Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Timwas Haji DPR Sebut Kebijakan Pengalihan Kuota untuk Haji Khusus Salahi Aturan

image-gnews
Pemandangan Ka'bah dari udara saat jamaah melakukan Tawaf di Masjidil Haram, saat menjalankan ibadah haji tahunan, di Mekah, Arab Saudi, 11 Juni 2024. REUTERS/Mohammed Torokman
Pemandangan Ka'bah dari udara saat jamaah melakukan Tawaf di Masjidil Haram, saat menjalankan ibadah haji tahunan, di Mekah, Arab Saudi, 11 Juni 2024. REUTERS/Mohammed Torokman
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Tim Pengawas Haji atau Timwas Haji DPR RI, Ace Hasan Syadzily menilai kebijakan Kementerian Agama yang mengalihkan 10 ribu kuota tambahan dari total 20 ribu, untuk haji khusus menyalahi aturan. Menurut dia, ada dua hal yang dilanggar oleh Kementerian Agama perihal kebijakan alokasi kuota tambahan untuk haji khusus ini.

Pertama, hasil rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama pada 27 November 2023. Kedua, Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2024 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024, yang memakai asumsi jumlah jemaah haji sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019.

Ace mengatakan, bahwa dalam pembahasan ketika rapat panja dan raker antara Komisi VIII DPR dengan Kementerian Agama tidak ada pembicaraan perihal permintaan pengalokasian bagi khusus dari kuota tambahan 20 ribu. Ia menyebut, pembagian kuota haji yang disepakati ialah yang tertuang di Undang-undang Haji.

Dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa jemaah haji khusus dialokasikan 8 persen dari total jemaah haji reguler. "Namun pada Februari 2024, Kementerian Agama mengubah kebijakan soal kuota tambahan 20 ribu itu secara sepihak yang dibagi menjadi 10 ribu untuk haji khusus dan 10 ribu untuk haji reguler," kata Ace yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VIII DPR dalam keterangan tertulis, dikutip Ahad, 23 Juni 2024.

Ia mengatakan, bahwa kebijakan Kementerian Agama yang mengubah alokasi kuota tambahan haji itu tidak melalui proses pembahasan di DPR RI. Ia menilai, semestinya jika ada perubahan kebijakan harus dibahas kembali bersama Komisi VIII DPR RI.

Sebab, ujarnya, komposisi biaya haji menggunakan asumsi jemaah reguler yang ditetapkan sebagaimana jumlah yang disepakati bersama. Terlebih lagi, katanya, asumsi jumlah jemaah haji ini bisa berdampak pada penggunaan anggaran biaya haji dari setoran jamaah dan nilai manfaat keuangan haji yang dikelola BPKH.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Sejatinya ketika ada perubahan kebijakan kuota haji, Kementerian Agama merevisi kembali Kepres Nomor 6/2024," ucapnya. Hal itu bisa dilakukan melalui pembahasan dalam Raker bersama Komisi VIII DPR RI.

"Jadi Kementerian Agama tidak bisa mengambil kebijakan sepihak," kata Ace. Ia menilai, kebijakan sepihak itu justru bisa berdampak kepada penggunaan anggaran, jumlah petugas, hingga pengaturan lainnya yang sudah disepakati.

Adapun kuota tambahan 20 ribu ini didapat dari kunjungan Presiden Joko Widodo alias Jokowi pada Oktober tahun lalu. Menurut dia, tambahan kuota haji hingga 20 ribu itu bisa dipakai untuk mengurangi daftar tunggu haji reguler.

"Upaya Presiden Jokowi meminta tambahan kuota kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, saya yakin karena beliau menginginkan agar jemaah tunggu reguler yang mengantre puluhan tahun bisa teratasi," ucapnya. Ace menyebut, jumlah jemaah haji reguler itu kini mencapai 5,2 juta orang.

Pilihan Editor: Daftar Barang yang Dilarang Dibawa Jemaah Haji Ketika Pulang ke Tanah Air

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ada 45 Jemaah Haji Indonesia Dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi

4 jam lalu

Jamaah haji mengelilingi Ka'bah, 1 Juli 2022. REUTERS/Mohammed Salem
Ada 45 Jemaah Haji Indonesia Dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi

PPIH Arab Saudi mencatat ada masih ada 45 jemaah haji Indonesia yang di sejumlah rumah sakit Arab Saudi, baik di Makkah, Madinah, maupun Jeddah.


Muhaimin Singgung Sengkarut Haji hingga Penggantian Menteri Agama

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menghadiri peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-26 sekaligus pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Selasa, 23 Juli 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Muhaimin Singgung Sengkarut Haji hingga Penggantian Menteri Agama

Muhaimin menilai sengkarut ibadah haji akan tuntas jika Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid jadi menteri agama.


Pemulangan Jemaah Haji Jawa Tengah dan DIY Tuntas, 35.885 Orang Telah Kembali ke Tanah Air

2 hari lalu

Jemaah haji tiba di Bandara Adi Soemarmo Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Senin, 22 Juli 2024. (Dokumentasi Humas Bandara Adi Soemarmo)
Pemulangan Jemaah Haji Jawa Tengah dan DIY Tuntas, 35.885 Orang Telah Kembali ke Tanah Air

Bandara Adi Soemarmo hari ini telah menuntaskan pelayanan jemaah haji dengan jumlah total sebanyak 35.885 orang pada 2024.


Cak Imin Sebut Sudah Teken Izin Rapat Pansus Haji DPR

2 hari lalu

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar. Foto: Dok/vel
Cak Imin Sebut Sudah Teken Izin Rapat Pansus Haji DPR

Cak Imin mengatakan Pansus Haji akan berfokus pada visa yang tidak sesuai dengan undang-undang.


Imigrasi Soekarno-Hatta Siapkan Kursi Roda, 196 Jamaah Haji 2024 Debarkasi Banten Kloter Terakhir Tiba di Tanah Air

2 hari lalu

Sejumlah jemaah haji kloter pertama untuk embarkasi DKI Jakarta tiba di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, Kamis (3/12). Mereka melakukan sujud syukur atas keselamatannya selama melakukan ibadah dan tiba di Tanah Air. TEMPO/Tri Handiyatno
Imigrasi Soekarno-Hatta Siapkan Kursi Roda, 196 Jamaah Haji 2024 Debarkasi Banten Kloter Terakhir Tiba di Tanah Air

Sebanyak 196 jamaah haji kelompok terbang (kloter) 65 Debarkasi Banten tiba di Tanah Air melalui Terminal Kedatangan 2 F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Senin 22 Juli 2024 pukul 04.30 WIB.


Pansus Haji Sebut Kemenag Tak Pernah Sampaikan MoU dengan Saudi soal Pembagian Kuota ke DPR

2 hari lalu

Anggota Komisi VIII DPR Wisnu Wijaya. ANTARA/HO-Humas DPR
Pansus Haji Sebut Kemenag Tak Pernah Sampaikan MoU dengan Saudi soal Pembagian Kuota ke DPR

Anggota Pansus Haji Wisnu mengatakan Kemenag tak pernah menyampaikan pemberitahuan kesepakatan dengan Arab Saudi soal alokasi kuota tambahan.


Rapat Perdana Pansus Haji Kemungkinan Digelar Setelah Semua Jemaah Kembali ke Tanah Air

3 hari lalu

Anggota Komisi VIII DPR Wisnu Wijaya. ANTARA/HO-Humas DPR
Rapat Perdana Pansus Haji Kemungkinan Digelar Setelah Semua Jemaah Kembali ke Tanah Air

Anggota Pansus Haji, Wisnu Wijaya, mengatakan rapat perdana pansus haji kemungkinan digelar setelah semua jemaah haji Indonesia kembali ke tanah air.


Prabowo Terima Kunjungan Dubes Arab Saudi: Bahas Pertahanan hingga Undangan Putra Mahkota

6 hari lalu

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima kunjungan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal bin Abdullah H. Amodi di Kantor Kementerian Pertahanan pada Kamis, 18 Juli 2024. Dok: Humas Kemhan
Prabowo Terima Kunjungan Dubes Arab Saudi: Bahas Pertahanan hingga Undangan Putra Mahkota

Pada Juni lalu, Prabowo sempat bertemu dengan Perdana Menteri Arab Saudi Muhammad bin Salman atau MBS bin Abdulaziz Al Saud di Jeddah.


Pengamat Usulkan Pembentukan Badan Haji di Luar Kementerian, DPR: Kami Tampung

7 hari lalu

Jemaah calon haji Indonesia kloter 106 embarkasi Surabaya turun dari bus di Mekah, Arab Saudi, Selasa, 11 Juni 2024. Fase kedatangan jemaah haji Indonesia 1445 H/2024 M di tanah suci telah berakhir pada Selasa, 11 Juni 2024 yang ditandai dengan mendaratnya 333 jemaah yang tergabung dalam kelompok terbang 106 embarkasi Surabaya (SUB-106). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Pengamat Usulkan Pembentukan Badan Haji di Luar Kementerian, DPR: Kami Tampung

Pembentukan Badan Penyelenggara Haji dan Umrah bertujuan agar pengelolaan dapat dilakukan secara akuntabel dan independen.


Presiden Jokowi soal Pembentukan Pansus Haji: Itu Hak yang Dimiliki DPR

8 hari lalu

Presiden Jokowi bertolak ke Uni Emirat Arab dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa, 19 Juli 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Presiden Jokowi soal Pembentukan Pansus Haji: Itu Hak yang Dimiliki DPR

Jokowi menghormati keputusan DPR untuk membentuk panitia khusus untuk mengevaluasi penyelenggaraan haji tahun ini