Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Budi Arie Sebut Jokowi Belum Beri Arahan soal RUU Penyiaran

Editor

Imam Hamdi

image-gnews
Menteri Komunikasi dan Informatika sekaligus Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 30 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Menteri Komunikasi dan Informatika sekaligus Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 30 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi belum memberi arahan resmi soal revisi Undang-Undang atau UU Penyiaran yang sedang dibahas DPR. Budi mengatakan pemerintah masih menunggu draf resmi revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 atau RUU Penyiaran tersebut.

“Begini, sekarang logikanya begini, barang yang belum resmi kita komentarin terus kita kasih arahan, bagaimana coba?” kata Budi dalam konferensi pers daring pada Jumat, 24 Mei 2024. Maka dari itu, kata dia, Jokowi belum bisa memutuskan sikap terhadap RUU Penyiaran yang dianggap kontroversial tersebut.

Diketahui, sejumlah pasal dalam draf revisi UU Penyiaran menuai polemik. Dokumen tertanggal 27 Maret 2024 itu dikritik karena ada pasal yang berpotensi mengancam kebebasan pers.

Beberapa pasal yang dianggap dapat menghambat kebebasan pers di Indonesia di antaranya soal larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Kemudian revisi UU Penyiaran juga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dengan Dewan Pers soal sengketa jurnalistik.

Hingga saat ini, kata Budi Arie, pemerintah belum menerima draf resmi revisi UU Penyiaran dari DPR. “Draf resminya belum diterima oleh pemerintah, baik Kementerian Komunikasi dan Informatika maupun Kementerian Sekretariat Negara,” ujar Ketua Umum organisasi relawan Pro Jokowi (Projo) tersebut.

Menurut Budi Arie, draf yang revisi UU Penyiaran yang beredar belum final. “Barangnya belum resmi. Enggak ada di meja kami secara resmi drafnya. Yang kita dapat ya versi WA, bicara simpang siur,” ucap dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Meski begitu, Budi mengklaim pemerintah akan menjamin kemerdekaan pers dan hak masyarakat berpendapat. “Pemerintah menjamin kemerdekaan pers dan kebebasan masyarakat untuk berbicara. Itu saja dulu dari kami soal UU Penyiaran,” ujar Budi.

Adapun wacana revisi UU Penyiaran juga menuai gelombang aksi penolakan. Aksi demontrasi yang dilakukan oleh para jurnalis ini terjadi di sejumlah kota di Indonesia.

Teranyar, puluhan pewarta dari berbagai media yang bertugas di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menggelar aksi damai menolak revisi UU Penyiaran di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Cianjur, Rabu, 22 Mei 2024.

Pilihan editor: Megawati Goda Puan Maharani untuk Menjadi Ketua Umum PDIP

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Basuki Hadimuljono Sebut Semua Rumah Menteri di IKN Bisa Digunakan saat 17 Agustus

1 jam lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono Ketika ditemui di Komplek DPR RI, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Riri Rahayu.
Basuki Hadimuljono Sebut Semua Rumah Menteri di IKN Bisa Digunakan saat 17 Agustus

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan sarana prasarana di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara siap untuk upacara 17 Agustus mendatang,


Sufmi Dasco Beberkan Alasan Prabowo Tak Singgung soal IKN di Artikel Newsweek

3 jam lalu

Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 13 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Sufmi Dasco Beberkan Alasan Prabowo Tak Singgung soal IKN di Artikel Newsweek

Prabowo tak menyinggung soal proyek IKN di tulisannya karena proyek ambisius di era Jokowi itu sudah diatur melalui undang-undang.


Kejar Target sebelum HUT RI, Pembangunan Istana dan Lapangan Upacara IKN Sudah 71,8 Persen

7 jam lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi melaksanakan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan gedung kantor Bank Tabungan Negara (BTN) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu, 5 Juni 2024.  Foto: tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden
Kejar Target sebelum HUT RI, Pembangunan Istana dan Lapangan Upacara IKN Sudah 71,8 Persen

Pembangunan infrastruktur di IKN, Kalimantan Timur terus dikebut untuk perhelatan HUT RI 17 Agustus mendatang.


Jokowi Sebut Tanggul Laut Semarang Bisa Menahan Rob hingga 30 Tahun

8 jam lalu

Presiden Jokowi bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau proyek pembangunan tanggul pengendalian banjir dan rob Kawasan Tambak Lorok tahap II di Semarang, Jawa Tengah, Senin, 17 Juni 2024. TEMPO/Riri Rahayu
Jokowi Sebut Tanggul Laut Semarang Bisa Menahan Rob hingga 30 Tahun

Menurut Jokowi, proyek tanggul laut Semarang ini telah menghabiskan anggaran Rp 386 miliar.


Adu Bobot Sapi Jokowi dan Prabowo di Hari Raya Idul Adha, Simmental Versus Brangus

8 jam lalu

Sapi kurban jenis simental dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk disembelih saat Idul Adha 1445 Hijriah di halaman Masjid Istiqlal, Sabtu, 15 Juni 2024. Foto: TEMPO/Afron Mandala Putra
Adu Bobot Sapi Jokowi dan Prabowo di Hari Raya Idul Adha, Simmental Versus Brangus

Selain Simmental, Ongole, dan Brangus, berikut jenis sapi ternak di Indonesia dan biasa menghiasi pemberitaan saat hari raya Idul Adha.


Jokowi Sumbangkan Sapi Kurban Jenis Simental ke Masjid Raya Taqwa Palembang

9 jam lalu

Sapi berjenis Simenntal milik Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan bobot 1,1 Ton yang disumbangkan ke Masjid Raya Taqwa Kota Palembang. Foto Yuni Rohmawati
Jokowi Sumbangkan Sapi Kurban Jenis Simental ke Masjid Raya Taqwa Palembang

Bobot sapi sumbangan Jokowi itu sekitar 1,1 ton.


Ada Ipar Jokowi Jabat Komisaris Independen di BNI Sejak 2018, Berikut Profil Bank BNI

10 jam lalu

Komisaris Independen BNI, Sigit Widyawan. Dok. BNI
Ada Ipar Jokowi Jabat Komisaris Independen di BNI Sejak 2018, Berikut Profil Bank BNI

Ipar Jokowi, Sigit Widyawan menjadi Komisaris Independen BNI sejak 2018. Ketahui juga profil Bank Negara Indonesia (BNI).


Jokowi Targetkan Proyek Tanggul Laut Semarang Rampung Agustus 2024

11 jam lalu

Presiden Jokowi bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau proyek pembangunan tanggul pengendalian banjir dan rob Kawasan Tambak Lorok tahap II di Semarang, Jawa Tengah, Senin, 17 Juni 2024. TEMPO/Riri Rahayu
Jokowi Targetkan Proyek Tanggul Laut Semarang Rampung Agustus 2024

Jokowi belum bisa membeberkan efektivitas pembangunan tanggul yang sudah menelan anggaran Rp 386 miliar itu.


Capaian dan Evaluasi 1 Dekade Reforma Agraria, Menteri AHY Bicara Tumpang-Tindih Regulasi hingga Penyelesaian Konflik

11 jam lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono saat berpidato dalam Reforma Agraria Summit pada Sabtu, 15 Juni 2024. Acara ini berlangsung pada 14-15 Juni 2024 di The Meru Sanur, Denpasar, Bali. Tempo/Adil Al Hasan
Capaian dan Evaluasi 1 Dekade Reforma Agraria, Menteri AHY Bicara Tumpang-Tindih Regulasi hingga Penyelesaian Konflik

AHY mengatakan reforma agraria yang dijalankan melalui penataan aset tanah telah melampaui target dalam RPJMN 2014-2024.


Relawan Ungkap Arahan Jokowi soal Ahmad Luthfi, Berikut Rekam Jejak Kapolda Jateng Itu

12 jam lalu

Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol. Ahmad Luthfi ANTARA/ I.C.Senjaya
Relawan Ungkap Arahan Jokowi soal Ahmad Luthfi, Berikut Rekam Jejak Kapolda Jateng Itu

Setyo mengungkapkan, Jokowi memberikan arahan agar melihat elektabilitas Kapolda Jateng Ahmad Luthfi dalam berbagai survei terlebih dulu.