Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rencana Pemprov DKI Batasi 3 KK Satu Alamat, DPRD: Jangan Sampai Merugikan Warga

image-gnews
Ilustrasi Kartu Keluarga Online. Istimewa
Ilustrasi Kartu Keluarga Online. Istimewa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta berencana membatasi maksimal tiga Kepala Keluarga (KK) yang terdaftar di satu alamat. Pembatasan penggunaan alamat rumah untuk 3 KK ini dinilai sebagai langkah untuk perbaikan administrasi kependudukan di Jakarta. Musababnya, banyak warga yang tak lagi berdomisili di Jakarta, namun masih menggunakan alamat Jakarta. 

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Achmad Yani turut mengkritik usulan kebijakan tersebut. Ia menekankan perlunya kajian oleh Pemprov agar kebijakan ini agar tidak merugikan warga. Dia menilai, keterlibatan warga terdampak dalam perencanaan dan solusi adalah kunci untuk menghindari masalah di masa depan.

“Matangkan kajian karena ini masalah nasib warga. Yang jelas kebijakan Pemerintah jangan sampai merugikan warga Jakarta,” tutur Achmad, melalui keterangan resminya pada Rabu, 22 Mei 2024.

Dia menyoroti pentingnya solusi bagi keluarga yang terdampak, mengingat padatnya lahan dan mahalnya harga sewa hunian di Jakarta. “Kalau memang di tempat itu warganya banyak, saya kira gak bisa langsung pembatasan. Nanti mereka mau kemana? Sudah tentu Pemprov harus melibatkan DPRD dan warga,” ujar dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Achmad kemudian menegaskan, pihaknya akan menggelar rapat kerja dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk mengkaji lebih lanjut tentang perencanaan dan tujuan kebijakan tersebut. 

“Kami dari komisi A mau memanggil dulu untuk mendengarkan secara langsung dari Pemprov. Dalam waktu dekat kita akan minta pimpinan komisi A untuk mengadakan rapat kerja membahas hal tersebut,” kata Achmad.

Pilihan Editor: Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Silang Pendapat Antara Anies Baswedan dan Heru Budi gegara Hal Ini

2 menit lalu

Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan usai pelantikan Pj Gubernur DKI Jakarta di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta, Senin, 17 Oktober 2022. Heru Budi Hartono resmi menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan yang masa jabatannya habis kemarin. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Silang Pendapat Antara Anies Baswedan dan Heru Budi gegara Hal Ini

Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Pj Gubernur Jakarta Heru Budi saling balas respons. Apa duduk perkaranya?


Beragam Insentif Pajak Bumi Bangunan pada Era Heru

2 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Dok. Pemprov DKI Jakarta.
Beragam Insentif Pajak Bumi Bangunan pada Era Heru

Selain pembebasan pajak untuk NJOP rumah hunian hingga 2 miliar rupiah, ada insentif 50 persen dan nilai tertentu. Ada juga insentif lain karena wajib pajak mengalami kondisi tertentu.


Daftar Dokumen Kependudukan yang Tak Perlu Dilegalisir

3 hari lalu

Akta kelahiran adalah dokumen penting administrasi kependudukan guna memperoleh hak kewarganegaraan. Berikut cara buat akta kelahiran dan syaratnya. Foto: jakarta.go.id
Daftar Dokumen Kependudukan yang Tak Perlu Dilegalisir

Ketahui beberapa dokumen kependudukan yang tidak perlu dilegalisir. Di antaranya adalah dokumen yang menggunakan tanda tangan elektronik.


Konsistensi Heru Menambah RTB Pengendali Banjir

6 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau Rumah Pompa Air Sentiong di Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 29 Februari 2024. Dok. Pemprov DKI, beritajakarta.com
Konsistensi Heru Menambah RTB Pengendali Banjir

Selama 2024, ada delapan waduk/embung yang dibangun di Jakarta. Dua di antaranya adalah waduk baru.


Sudah Cair, Ini Besaran Dana yang Diterima Peserta KJP Plus Tahap I Gelombang 2

8 hari lalu

Warga menunjukkan Kartu Jakarta Pintar serta bukti pembayaran saat membeli pangan murah di RPTRA Jatinegara, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2019.  Pangan murah ini hanya ditujukan bagi warga yang memiliki KJP Plus, Kartu Pekerja, dan Kartu Lansia Jakarta untuk meningkatkan gizi anak-anak di Jakarta. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Sudah Cair, Ini Besaran Dana yang Diterima Peserta KJP Plus Tahap I Gelombang 2

Pencairan dana KJP Plus dapat dimanfaatkan penerima sejak Jumat sore, 12 Juli 2024.


Konsistensi Heru Budi Rapikan Kabel Udara dan Rencana Pemprov DKI

10 hari lalu

Pemotongan kabel fiber optik sepanjang 1,2 kilometer oleh Dinas Bina Marga DKI Jakarta di Jalan Blora, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 14 Agustus 2023. Dok. Humas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Konsistensi Heru Budi Rapikan Kabel Udara dan Rencana Pemprov DKI

Penataan kabel dan utilitas jalan lainnya terus berlanjut. DPRD masih menggodok peraturan daerah.


Heru Budi: Angka Realisasi Investasi di Jakarta Terus Meningkat

13 hari lalu

Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Dok. Pemprov DKI Jakarta.
Heru Budi: Angka Realisasi Investasi di Jakarta Terus Meningkat

Investasi lokal dan asing bertumbuh sejak 2021. Membuktikan Jakarta tetap bergerak maju. Pengamat mengimbau Pemprov DKI terus ciptakan kota yang aman dan nyaman.


Komitmen dalam International Mayors Forum 2024 dan Praktik Baik Jakarta

16 hari lalu

Pj Gubernur Heru Budi Hartono bersama sejumlah pejabat dan delegasi memegang guci berisi usulan terkait sustainable development goals (SDGs), di Hotel Grand Hyatt, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 4 Juli 2024.Dok. Pemprov DKI Jakarta.
Komitmen dalam International Mayors Forum 2024 dan Praktik Baik Jakarta

International Mayors Forum (IMF) 2024 berlangsung sukses. Selama tiga hari, 2-4 Juli, sekitar 200 peserta dari 36 negara dan 74 kota di kawasan Afrika, Asia-Pasifik, Amerika Latin, dan Asia Barat, telah berdiskusi dan saling belajar dalam upayanya mencapai agenda pembangunan berkelanjutan.


Pemerintah Azerbaijan Apresiasi Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta

18 hari lalu

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, Benni Aguscandra menerima kunjungan dari Kepala Badan Pelayanan Publik dan Inovasi Sosial Azerbaijan, Ulvi Mehdiyev di Mal Pelayanan Publik (MPP) DKI Jakarta, Selasa, 2 Juli2024.  Dok. Pemprov Jakarta.
Pemerintah Azerbaijan Apresiasi Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta

Ulvi Mehdiyev melihat Pemprov DKI Jakarta berhasil memanfaatkan kerja sama dengan Azerbaijan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat.


HUT ke-497 Jakarta Momen Menetapkan Pola Wisata Masa Depan

25 hari lalu

Ondel-ondel turut memeriahkan HUT Pemprov DKI ke-497 di Monas Jakarta, Sabtu 22 Juni 2024.
HUT ke-497 Jakarta Momen Menetapkan Pola Wisata Masa Depan

Ornamen kebudayaan Betawi menjadi ciri khas selama puncak perayaan ulang tahun Jakarta. Para pengamat menyarankan agar potensi budaya dan pengalaman historis menjadi landasan membangun Jakarta ke depan.