Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Reformasi 1998: Amien Rais Terima Telepon dari Mabes TNI Sebelum Batalkan Aksi Mahasiswa di Monas Desak Soeharto Mundur

image-gnews
Duduk dari kiri ke kanan: Sri Sultan Hamengkubuwono X, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati dan Amien Rais pada momentum Deklarasi Ciganjur, kediaman Gus Dur, 10 November 1998. (Repro buku Gerak dan Langkah)
Duduk dari kiri ke kanan: Sri Sultan Hamengkubuwono X, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati dan Amien Rais pada momentum Deklarasi Ciganjur, kediaman Gus Dur, 10 November 1998. (Repro buku Gerak dan Langkah)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Peristiwa Mei 1998 dan yang melingkupinya, mendorong segera lahirnya era reformasi mewujudkan cita-cita kebebasan demokrasi yang lebih dari tiga dekade dikungkung rezim Orde Baru.

Salah satu rangkaian peristiwa Mei 1998 adalah ketika kala Amien Rais membatalkan aksi unjuk rasa di Monas untuk mendesak Presiden Soeharto mundur yang sedianya dilangsungkan pada 20 Mei 1998. Kala itu Amien Rais mengkoordinasi ribuan mahasiswa melakukan aksi bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Tapi rencana long march di jalanan Monumen Nasional itu gagal.

Apa alasannya?

Krisis moneter sejak 1997 dan sikap pemerintah yang dinilai otoriter telah membuat rakyat gerah. Puncak dari segala kepengapan yang kian memanas itu meledak. Mahasiswa turun ke jalan untuk unjuk rasa. Aksi-aksi itu diladeni secara represif oleh aparat. Korban jiwa berjatuhan, di antaranya Tragedi Trisakti pada 12 Mei dengan korban empat mahasiswa.

Kerusuhan menjadi rasial. Muncul desus bahwa krisis ekonomi disebabkan etnis Tionghoa. Anarkis terhadap orang-orang Cina pun tak dielakkan. Sentimen anti-Tionghoa itu diwujudkan dalam bentuk oenjarahan, pembakaran toko dan rumah, serta pelecehan seksual. Kejadian terjadi di berbagai kota antara 13-15 Mei.

Sementara itu, Soeharto yang baru pulang dari Mesir tak kuasa berbuat banyak. Meski begitu, walau desakan mundur santer disuarakan, sang Jenderal Tersenyum itu masih enggan untuk lengser. Bahkan ketika Harmoko, Ketua DPR/MPR periode 1997-1999, meminta Soeharto mundur secara arif dan bijaksana dalam pidato pada 18 Mei, melalui menterinya Menhankam/Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto, Soeharto menyebut ungkapan Harmoko tidak mewakili DPR.

Pada 19 Mei, Soeharto bertemu dengan sejumlah tokoh Islam, termasuk Nurcholis Madjid dan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Dalam pertemuan itu, para tokoh menyampaikan situasi terkini dan mendesak Soeharto untuk mundur. Soeharto menolak permintaan itu, namun ia menawarkan pembentukan Komite Reformasi. Pernyataan itu membuat sejumlah tokoh yang aktif menyuarakan reformasi tersulut. Salah satunya Amien Rais, yang kala itu merupakan Ketua Umum PP Muhammadiyah. 

Demonstrasi terus berlangsung, dan massa semakin banyak yang berkumpul di gedung MPR/DPR. Di tengah situasi genting ini, Amien Rais mengajak massa untuk berkumpul di Monas untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei. Namun, di hari H, akses menuju Monas diblokir oleh aparat menggunakan kawat berduri. Hal ini dilakukan untuk mencegah massa memasuki kompleks Monas.

Amien Rais kemudian meminta massa untuk membatalkan agenda. Pada Peringatan 20 Tahun Reformasi, 21 Mei 2018, lalu, Amien Rais mengungkapkan alasannya. Rupanya kala itu dirinya mendapat telepon dari seorang petinggi TNI di hari sebelum agenda bakal digelar. Petinggi TNI tersebut meminta Amien Rais membatalkan agenda jika tidak ingin terjadi banyak korban jiwa berjatuhan.

"Saya ditelepon dari Cilangkap (Mabes TNI). Saya betul-betul lupa namanya. 'Pak Amien Rais, saya Mayjen ini, jadi Pak Amien, tolong 20 Mei yang akan dijadikan syukuran reformasi di Monas, itu tolong dibatalkan'," kata Amien Rais menirukan ucapan petinggi TNI tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Usai menerima telepon, Amien Rais segera menyampaikan kepada para mahasiswa yang menguasai gedung DPR/MPR tentang pembatalan aksi di Monas. Amien Rais tak ingin terjadi pertumpahan darah. Untuk memastikan lingkungan Monas benar-benar dijaga, dini hari 20 Mei, Amien Rais memeriksa lokasi tersebut. Benar saja, sesampainya di sana ia melihat kawat berduri, para tentara, dan panser sudah berjejer memagari Monas. 

Melihat kondisi tersebut, menjelang subuh, Amien Rais dan sejumlah tokoh reformasi lainnya segera mengadakan konferensi pers. Mereka kemudian memindahkan lokasi peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke gedung DPR/MPR, yang memang sudah dikuasai mahasiswa sejak 18 Mei 1998. Amien Rais saat itu jadi bintang dan menjadi tokoh nasional yang diizinkan mahasiswa masuk dari gerbang utama DPR.

Belakangan terungkap bahwa sosok penelepon Amien Rais adalah Panglima ABRI (saat ini disebut Panglima TNI), Jenderal Wiranto, seperti dinukil dari buku Hari-Hari Terpanjang Menjelang Mundurnya Presiden Soeharto oleh James Luluhima. Imbauan agar tak berkumpul di Monas itu sebenarnya sudah disampaikan sejak 18 Mei. Wiranto meminta masyarakat mengingat kerusuhan yang membumihanguskan Jakarta.

"Jangan sampai karena terprovokasi sekelompok orang, peristiwa itu terjadi kembali," katanya.

Menurutnya, banyaknya massa yang berkumpul di satu titik sangat potensial memicu kerusuhan dan jatuh korban jiwa. Kerumunan hanya akan mengeruhkan suasana, kata dia, dan mendorong timbulnya provokasi antara masyarakat dengan aparat. Karena itu, TNI kemudian menutup seluruh akses jalan menuju Monas. Tentara bersenjata lengkap, panser dan pagar berduri juga disiagakan di mana-mana sejak dini hari 20 Mei.

"Dengan tidak terpengaruh dan terhasut untuk melakukan berbagai tindakan yang nyata-nyata hanya akan mengeruhkan suasana bahkan tergiring untuk berhadapan dengan aparat keamanan," kata Jenderal Wiranto.

Akhirnya, pada Kamis, 21 Mei 1998, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dari kursi kepresidenan di Istana Merdeka pukul 09.05, dan digantikan oleh BJ. Habibie. Momen runtuhnya era Orde Baru setelah 32 tahun berkuasa dirayakan oleh jutaan masyarakat Indonesia dan disiarkan di berbagai media. Reformasi ini juga dipicu oleh Tragedi Trisakti yang menjadi salah satu pendorong utama perubahan yang diinginkan rakyat Indonesia.

HENDRIK KHOIRUL MUHID  | SUKMA KANTHI NURANI | MUHAMMAD RAFI AZHARI

Pilihan Editor: 15 Link Twobbon untuk Peringati 26 Tahun Reformasi, Silakan Unggah

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Asal Usul Aturan Mahasiswa Beasiswa ITB Wajib Kerja Paruh Waktu

6 jam lalu

Puluhan mahasiswa ITB berunjuk rasa ke Gedung  Rektorat menuntut pencabutan kewajiban kerja paruh waktu bagi mahasiswa calon dan penerima beasiswa keringanan uang kuliah, Kamis, 26 September 2024. TEMPO/Anwar Siswadi
Asal Usul Aturan Mahasiswa Beasiswa ITB Wajib Kerja Paruh Waktu

Mahasiswa beasiswa di ITB dianjurkan berkontribusi bekerja paruh waktu, begini aturannya.


Tutut-Titiek Minta Maaf jika Ada Kesalahan Soeharto saat Memimpin

9 jam lalu

Putri Presiden Kedua RI Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana atau Tutut saat berpidato dalam Silaturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR RI bersama Keluarga Besar Presiden Kedua RI Jenderal Besar TNI (Purn) H. M. Soeharto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Sabtu 28 September 2024. ANTARA/Narda Margaretha Sinambela.
Tutut-Titiek Minta Maaf jika Ada Kesalahan Soeharto saat Memimpin

Tutut dan Titiek Soeharto mengatakan bahwa tak ada manusia yang sempurna dan selalu benar. Mereka juga meminta maaf atas kesalahan Soeharto.


MPR Beri Penjelasan Penghapusan Nama Soeharto dari TAP MPR soal KKN

10 jam lalu

Pimpinan MPR menyerahkan surat penghapusan nama Presiden RI kedua Soeharto dari TAP XI/MPR/1998 kepada keluarga besar Soeharto di Nusantara IV, kompleks Senayan, Jakarta pada Sabtu, 28 September 2024. Tempo/Annisa Febiola
MPR Beri Penjelasan Penghapusan Nama Soeharto dari TAP MPR soal KKN

Plt Sekjen MPR Siti Fauziah menjelaskan alasan penghapusan nama Mantan Presiden Soeharto dari TAP XI/MPR/1998 soal KKN


Ketua MPR Bambang Soesatyo Sebut Soeharto Layak Dapat Gelar Pahlawan Nasional

14 jam lalu

Presiden ke-2 Soeharto. TEMPO/Gunawan Wicaksono
Ketua MPR Bambang Soesatyo Sebut Soeharto Layak Dapat Gelar Pahlawan Nasional

Dia mengatakan, jasa dan pengabdian Soeharto besar terhadap bangsa Indonesia.


Ketua MPR Serahkan Surat Penghapusan Nama Soeharto dari TAP MPR ke Keluarga

14 jam lalu

Ketua MPR RI ke-16 sekaligus Ketua Penyelenggara Rapimnas dan Munas XI Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet), usai Penutupan Munas di Jakarta, Rabu malam, 21 Agustus 2024. Bamsoet mengatakan terpilihnya Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia secara aklamasi merupakan keputusan tepat. Dok. MPR
Ketua MPR Serahkan Surat Penghapusan Nama Soeharto dari TAP MPR ke Keluarga

Sebelumnya, penghapusan nama Presiden Soeharto dari TAP XI/MPR/1998 disepakati pada Rabu, 25 September 2024.


Amnesty Kritik Ide Penyematan Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto

16 jam lalu

Mantan Presiden Soeharto bersama anak-anak. Youtube.com
Amnesty Kritik Ide Penyematan Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto

Usman mengingatkan kejahatan lingkungan, korupsi, dan pelanggaran HAM selama era Soeharto belum selesai dipertanggungjawabkan negara hingga kini.


Terkini: Jokowi Klaim Pemindahan IKN Kehendak Rakyat; KKP Tetap Jalan Terus Ekspor Pasir Laut

18 jam lalu

Presiden Joko Widodo mengajak para pimpinan lembaga negara untuk mengunjungi sejumlah infrastruktur penting di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser, Kalimantan Timur, Sabtu, 17 Agustus 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Terkini: Jokowi Klaim Pemindahan IKN Kehendak Rakyat; KKP Tetap Jalan Terus Ekspor Pasir Laut

Presiden Jokowi menekankan bahwa keputusan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara telah mengikuti aturan yang berlaku.


Soal Calon Pimpinan DPR, Lodewijk Golkar: Kami Seperti Wayang, Tergantung Dalangnya

1 hari lalu

Perolehan suara Golkar di dapil Lampung I sebanyak 249.053 hanya bisa dikonversi menjadi satu kursi. Dengan demikian, Lodewijk yang berada di urutan kedua kemungkinan tidak lolos kembali ke DPR. Instagram
Soal Calon Pimpinan DPR, Lodewijk Golkar: Kami Seperti Wayang, Tergantung Dalangnya

Golkar menyebut, keputusan penunjukan pimpinan DPR berada di tangan pimpinan partai.


Viral Kritik Nurul Ghufron di Acara Lemhanas, Tia Rahmania Mengklaim Saat Itu Masih Caleg Terpilih DPR RI

1 hari lalu

Caleg terpilih PDIP Tia Rahmania yang diganti dengan Bonnie Triyana. Foto: Instagram @tiarahmania_bantenofficial
Viral Kritik Nurul Ghufron di Acara Lemhanas, Tia Rahmania Mengklaim Saat Itu Masih Caleg Terpilih DPR RI

Video Tia Rahmania mengkritik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di acara Lemhanas viral. Setelah itu ia dikabarkan dipecat dari PDIP.


Terkini: Utang Perusahaan Media Milik Bakrie Rp 8,79 Triliun, Ekonom Sebut Kelas Menengah Rentan Jadi Miskin

1 hari lalu

Warga berbelanja di sebuah mall di Jakarta, Senin, 2 September 2024. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia pada 2024 sebanyak 47,85 juta jiwa atau turun dari tahun 2023 yakni sebanyak 48,27 juta jiwa yang setara 17,13 persen dari total penduduk Indonesia. TEMPO/Subekti
Terkini: Utang Perusahaan Media Milik Bakrie Rp 8,79 Triliun, Ekonom Sebut Kelas Menengah Rentan Jadi Miskin

Empat perusahaan media milik keluarga Aburizal Bakrie bisa terancam pailit. Sebanyak 12 kreditur menagih utang sebesar Rp 8,79 triliun.