TEMPO.CO, Jakarta - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani diperbolehkan menangani sengketa perselisihan legislatif alias pileg Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menuai kontroversi. Sebelum menjadi hakim konstitusi, diketahui Arsul merupakan politikus PPP.
Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan, pihaknya memperbolehkan Arsul untuk menangani sengketa pileg PPP. Alasannya, kata Fajar, persidangan akan berjalan tidak lancar jika Arsul tidak diperbolehkan menangani sengketa pileg PPP
"Boleh, sejauh ini enggak ada apa-apa kan?" ujar Fajar saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Jumat, 26 April 2024, seperti dikutip dari Tempo.
Dia menjelaskan, persidangan akan berjalan tidak lancar jika Arsul tidak diperbolehkan menangani sengketa pileg PPP. Sebab, katanya, ada tiga panel dalam sengketa pileg dengan minimal hakim dalam tiap panel adalah tiga orang.
"Berarti dia menunggu dua panel selesai, baru ada hakim yang menggantikan. Itu perlu effort (upaya) yang lebih," kata Fajar.
Fajar menegaskan, secara ketentuan tidak ada masalah bagi Arsul menangani PHPU pileg, termasuk untuk PPP. Dia mengakui bahwa Arsul dulu memang kader PPP.
"Sekarang sudah jadi hakim, sudah disumpah," ujar Fajar. "Berbeda dengan Pak Anwar (Anwar Usman) yang sudah ada putusan MKMK (Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi), Pak Arsul kan enggak ada apa-apa."
Sebagai informasi, Anwar merupakan paman dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep. PSI juga menjadi salah satu partai yang mengajukan permohonan dalam sengketa Pileg 2024 di MK.
Partai berlambang mawar ini mengajukan permohonan untuk dua provinsi, yaitu Sumatra Utara dan Jawa Timur.
Kuasa Hukum PSI Francine Widjojo mengklaim, ada perbedaan antara penghitungan versi Komisi Pemilihan Umum atau KPU dengan penghitungan versi PSI dari C1.
“Ini mempengaruhi perolehan kursi di dapil yang didalilkan. Jika memang terbukti (di persidangan), akan mempengaruhi jumlah kursi yang diperoleh PSI,” kata dia.
Tak memutus perkara
Hakim MK Saldi Isra menjelaskan mengenai posisi Arsul yang tetap menangani sidang sengketa pileg untuk PPP.
"Perlu ditegaskan kepada semua yang hadir dalam ruangan ini, yang mengikuti persidangan hari ini karena ini ada pemohon dari PPP dan ada juga mungkin pihak terkait terhadap PPP. Diberitahukan bahwa posisi Pak Arsul Sani itu akan tetap mengikuti persidangan, tapi tidak akan menggunakan hak untuk memutus," kata Saldi daam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 29 April 2024.
Adapun sidang perdana sengketa pileg berlangsung pada hari ini, Senin, 29 April 2024, dengan mekanisme panel. Saldi menjadi Ketua Panel II, dengan Arsul dan Hakim MK Ridwan Mansyur sebagai anggota.
"Beliau (Arsul Sani) tidak akan menggunakan hak untuk memutus permohonan ini, dan semua yang bersentuhan dengan PPP. Apakah itu pemohon maupun pihak terkait. Beliau nanti tidak akan mendalami kalau memang ada sesi pendalaman nanti," lanjut Saldi.
Dia menjelaskan, jika Arsul tidak ikut dalam panel akan menyebabkan kuorum hakim di masing-masing panel menjadi tidak cukup.
