Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Reformasi 1998: Amien Rais Terima Telepon dari Mabes TNI Sebelum Batalkan Aksi Mahasiswa di Monas Desak Soeharto Mundur

image-gnews
Duduk dari kiri ke kanan: Sri Sultan Hamengkubuwono X, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati dan Amien Rais pada momentum Deklarasi Ciganjur, kediaman Gus Dur, 10 November 1998. (Repro buku Gerak dan Langkah)
Duduk dari kiri ke kanan: Sri Sultan Hamengkubuwono X, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati dan Amien Rais pada momentum Deklarasi Ciganjur, kediaman Gus Dur, 10 November 1998. (Repro buku Gerak dan Langkah)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Peristiwa Mei 1998 dan yang melingkupinya, mendorong segera lahirnya era reformasi mewujudkan cita-cita kebebasan demokrasi yang lebih dari tiga dekade dikungkung rezim Orde Baru.

Salah satu rangkaian peristiwa Mei 1998 adalah ketika kala Amien Rais membatalkan aksi unjuk rasa di Monas untuk mendesak Presiden Soeharto mundur yang sedianya dilangsungkan pada 20 Mei 1998. Kala itu Amien Rais mengkoordinasi ribuan mahasiswa melakukan aksi bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Tapi rencana long march di jalanan Monumen Nasional itu gagal.

Apa alasannya?

Krisis moneter sejak 1997 dan sikap pemerintah yang dinilai otoriter telah membuat rakyat gerah. Puncak dari segala kepengapan yang kian memanas itu meledak. Mahasiswa turun ke jalan untuk unjuk rasa. Aksi-aksi itu diladeni secara represif oleh aparat. Korban jiwa berjatuhan, di antaranya Tragedi Trisakti pada 12 Mei dengan korban empat mahasiswa.

Kerusuhan menjadi rasial. Muncul desus bahwa krisis ekonomi disebabkan etnis Tionghoa. Anarkis terhadap orang-orang Cina pun tak dielakkan. Sentimen anti-Tionghoa itu diwujudkan dalam bentuk oenjarahan, pembakaran toko dan rumah, serta pelecehan seksual. Kejadian terjadi di berbagai kota antara 13-15 Mei.

Sementara itu, Soeharto yang baru pulang dari Mesir tak kuasa berbuat banyak. Meski begitu, walau desakan mundur santer disuarakan, sang Jenderal Tersenyum itu masih enggan untuk lengser. Bahkan ketika Harmoko, Ketua DPR/MPR periode 1997-1999, meminta Soeharto mundur secara arif dan bijaksana dalam pidato pada 18 Mei, melalui menterinya Menhankam/Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto, Soeharto menyebut ungkapan Harmoko tidak mewakili DPR.

Pada 19 Mei, Soeharto bertemu dengan sejumlah tokoh Islam, termasuk Nurcholis Madjid dan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Dalam pertemuan itu, para tokoh menyampaikan situasi terkini dan mendesak Soeharto untuk mundur. Soeharto menolak permintaan itu, namun ia menawarkan pembentukan Komite Reformasi. Pernyataan itu membuat sejumlah tokoh yang aktif menyuarakan reformasi tersulut. Salah satunya Amien Rais, yang kala itu merupakan Ketua Umum PP Muhammadiyah. 

Demonstrasi terus berlangsung, dan massa semakin banyak yang berkumpul di gedung MPR/DPR. Di tengah situasi genting ini, Amien Rais mengajak massa untuk berkumpul di Monas untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei. Namun, di hari H, akses menuju Monas diblokir oleh aparat menggunakan kawat berduri. Hal ini dilakukan untuk mencegah massa memasuki kompleks Monas.

Amien Rais kemudian meminta massa untuk membatalkan agenda. Pada Peringatan 20 Tahun Reformasi, 21 Mei 2018, lalu, Amien Rais mengungkapkan alasannya. Rupanya kala itu dirinya mendapat telepon dari seorang petinggi TNI di hari sebelum agenda bakal digelar. Petinggi TNI tersebut meminta Amien Rais membatalkan agenda jika tidak ingin terjadi banyak korban jiwa berjatuhan.

"Saya ditelepon dari Cilangkap (Mabes TNI). Saya betul-betul lupa namanya. 'Pak Amien Rais, saya Mayjen ini, jadi Pak Amien, tolong 20 Mei yang akan dijadikan syukuran reformasi di Monas, itu tolong dibatalkan'," kata Amien Rais menirukan ucapan petinggi TNI tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Usai menerima telepon, Amien Rais segera menyampaikan kepada para mahasiswa yang menguasai gedung DPR/MPR tentang pembatalan aksi di Monas. Amien Rais tak ingin terjadi pertumpahan darah. Untuk memastikan lingkungan Monas benar-benar dijaga, dini hari 20 Mei, Amien Rais memeriksa lokasi tersebut. Benar saja, sesampainya di sana ia melihat kawat berduri, para tentara, dan panser sudah berjejer memagari Monas. 

Melihat kondisi tersebut, menjelang subuh, Amien Rais dan sejumlah tokoh reformasi lainnya segera mengadakan konferensi pers. Mereka kemudian memindahkan lokasi peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke gedung DPR/MPR, yang memang sudah dikuasai mahasiswa sejak 18 Mei 1998. Amien Rais saat itu jadi bintang dan menjadi tokoh nasional yang diizinkan mahasiswa masuk dari gerbang utama DPR.

Belakangan terungkap bahwa sosok penelepon Amien Rais adalah Panglima ABRI (saat ini disebut Panglima TNI), Jenderal Wiranto, seperti dinukil dari buku Hari-Hari Terpanjang Menjelang Mundurnya Presiden Soeharto oleh James Luluhima. Imbauan agar tak berkumpul di Monas itu sebenarnya sudah disampaikan sejak 18 Mei. Wiranto meminta masyarakat mengingat kerusuhan yang membumihanguskan Jakarta.

"Jangan sampai karena terprovokasi sekelompok orang, peristiwa itu terjadi kembali," katanya.

Menurutnya, banyaknya massa yang berkumpul di satu titik sangat potensial memicu kerusuhan dan jatuh korban jiwa. Kerumunan hanya akan mengeruhkan suasana, kata dia, dan mendorong timbulnya provokasi antara masyarakat dengan aparat. Karena itu, TNI kemudian menutup seluruh akses jalan menuju Monas. Tentara bersenjata lengkap, panser dan pagar berduri juga disiagakan di mana-mana sejak dini hari 20 Mei.

"Dengan tidak terpengaruh dan terhasut untuk melakukan berbagai tindakan yang nyata-nyata hanya akan mengeruhkan suasana bahkan tergiring untuk berhadapan dengan aparat keamanan," kata Jenderal Wiranto.

Akhirnya, pada Kamis, 21 Mei 1998, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dari kursi kepresidenan di Istana Merdeka pukul 09.05, dan digantikan oleh BJ. Habibie. Momen runtuhnya era Orde Baru setelah 32 tahun berkuasa dirayakan oleh jutaan masyarakat Indonesia dan disiarkan di berbagai media. Reformasi ini juga dipicu oleh Tragedi Trisakti yang menjadi salah satu pendorong utama perubahan yang diinginkan rakyat Indonesia.

HENDRIK KHOIRUL MUHID  | SUKMA KANTHI NURANI | MUHAMMAD RAFI AZHARI

Pilihan Editor: 15 Link Twobbon untuk Peringati 26 Tahun Reformasi, Silakan Unggah

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Keterlambatan Maskapai Penerbangan dalam Pemberangkatan dan Kepulangan Jemaah Haji jadi Sorotan

1 menit lalu

Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis. Foto: Runi/Man
Keterlambatan Maskapai Penerbangan dalam Pemberangkatan dan Kepulangan Jemaah Haji jadi Sorotan

John Kenedy menyampaikan kekhawatirannya terhadap ketidaknyamanan yang dialami oleh para jamaah selama proses pemberangkatan dan kepulangan haji.


Alasan PDIP Sebut Peran MPR Perlu Diperkuat Lewat Amendemen UUD 1945

1 jam lalu

Said Abdullah memulai karier menjadi anggota DPR/MPR RI pada periode 2004-2009 dan berlanjut hingga periode 2009-2014 serta periode 2019-2024. Politisi PDIP ini juga pernah menjadi Calon Wakil Gubernur Jawa Timur pada 2013 lalu. Dok. DPR
Alasan PDIP Sebut Peran MPR Perlu Diperkuat Lewat Amendemen UUD 1945

Said Abdullah menuturkan, dalam wacana amendemen UUD 1945, yang perlu dipertegas adalah kebutuhan Indonesia ke depan.


DPR Pertanyakan Sri Mulyani Usulkan PMN untuk Badan Bank Tanah yang Pernah Ditolak

4 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani. TEMPO/Tony Hartawan
DPR Pertanyakan Sri Mulyani Usulkan PMN untuk Badan Bank Tanah yang Pernah Ditolak

Komisi XI DPR RI mempertanyakan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang kembali mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) Badan Bank Tanah.


Pelni Usul PMN Rp 500 Miliar untuk Pembelian Satu Kapal Penumpang

5 jam lalu

Ilustrasi kapal Pelni.. ANTARA/M Risyal Hidayat
Pelni Usul PMN Rp 500 Miliar untuk Pembelian Satu Kapal Penumpang

PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 500 miliar untuk pembelian satu unit kapal penumpang baru.


TB Hasanuddin Prihatin Serangan Siber Terus Berulang

5 jam lalu

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin. Foto: Oji/nvl
TB Hasanuddin Prihatin Serangan Siber Terus Berulang

BSSN selalu melaporkan ada serangan tetapi tidak ada tindakan yang lebih komprehensif


Aria Bima Mendorong Solusi Pertambangan Timah Ilegal

8 jam lalu

Wakil Ketua Panja Timah Komisi VI DPR RI Aria Bima saat dimintai pandangannya soal pertambangan ilegal di Bangka Belitung, Rabu (26/6/2024). Foto : Husen/Andri.
Aria Bima Mendorong Solusi Pertambangan Timah Ilegal

Panja Timah ingin memitigasi proses penambangan timah ilegal di Bangka setelah melihat langsung perbedaan tambang ilegal dan legal.


Cerita Polwan Penerjun Payung HUT Bhayangkara ke-78, Sempat Tegang Tampil di Depan Jokowi

16 jam lalu

Atraksi terjun payung di upacara HUT Bhayangkara ke-78 pada Senin, 1 Juli 2024. Penerjun Siswa SIP Sainul menutup atraksi sambil mengibarkan bendera merah putih. TEMPO/Intan Setiawanty
Cerita Polwan Penerjun Payung HUT Bhayangkara ke-78, Sempat Tegang Tampil di Depan Jokowi

Kelima penerjun payung tim wanita TNI dan Polwan sukses mendarat pada upacara HUT Bhayangkara ke-78.


DPR Tak Sepakat Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke ONH Plus

21 jam lalu

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzili saat memimpin rapat kerja dengan Menteri Agama di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1444 H/2023 M dan persiapan penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H/2024 M. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Tak Sepakat Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke ONH Plus

Menurut Ace, keputusan pengalihan kuota haji tambahan tak sesuai dengan kesepakatan dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Kemenag


Atraksi Terjun Payung HUT Bhayangkara ke-78, Libatkan 15 Personel TNI-Polri

23 jam lalu

Atraksi terjun payung di upacara HUT Bhayangkara ke-78 pada Senin, 1 Juli 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Atraksi Terjun Payung HUT Bhayangkara ke-78, Libatkan 15 Personel TNI-Polri

Personel gabungan TNI-Polri sukses menampilkan atraksi terjun payung pada penutupan upacara HUT Bhayangkara ke-78.


HUT Bhayangkara ke-78 Belum Usai, Petugas Kebersihan Sudah Angkut Lebih dari 100 Kantong Sampah

23 jam lalu

Sampah berserakan dalam acara peringatan HUT Bhayangkara ke-78 di Silang Monas, Jakarta, Senin, 1 Juli 2024. Sampah terlihat berserakan di lokasi pesta rakyat dan konser musik yang merupakan rangkaian acara peringatan HUT Bhayangkara ke-78. TEMPO/Advist Khoirunikmah.
HUT Bhayangkara ke-78 Belum Usai, Petugas Kebersihan Sudah Angkut Lebih dari 100 Kantong Sampah

Hamparan sampah memenuhi area lapangan Monas, Jakarta Pusat, di acara pesta rakyat HUT Bhayangkara ke-78, pada Senin, 1 Juli 2024.