Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Diskusi RUU Penyiaran di Unud: Akademisi hingga Praktisi Penyiaran dan Pers Soroti Pasal-pasal Kontroversial

image-gnews
Jurnalis melakukan unjuk rasa damai di Gedung DPRD Sumatera Utara, Medan, Selasa, 21 Mei 2024. Jurnalis dari perwakilan organisasi Pewarta Foto Indonesia (PFI) Medan, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Medan, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Medan dan Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Medan tersebut menolak rancangan undang-undang (RUU) no 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang dinilai menghalangi tugas jurnalistik dan kebebasan pers. ANTARA/Yudi Manar
Jurnalis melakukan unjuk rasa damai di Gedung DPRD Sumatera Utara, Medan, Selasa, 21 Mei 2024. Jurnalis dari perwakilan organisasi Pewarta Foto Indonesia (PFI) Medan, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Medan, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Medan dan Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Medan tersebut menolak rancangan undang-undang (RUU) no 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang dinilai menghalangi tugas jurnalistik dan kebebasan pers. ANTARA/Yudi Manar
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002  usulan Komisi I DPR RI Tentang Penyiaran atau RUU Penyiaran menuai kritik keras dari berbagai kalangan, khususnya insan pers nasional.

Sejumlah pasal dalam revisi Undang-Undang Penyiaran atau RUU Penyiaran yang disusun oleh Komisi I DPR RI ini, dinilai akan memberangus kebebasan pers dan merenggut hak konstitusional masyarakat untuk memperoleh informasi. Proses perumusannya pun tidak melibatkan partisipasi masyarakat atau pihak yang berkepentingan sehingga berpotensi terjadi tumpang tindih aturan.

Salah satunya, Pasal 8A huruf (q) draf Revisi UU Penyiaran, disebutkan  bahwa Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI dalam menjalankan tugas berwenang menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang penyiaran. Selain itu, pasal 42 ayat 2 juga menyebut bahwa sengketa jurnalistik diurusi KPI. Menanggapi hal tersebut, Kordinator Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Denpasar, Yoyo Raharjo mengungkapkan akan ada kebingungan dalam menentukan kewenangan penyelesai sengketa. 

“Misalkan ada perusahaan pers bikin media online, media online-nya bikin youtube, produk jurnalistik yang ada di youtube ini nanti larinya ke KPI atau Dewan Pers? Itu kan jadi kebingungan tersendiri. Jadi ini memang menjadi problem. Cara berpikirnya anggota DPR juga masih agak kacau, agak ruwet mungkin ya,” kata Yoyo dalam Diskusi Terbuka di Universtas Udayana (Unud) pada Ahad, 26 Mei 2024.

Selain perselisihan penyelesaian sengketa antara KPI dan Dewan Pers tersebut, adanya pasal sisipan terkait larangan penayangan jurnalisme investigasi di draf RUU Penyiaran yang juga bertentangan dengan pasal 4 ayat (2) UU Pers. Hal ini kemudian menuai kritik keras dari banyak pihak.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Provinsi Bali, Ambros Boni Berani menyebut, ketiadaan jurnalisme investigasi berarti rontoknya mahkota jurnalis.

“Kenapa kami televisi itu meributkan soal pasal itu ya terlebih di pasal 50B ayat 2 huruf (c) karena kalau tayangan investigasi itu udah nggak ada, maka yang pertama mahkota jurnalis itu rontok, terus kemudian akses hak publik untuk mengakses informasi itu, kalau kita tau kasus-kasus besar di Indonesia kan juga kelarnya, terungkapnya karena investigasi itu. Tentunya kenapa kita ributkan itu karena kalau itu sampai nggak ada maka kita seolah jadi corongnya pemerintah atau corongnya penguasa," ujarnya.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Ketua MKMK yang juga Dosen Fakultas Hukum Unud I Dewa Gede Palguna menambahkan pelarangan penayangan jurnalisme investigasi dapat merenggut hak konstitusional publik untuk mengakses informasi.

“Jurnalistik investigasi itu kan mau mengungkap, justru mau mendidik masyarakat perihal yang sebetulnya terjadi, yang tidak terkatakan lewat saluran-saluran formal, adalah pilar keempat yang namanya jurnalis atau pers, yang kemudian mencoba menjaga itu dan kemudian menyampaikan kepada publik, hal yang menjadi haknya.Karena menurut pasal 28 E Undang-Undang Dasar itu adalah hak konstitusional, the right to know,” kata dia.

Lebih lanjut, terkait Pasal 50B ayat 2 huruf (k) yang menyebut, dilarang membuat konten siaran yang mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik, Palguna menilai, hal ini terlalu personal dan tidak termasuk ke dalam ranah hukum publik. "Kalau negara-negara maju nggak memasukan ini ke ranah hukum publik tapi perdata," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pasal lainnya yang dapat mengancam jurnalis dalam muatan RUU Penyiaran ini adalah  Pasal  51 huruf E yang mengatur penyelesaian sengketa jurnalistik dapat diselesaikan melalui pengadilan. 

"Pasal 51 sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan KPI itu coba secara ilmu perundang-undangan juga menurut saya bermasalah, dapat diselesaikan melalui pengadilan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan,  kalau ada kata dapat di situ, harus ada penyelesaian utamanya itu yang mana, kalau itu tidak dapat tercapai, tak dapat diselesaikan lewat pengadilan, artinya main solution-nya itu harus ada dulu." kata dia

Menurut Palguna pengadilan harusnya menjadi obat terakhir bukan pertama. Sementara dalam pasal tersebut tidak dijelaskan apa solusi utamanya. 

Di sisi lain, Kordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Provinsi Bali I Gusti Agung Gede Agung Widiana Kepakisan mengungkapkan KPI tidak pernah mengusulkan pendapat mengenai pasal-pasal kontroversi tersebut.

“KPI tidak pernah mengusulkan, tidak pernah menyampaikan, tidak pernah memberikan aspirasi, tidak pernah menyampaikan pendapat bahwa pasal-pasal itu adalah pasal-pasal  yang harus dimasukan, yang pasal-pasal yang wajib dan ingin kita masukan adalah kemajuan teknologi, karena kita masuk ke berbagai sektor teknologi,” katanya.

Widiana menegasakan KPI tidak ingin mengintervensi kewenangan pihak lain, apalagi menyelesaikan sengketa pers yang sudah jelas undang-undangnya.

“Pada prinsipnya KPI tidak ingin mengambil kewenangan dari pihak lain, tidak ingin mencampuradukan kewenangan pihak lain, apalagi menyelesaikan sengketa pers  yang sudah jelas-jelas ada undang-undangnya sendiri. Maka dari itu kami dari KPI sekali lagi saya tegaskan berkepentingan terhadap undang-undang, metodenya adalah menghapus, menghilangkan mengganti atau apapun istilahnya pasal-pasal yang cenderung bermasalah." kata Widiana.

Pilihan Editor: Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna: Hilangkan Pasal-pasal Bermasalah di RUU Penyiaran

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Biaya Kuliah Jalur Mandiri Universitas Udayana 2024

1 hari lalu

Gedung Rektorat Universitas Udayana, Jimbaran.  Sumber: www.unud.ac.id
Biaya Kuliah Jalur Mandiri Universitas Udayana 2024

Rincian UKT dan IPI mahasiswa baru Universitas Udayana program D3, D4, dan S1 jalur Mandiri 2024


Komisi Luar Negeri DPR Sebut Penembakan Donald Trump Jadi Momen Pengingat Berdemokrasi

3 hari lalu

Kandidat presiden dari Partai Republik dan mantan Presiden AS Donald Trump memberi isyarat saat ia masuk ke dalam kendaraan dengan bantuan personel Secret Service AS setelah ia tertembak di telinga kanannya saat kampanye di Butler Farm Show di Butler, Pennsylvania, AS, 13 Juli  2024. Setelah dirawat di rumah sakit terdekat, Trump sudah diperbolehkan pulang. REUTERS/Brendan McDermid
Komisi Luar Negeri DPR Sebut Penembakan Donald Trump Jadi Momen Pengingat Berdemokrasi

Penembakan terhadap Donald Trump merupakan bentuk kekerasan politik yang tidak boleh ditoleransi.


AJI Jakarta Desak Polisi Usut Kekerasan terhadap Wartawan di Sidang Vonis Syahrul Yasin Limpo

6 hari lalu

Terdakwa I bekas Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, berbicra dengan awak media seusai mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024. TEMPO/Imam Sukamto
AJI Jakarta Desak Polisi Usut Kekerasan terhadap Wartawan di Sidang Vonis Syahrul Yasin Limpo

AJI Jakarta mengecam tindak kekerasan terhadap wartawan oleh sejumlah ormas di sidang SYL. AJI Jakarta mendesak kepolisian untuk segera usut tuntas kasus kekerasan ini.


Aksi Mahasiswa Aliansi BEM Solo Raya: Soroti Revisi UU Kontroversial hingga Narasi Pulangkan Jokowi

7 hari lalu

Para mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Solo Raya menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis, 11 Juli 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Aksi Mahasiswa Aliansi BEM Solo Raya: Soroti Revisi UU Kontroversial hingga Narasi Pulangkan Jokowi

Para mahasiswa dalam aliansi BEM Solo Raya itu juga menyampaikan tuntutan berkaitan beberapa rancangan undang-undang atau RUU yang problematis


Muhadjir Dukung Bayar UKT Gunakan Pinjol, Ketua BEM UGM: Pemerintah Lepas Tanggung Jawab

9 hari lalu

Mahasiswa melakukan aksi berkemah di halaman Balairung, Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, D.I Yogyakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Aksi tersebut bentuk protes atas tingginya nominal Uang Kuliah Tunggal (UKT). ANTARA/Andreas Fitri Atmoko
Muhadjir Dukung Bayar UKT Gunakan Pinjol, Ketua BEM UGM: Pemerintah Lepas Tanggung Jawab

BEM UGM dan Universitas Udayana kritik pemerintah yang mendukung pembayaran UKT menggunakan pinjol.


164 Wartawan Main Judi Online, Ini Kata Dewan Pers

11 hari lalu

Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada (kiri), Kadiv Propam Polri Irjen Syahardiantono (tengah), Dirtipidsiber Bareskrim Mabes Polri Brigjen Himawan Bayu Aji (kanan) menunjukan barang bukti saat konferensi pers pengungkapan kasus judi online, Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 21 Juni 2024.  Periode 23 April- 17 Juni 2024, Satgas Pemberantasan Perjudian Online yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo telah mengungkap 318 kasus judi online dan menetapkan 464 tersangka, serta menyita barang bukti berupa 67,5 miliar, 494 ponsel, 36 leptop, 257 rekening, 98 akun judi online dan 296 kartu ATM. TEMPO/ Febri Angga Palguna
164 Wartawan Main Judi Online, Ini Kata Dewan Pers

Dewan Pers menyatakan tak bisa menindak 164 wartawan yang bermain judi online.


BEM Unud Kirim Karangan Bunga ke KPU, Dukung Korban di Kasus Hasyim Asy'ari

12 hari lalu

BEM Universitas Udayana mengirim karangan bunga ke KPU Provinsi Bali pada Jumat, 5 Juli 2024. Karangan bunga itu sebagai bentuk simbolik syukur mereka atas pemecatan Hasyim Asy'ari serta dukungan kepada korban pelecahan. Dok. Istimewa
BEM Unud Kirim Karangan Bunga ke KPU, Dukung Korban di Kasus Hasyim Asy'ari

Universitas Udayana mengirim karangan bunga ke KPU Provinsi Bali guna mendukung korban pelecehan seksual atas kasus Hasyim Asy'ari. Universitas Udayana meminta masyarakat berpihak pada korban.


3 Hal Soal MKMK Putuskan Anwar Usman Terbukti Tak Langgar Kode Etik

12 hari lalu

Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna saat memimpin sidang putusan mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang dilaporkan oleh Zico Simanjuntak di Gedung 2 MK, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Salah satu poin yang diucapkan Anwar adalah dirinya telah mengetahui ada upaya politisasi dan menjadikan dirinya sebagai objek dalam berbagai putusan MK. TEMPO/Subekti.
3 Hal Soal MKMK Putuskan Anwar Usman Terbukti Tak Langgar Kode Etik

MKMK menilai bahwa Anwar Usman memiliki hak sebagai warga negara untuk menghadirkan ahli dalam persidangan yang diikutinya.


Dewan Pers Ingatkan Pers Tidak Boleh Beritakan Ruang Pribadi Korban di Kasus Hasyim Asy'ari

12 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari bersiap memberikan keterangan pers terkait pemberhentian dirinya dalam sidang putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) oleh DKPP di Gedung KPU, Jakarta, Rabu, 3 Juli 2024. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap untuk Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dari jabatannya terkait kasus dugaan asusila terhadap salah seorang PPLN untuk wilayah Eropa. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Dewan Pers Ingatkan Pers Tidak Boleh Beritakan Ruang Pribadi Korban di Kasus Hasyim Asy'ari

Dewan Pers mengatakan pengembangan berita di kasus Hasyim Asy'ari yang mengulik masalah pribadi korban berlebihan.


KKJ Minta Polri dan TNI Usut Pembakaran Rumah yang Sebabkan Jurnalis dan Keluarganya Meninggal di Karo

13 hari lalu

Kompolnas bersama personel Polres Tanah Karo meninjau rumah wartawan yang terbakar di Kabanjahe, Karo, Sumatera Utara, Selasa, 2 Juli 2024. Tim gabungan Polda Sumatera Utara dan Polres Tanah Karo masih mengusut pemicu kebakaran rumah milik wartawan yang menewaskan empat orang korban pada Kamis (27/6) lalu, serta memeriksa 16 saksi dan mengumpulkan barang bukti di lokasi kejadian tersebut. ANTARA FOTO/Fransisco Carolio
KKJ Minta Polri dan TNI Usut Pembakaran Rumah yang Sebabkan Jurnalis dan Keluarganya Meninggal di Karo

Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) mendesak aparat mengusut tuntas kasus pembakaran rumah jurnalis di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.