anggota Pansus Haji: Ada Jual Beli Kuota Haji 2024 yang Untungkan Pihak Tertentu

1 hari lalu

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah usai menemui para demonstran dari berbagai kepala desa di Indonesia yang menuntut pengesahan Revisi UU Desa sebelum Pemilu di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Januari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Anggota Pansus Haji: Ada Jual Beli Kuota Haji 2024 yang Untungkan Pihak Tertentu

Anggota Pansus Haji DPR melihat adanya indikasi pelanggaran dalam penyelenggaraan haji 2024 yang perlu segera diselidiki.


Cerita Pengusaha Konfeksi Rumahan Ketar-ketir Hadapi Banjir Pakaian Impor Berharga Murah

1 hari lalu

Suasana di salah satu gudang konveksi di Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Jumat, 12 Juli 2024. Dalam dua bulan terakhir, pengelola konfeksi memangkas jumlah pekerja hingga 50 persen akibat sepinya orderan yang masuk. TEMPO/Nandito Putra
Cerita Pengusaha Konfeksi Rumahan Ketar-ketir Hadapi Banjir Pakaian Impor Berharga Murah

Sejumlah usaha konfeksi rumahan mulai kesulitan hingga harus mengurangi pekerja. Pemicunya diduga karena pasar domestik dipenuhi impor berharga murah.


Bea Masuk Perlu Waktu Penyelidikan, IDEAS Sarankan Pemerintah Berlakukan Kembali Pertek Produk Tekstil

1 hari lalu

Petugas kepolisian berjaga di gudang penyimpanan pakaian impor bekas di kawasan Pulogebang, Jakarta, Senin (1/8). Direktorat kriminal khusus Polda Metro Jaya berhasil mengungkap penyelundupan pakaian bekas dan tekstil impor ilegal dengan mengamankan 12 tersangka dan menyita 2.216 bal pakaian bekas. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Bea Masuk Perlu Waktu Penyelidikan, IDEAS Sarankan Pemerintah Berlakukan Kembali Pertek Produk Tekstil

IDEAS sarankan pemerintah berlakukan kembali pertimbangan teknis (pertek) untuk produk tekstil impor. Bea masuk perlu waktu penyelidikan.


Airlangga Sebut Pemerintah Belum Berencana Revisi Aturan Impor

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto menyambut kedatangan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu saat pertemuan di DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis, 29 April 2021. Pertemuan tersebut dalam rangka silaturahmi kebangsaan serta perkenalan kepengurusan baru PKS di bawah kepemimpinan Presiden PKS Ahmad Syaikhu. TEMPO/Muhammad Hidayat
Airlangga Sebut Pemerintah Belum Berencana Revisi Aturan Impor

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah belum punya rencana merevisi aturan impor yakni Permendag


Produsen Tekstil Sebut Pemerintah Tak Serius Berantas Impor Ilegal: Pakaian Jadi Label Cina Dijual di Bawah Rp 20 Ribu

2 hari lalu

Pedagang tengah menata gulungan kain dalam toko di kawasan Cipadu, Tangerang, Banten, Kamis, 11 Januari 2024. Sementara Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan, industri industri TPT mengalami perlambatan sejak kuartal ketiga 2022 hingga mencatat penurunan di tahun 2023 sertakondisi ekonomi global menjadi hambatan ekspor dan tingginya stok Cina menyebabkan barang impor legal dan ilegal membanjiri pasar domestik. Tempo/Tony Hartawan
Produsen Tekstil Sebut Pemerintah Tak Serius Berantas Impor Ilegal: Pakaian Jadi Label Cina Dijual di Bawah Rp 20 Ribu

APSyFI belum melihat upaya serius pemerintah dalam membatasi produk tekstil impor ilegal yang membanjiri pasar dalam negeri.