Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tanggapan MPR Soal Wacana Amendemen UUD 1945

Reporter

Editor

Sapto Yunus

image-gnews
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (kiri) bersama Ketua MPR RI 1999-2004 Amien Rais (kedua kanan) dan Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah (kanan), dan Fadel Muhammad (kedua kiri) usai melakukan pertemuan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 5 Juni 2024. Pertemuan tersebut merupakan silahturahmi kebangsaan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (kiri) bersama Ketua MPR RI 1999-2004 Amien Rais (kedua kanan) dan Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah (kanan), dan Fadel Muhammad (kedua kiri) usai melakukan pertemuan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 5 Juni 2024. Pertemuan tersebut merupakan silahturahmi kebangsaan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, JakartaWacana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengemuka dalam beberapa hari terakhir. Salah satu wacana dlam amendemen UUD 1945 tersebut adalah untuk mengubah pemilihan presiden dari langsung menjadi lewat Majelis Pemilihan Rakyat atau MPR. 

Rencana tersebut mendapat tanggapan berbeda dari berbagai kalangan, termasuk dari MPR. 

1. Ketua MPR Bambang Soesatyo: Amendemen Itu Tidak Ada

Ketua MPR Bambang Soesatyo membantah pihaknya telah memutuskan pemilihan presiden akan dilakukan oleh MPR.

"Kami sudah memutuskan amendemen itu tidak ada, apalagi mengubah sistem pemilihan presiden di MPR," kata pria yang akrab disapa Bamsoet itu saat mengunjungi Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta Pusat, Sabtu, 8 Juni 2024.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini menuturkan pihaknya hanya menerima usulan amendemen UUD NRI Tahun 1945 dan pemilihan presiden lewat MPR dari Ketua MPR 1999-2004 Amien Rais. Dia menegaskan penerimaan usul dari Amien itu disalahartikan oleh beberapa media massa sehingga muncul pemberitaan yang menyatakan parlemen setuju dengan amendemen UUD 1945.

Isu itu pun berkembang dan ditanggapi banyak tokoh politik sehingga menimbulkan kegaduhan publik. Karena kondisi itu, Bamsoet menegaskan kembali pihaknya membantah beredarnya kabar tersebut.

"Enggak pernah kami menyampaikan ‘kita akan kembali memilih presiden di MPR’, belum karena kita belum bersidang, ya," kata Bamsoet.

2. Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah: MPR Tidak Dapat Mengubah Konstitusi dalam Periode Sekarang

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengatakan pihaknya tidak mungkin melakukan amendemen UUD NRI Tahun 1945 karena terbentur peraturan internal tata tertib MPR. Dalam tata tertib tersebut dijelaskan MPR tidak diperbolehkan mengubah undang-undang jika masa jabatannya tinggal 6 bulan.

"Sekarang menuju 1 Oktober, sudah tinggal kurang 4 bulan, jadi sudah kurang dari 6 bulan. Maka sudah pasti MPR tidak dapat mengubah konstitusi dalam periode sekarang ini," kata dia pada Sabtu, 8 Juni 2024.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Amien Rais soal Sikap Partai Ummat ke Pemerintahan Prabowo-Gibran: Tunggu Aspirasi Kader

1 hari lalu

Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais. Tempo/Pribadi Wicaksono
Amien Rais soal Sikap Partai Ummat ke Pemerintahan Prabowo-Gibran: Tunggu Aspirasi Kader

Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais menyatakan partainya belum akan menentukan sikap terhadap pemerintahan Prabowo - Gibran


Ketua MPR Harap Kasus Yayasan Kesehatan Mandiri Cepat Selesai

1 hari lalu

Ketua MPR Harap Kasus Yayasan Kesehatan Mandiri Cepat Selesai

Anggota Yakes Mandiri tidak mau yayasan dibubarkan karena dampaknya meluas.


Skandal Rekayasa Guru Besar Mencuat, Ini Sanksi bagi Pemalsu Gelar Profesor

5 hari lalu

Pejabat Publik dengan Gelar Guru Besar Janggal
Skandal Rekayasa Guru Besar Mencuat, Ini Sanksi bagi Pemalsu Gelar Profesor

Guru Besar atau profesor merupakan gelar tertinggi bagi dosen yang aktif mengajar. Jika ditemukan ada yang memalsukan gelar ini, ada sanksi pidana.


Ramai Soal Dugaan Rekayasa Guru Besar di ULM, Ini Syarat Dapatkan Gelar Profesor Secara Benar

5 hari lalu

Para politikus dan dosen berlomba mendapatkan guru besar dan profesor. Mereka melakukannya dengan cara culas: memakai jurnal predator dan bersekongkol dengan para asesor di Kementerian Pendidikan.
Ramai Soal Dugaan Rekayasa Guru Besar di ULM, Ini Syarat Dapatkan Gelar Profesor Secara Benar

Temuan dugaan rekayasa syarat permohonan guru besar di Universitas Lambung Mangkurat (ULM). Bagaimana syarat mendapatkan gelar profesor?


Bamsoet dan Pimpinan MPR Bakal Sambangi Airlangga hingga Prabowo dalam Silaturahmi Kebangsaan

5 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menerima silaturahmi kebangsaan oleh pimpinan MPR di Gedung DPP Demokrat, Jakarta pada Selasa, 16 Juli 2024. Tempo/Novali Panji
Bamsoet dan Pimpinan MPR Bakal Sambangi Airlangga hingga Prabowo dalam Silaturahmi Kebangsaan

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyebut pimpinan lembaganya akan melanjutkan kunjungan silaturahmi kebangsaannya ke sejumlah partai


Puan Maharani hingga Prabowo Hadiri Upacara Prasetya Perwira TNI-Polri di Istana

5 hari lalu

Presiden Jokowi memimpin Upacara Prasetya Perwira TNI-Polri tahun 2024 di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Puan Maharani hingga Prabowo Hadiri Upacara Prasetya Perwira TNI-Polri di Istana

Presiden Jokowi bertindak sebagai inspektur Upacara Prasetya Mulya di Istana Negara. Puan Maharani hingga Prabowo turut hadir.


OPM Bakar Bangunan Sekolah di Pegunungan Bintang Papua Karena Anak-anak Dipaksa Menghafal UUD 1945

7 hari lalu

TPNPB OPM membakar bangunan sekolah di Kampung Borban, Distrik Okbap, Kabupaten Pegunungan Bintang, Jumat, 12 Juli 2024. Foto: Juru Bicara KOMNAS TPNPB Sebby Sambom.
OPM Bakar Bangunan Sekolah di Pegunungan Bintang Papua Karena Anak-anak Dipaksa Menghafal UUD 1945

OPM membakar bangunan sekolah Kampung Borban, Distrik Okbap, Kabupaten Pegunungan Bintang Papua karena memaksa anak-anak menghafal UUD 1945.


AIPI Sebut Perolehan Jabatan Profesor yang Tak Sesuai Prosedur Ciderai Keluhuran Akademik

8 hari lalu

Ilustrasi perguruan tinggi. shutterstock.com
AIPI Sebut Perolehan Jabatan Profesor yang Tak Sesuai Prosedur Ciderai Keluhuran Akademik

AIPI menyayangkan keterlibatan individu di lembaga tinggi negara yang memperoleh jabatan profesor dengan melanggar aturan.


Bertemu PERAPI, Bamsoet Ingatkan Aparat Penegak Hukum Terkait Peran MKDKI

11 hari lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat menerima kunjungan Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia (PERAPI), di Jakarta, Rabu 10 Juli 2024.
Bertemu PERAPI, Bamsoet Ingatkan Aparat Penegak Hukum Terkait Peran MKDKI

Kehadiran UU No. 17 tahun 2023 sudah dengan tegas melindungi tenaga kesehatan dan tenaga medis


Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Gelaran JPNSC 2024, Bahas Inovasi Penanganan Nyeri

11 hari lalu

Ketua MPR RI Bambang Soestyo saat menerima Kunjungan penyelenggara JPNSC 2024, di Jakarta, Rabu 10 Juli 2024.
Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Gelaran JPNSC 2024, Bahas Inovasi Penanganan Nyeri

WHO memperkirakan sekitar 20 persen orang dewasa mengalami nyeri kronis, dengan peningkatan 10-20 persen setiap tahunnya.