Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Reformasi 1998: Amien Rais Terima Telepon dari Mabes TNI Sebelum Batalkan Aksi Mahasiswa di Monas Desak Soeharto Mundur

image-gnews
Duduk dari kiri ke kanan: Sri Sultan Hamengkubuwono X, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati dan Amien Rais pada momentum Deklarasi Ciganjur, kediaman Gus Dur, 10 November 1998. (Repro buku Gerak dan Langkah)
Duduk dari kiri ke kanan: Sri Sultan Hamengkubuwono X, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati dan Amien Rais pada momentum Deklarasi Ciganjur, kediaman Gus Dur, 10 November 1998. (Repro buku Gerak dan Langkah)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Peristiwa Mei 1998 dan yang melingkupinya, mendorong segera lahirnya era reformasi mewujudkan cita-cita kebebasan demokrasi yang lebih dari tiga dekade dikungkung rezim Orde Baru.

Salah satu rangkaian peristiwa Mei 1998 adalah ketika kala Amien Rais membatalkan aksi unjuk rasa di Monas untuk mendesak Presiden Soeharto mundur yang sedianya dilangsungkan pada 20 Mei 1998. Kala itu Amien Rais mengkoordinasi ribuan mahasiswa melakukan aksi bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Tapi rencana long march di jalanan Monumen Nasional itu gagal.

Apa alasannya?

Krisis moneter sejak 1997 dan sikap pemerintah yang dinilai otoriter telah membuat rakyat gerah. Puncak dari segala kepengapan yang kian memanas itu meledak. Mahasiswa turun ke jalan untuk unjuk rasa. Aksi-aksi itu diladeni secara represif oleh aparat. Korban jiwa berjatuhan, di antaranya Tragedi Trisakti pada 12 Mei dengan korban empat mahasiswa.

Kerusuhan menjadi rasial. Muncul desus bahwa krisis ekonomi disebabkan etnis Tionghoa. Anarkis terhadap orang-orang Cina pun tak dielakkan. Sentimen anti-Tionghoa itu diwujudkan dalam bentuk oenjarahan, pembakaran toko dan rumah, serta pelecehan seksual. Kejadian terjadi di berbagai kota antara 13-15 Mei.

Sementara itu, Soeharto yang baru pulang dari Mesir tak kuasa berbuat banyak. Meski begitu, walau desakan mundur santer disuarakan, sang Jenderal Tersenyum itu masih enggan untuk lengser. Bahkan ketika Harmoko, Ketua DPR/MPR periode 1997-1999, meminta Soeharto mundur secara arif dan bijaksana dalam pidato pada 18 Mei, melalui menterinya Menhankam/Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto, Soeharto menyebut ungkapan Harmoko tidak mewakili DPR.

Pada 19 Mei, Soeharto bertemu dengan sejumlah tokoh Islam, termasuk Nurcholis Madjid dan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Dalam pertemuan itu, para tokoh menyampaikan situasi terkini dan mendesak Soeharto untuk mundur. Soeharto menolak permintaan itu, namun ia menawarkan pembentukan Komite Reformasi. Pernyataan itu membuat sejumlah tokoh yang aktif menyuarakan reformasi tersulut. Salah satunya Amien Rais, yang kala itu merupakan Ketua Umum PP Muhammadiyah. 

Demonstrasi terus berlangsung, dan massa semakin banyak yang berkumpul di gedung MPR/DPR. Di tengah situasi genting ini, Amien Rais mengajak massa untuk berkumpul di Monas untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei. Namun, di hari H, akses menuju Monas diblokir oleh aparat menggunakan kawat berduri. Hal ini dilakukan untuk mencegah massa memasuki kompleks Monas.

Amien Rais kemudian meminta massa untuk membatalkan agenda. Pada Peringatan 20 Tahun Reformasi, 21 Mei 2018, lalu, Amien Rais mengungkapkan alasannya. Rupanya kala itu dirinya mendapat telepon dari seorang petinggi TNI di hari sebelum agenda bakal digelar. Petinggi TNI tersebut meminta Amien Rais membatalkan agenda jika tidak ingin terjadi banyak korban jiwa berjatuhan.

"Saya ditelepon dari Cilangkap (Mabes TNI). Saya betul-betul lupa namanya. 'Pak Amien Rais, saya Mayjen ini, jadi Pak Amien, tolong 20 Mei yang akan dijadikan syukuran reformasi di Monas, itu tolong dibatalkan'," kata Amien Rais menirukan ucapan petinggi TNI tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Usai menerima telepon, Amien Rais segera menyampaikan kepada para mahasiswa yang menguasai gedung DPR/MPR tentang pembatalan aksi di Monas. Amien Rais tak ingin terjadi pertumpahan darah. Untuk memastikan lingkungan Monas benar-benar dijaga, dini hari 20 Mei, Amien Rais memeriksa lokasi tersebut. Benar saja, sesampainya di sana ia melihat kawat berduri, para tentara, dan panser sudah berjejer memagari Monas. 

Melihat kondisi tersebut, menjelang subuh, Amien Rais dan sejumlah tokoh reformasi lainnya segera mengadakan konferensi pers. Mereka kemudian memindahkan lokasi peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke gedung DPR/MPR, yang memang sudah dikuasai mahasiswa sejak 18 Mei 1998. Amien Rais saat itu jadi bintang dan menjadi tokoh nasional yang diizinkan mahasiswa masuk dari gerbang utama DPR.

Belakangan terungkap bahwa sosok penelepon Amien Rais adalah Panglima ABRI (saat ini disebut Panglima TNI), Jenderal Wiranto, seperti dinukil dari buku Hari-Hari Terpanjang Menjelang Mundurnya Presiden Soeharto oleh James Luluhima. Imbauan agar tak berkumpul di Monas itu sebenarnya sudah disampaikan sejak 18 Mei. Wiranto meminta masyarakat mengingat kerusuhan yang membumihanguskan Jakarta.

"Jangan sampai karena terprovokasi sekelompok orang, peristiwa itu terjadi kembali," katanya.

Menurutnya, banyaknya massa yang berkumpul di satu titik sangat potensial memicu kerusuhan dan jatuh korban jiwa. Kerumunan hanya akan mengeruhkan suasana, kata dia, dan mendorong timbulnya provokasi antara masyarakat dengan aparat. Karena itu, TNI kemudian menutup seluruh akses jalan menuju Monas. Tentara bersenjata lengkap, panser dan pagar berduri juga disiagakan di mana-mana sejak dini hari 20 Mei.

"Dengan tidak terpengaruh dan terhasut untuk melakukan berbagai tindakan yang nyata-nyata hanya akan mengeruhkan suasana bahkan tergiring untuk berhadapan dengan aparat keamanan," kata Jenderal Wiranto.

Akhirnya, pada Kamis, 21 Mei 1998, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dari kursi kepresidenan di Istana Merdeka pukul 09.05, dan digantikan oleh BJ. Habibie. Momen runtuhnya era Orde Baru setelah 32 tahun berkuasa dirayakan oleh jutaan masyarakat Indonesia dan disiarkan di berbagai media. Reformasi ini juga dipicu oleh Tragedi Trisakti yang menjadi salah satu pendorong utama perubahan yang diinginkan rakyat Indonesia.

HENDRIK KHOIRUL MUHID  | SUKMA KANTHI NURANI | MUHAMMAD RAFI AZHARI

Pilihan Editor: 15 Link Twobbon untuk Peringati 26 Tahun Reformasi, Silakan Unggah

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kepala BP2MI Ungkap Inisial T yang Kendalikan Judi Online di Indonesia dari Kamboja

2 jam lalu

Kepala BP2MI Benny Rhamdani menyebut banyak oknum terlibat dalam sindikat penempatan ilegal pekerja migran Indonesia, Selasa, 23 Juli 2024. TEMPO/Mei Leandha
Kepala BP2MI Ungkap Inisial T yang Kendalikan Judi Online di Indonesia dari Kamboja

Kepala BP2MI menyampaikan kepada Jokowi, Menkopolhukam, Kapolri, hingga Panglima TNI bahwa sangat mudah menangkap aktor di balik bisnis judi online.


Bayi Meninggal Imbas Jalan Rusak, Anggota DPR Desak Presiden Perbaiki

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi sempat berhenti mengecek jalan rusak di rute Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Bob Bazar, SKM menuju Desa Bandan Hurip, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kamis, 11 Juli 2024. Foto Sekretariat Presiden
Bayi Meninggal Imbas Jalan Rusak, Anggota DPR Desak Presiden Perbaiki

Ketua Komisi V DPR Lasarus meminta Presiden Jokowi keluarkan Inpres untuk memperbaiki jalan di Ketapang, Kalimantan Barat.


Jokowi dan Puan Kompak Buka Forum Kerja Sama Parlemen Indonesia - Pasifik

5 jam lalu

Presiden Jokowi, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua Parlemen Kerajaan Tonga Fatafehi Fakafanua membuka Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Kamis, 25 Juli 2024. Foto Tangkap Layar Sekretariat Presiden
Jokowi dan Puan Kompak Buka Forum Kerja Sama Parlemen Indonesia - Pasifik

Presiden Jokowi menghargai kemitraan DPR RI dan negara-negara Pasifik sebagai inisiatif strategis memperkuat kemitraan di kawasan Pasifik.


Kemenkopolhukam Sebut Substansi DIM Revisi UU TNI Masih Internal Pemerintah

1 hari lalu

Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) kembali menggelar aksi Kamisan yang ke-822 di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024. Dalam aksinya para aktivis menolak dan mengkritisi rencana pembahasan revisi UU No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan UU No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang disponsori oleh presiden tanpa adanya perhatian terhadap aspirasi publik. TEMPO/Subekti.
Kemenkopolhukam Sebut Substansi DIM Revisi UU TNI Masih Internal Pemerintah

Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenkopolhukam, Sugeng Purnomo belum mau membuka isi pembahasan penyusunan DIM revisi UU TNI tersebut.


Moeldoko Respons Cak Imin soal Perbandingan Dinasti Soeharto dan Jokowi

1 hari lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ditemui di Gedung KSP, Istana Kepresidenen Jakarta, Senin, 1 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Moeldoko Respons Cak Imin soal Perbandingan Dinasti Soeharto dan Jokowi

Moeldoko merespons pernyataan Cak Imin mengenai perbandingan Presiden Soeharto dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam kaitan dinasti politik


BKSAP Perjuangkan Isu Pertanian di Forum Parlemen ASEAN

1 hari lalu

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon foto bersama usai membuka acara (opening session) pertemuan multipihak kedua (second joint event) dalam acara AIPA-FAO-IISD, di Ubud, Bali, Rabu, 24 Juli 2024. Dok. Rdn/Andri
BKSAP Perjuangkan Isu Pertanian di Forum Parlemen ASEAN

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mendorong para anggota parlemen di ASEAN untuk lebih fokus pada isu pertanian agar para petani dapat lebih berdaya.


Peran Ayah dalam Pengasuhan, Legislator Tekankan Pentingnya di HAN 2024

1 hari lalu

Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina. Dok/Andri
Peran Ayah dalam Pengasuhan, Legislator Tekankan Pentingnya di HAN 2024

Komisi VIII DPR RI menekankan pentingnya peran ayah dalam tumbuh kembang anak.


Penyusunan DIM RUU TNI: Tak Ada Usulan Penghapusan Larangan Berbisnis Prajurit

1 hari lalu

Prajurit TNI dari tiga matra mengikuti Geladi Bersih Upacara Hari Ulang Tahun Ke-74 Tentara Nasional Indonesia di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Oktober 2019. Tempo/Imam Sukamto
Penyusunan DIM RUU TNI: Tak Ada Usulan Penghapusan Larangan Berbisnis Prajurit

Dalam penyusunan DIM RUU TNI, tidak ada usulan perubahan pasal 39 huruf C UU TNI. Beleid itu menyatakan bahwa prajurit TNI dilarang untuk berbisnis.


Kemenkopolhukam Susun Daftar Inventarisasi Masalah RUU TNI, Ini Pasal-pasal yang Berubah

1 hari lalu

Dokumen terbaru dari Cilangkap kembali memantik kontroversi RUU TNI. Usulan revisi sarat agenda perluasan wewenang militer.
Kemenkopolhukam Susun Daftar Inventarisasi Masalah RUU TNI, Ini Pasal-pasal yang Berubah

Dalam rapat penyusunan DIM RUU TNI terdapat dua pasal yang dibahas.


Mulyanto Beri Syarat Dukung Peluncuran BBM Jenis Baru

2 hari lalu

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto. Foto : Dok/Andri
Mulyanto Beri Syarat Dukung Peluncuran BBM Jenis Baru

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyambut baik rencana Pemerintah yang akan meluncurkan BBM jenis baru yang rendah sulfur pada bulan Agustus 2024 mendatang.