TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Aria Bima, mengatakan partainya siap mengkritik Pemerintahan Prabowo-Gibran. Aria mengatakan kritikan tersebut akan diberikan bila pemerintah melakukan kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi dan mencederai nilai-nilai demokrasi.
"Selama kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan keinginan rakyat, itu akan kita dukung. Tapi kalau di luar koridor itu dan bertentangan dengan konstitusi, kita akan kasih kritikan," kata Aria saat ditemui di kompleks gedung DPR, Kamis, 31 Oktober 2024.
Kendati demikian, Aria mengatakan PDIP tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Prabowo. Menurut dia, konsep oposisi tidak dikenal dalam sistem politik di Indonesia. "Kita mendukung kebijakan yang sesuai dan sebaliknya, akan memberikan kontrol jika kebijakan pemerintah melanggar koridor konstitusi," ujarnya.
Anggota Komisi II DPR ini mengatakan bentuk pengawasan PDIP akan diberikan melalui parlemen. Dia mengatakan sebagai partai dengan perolehan kursi terbanyak di DPR, PDIP akan menjalankan fungsi strategis sebagai pengawas kebijakan pemerintah.
"Dukungan dan kritikan akan kami berikan lewat fungsi pengawasan dan fungsi legislasi di DPR," katanya.
Lebih lanjut, ujar Aria, dengan tidak adanya kader PDIP di dalam kabinet Prabowo, pengawasan terhadap pemerintahan bisa dilakukan lebih objektif. "Ke depannya fungsi pengawasan PDIP di DPR benar-benar pada posisi politik partai. Tapi, ya, tidak asal beda saja dari kebijakan pemerintah," katanya.
Aria menambahkan, salah satu perhatian PDIP terhadap pemerintahan Prabowo adalah integritas para menteri. Dia memastikan para politikus PDIP yang bertugas di DPR akan memberikan pengawasan secara detail terhadap setiap kementerian yang ada.
"Karena masalah integritas ini menjadi perhatian kami, dan Pak Prabowo jangan sampai luput melihat hal ini, apalagi jumlah menteri hingga wakil menteri saat ini begitu banyak," kata dia.
Hingga sepekan lebih berjalannya pemerintahan Prabowo-Gibran, belum ada pernyataan resmi dari partai banteng untuk menyatakan sikapnya terhadap pemerintah. Adapun pernyataan dukungan terhadap pemerintah datang dari sejumlah elit PDIP dalam berbagai kesempatan saat ditanyai wartawan.
Pernyataan dukungan tersebut pernah disampaikan Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR, Puan Maharani. Puan mengatakan PDIP tetap mendukung pemerintah meski tidak ada kadernya yang jadi menteri. "PDI Perjuangan mendukung pemerintahan Pak Prabowo dalam membangun Indonesia ke depan dan kami akan mendukung melalui parlemen,” kata Puan saat ditemui di Kompleks DPR, Senin, 21 Oktober 2024.
Hal serupa juga diungkapkan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, yang menyatakan akan mendukung kebijakan pemerintah yang sejalan dengan perintah konstitusi. Meski demikian, Hasto menegaskan partainya akan tetap mengkritisi kekuasaan yang punya rekam jejak melanggar konstitusi.
"Mari kita kedepankan energi positif, terkecuali bagi mereka yang di masa lalu dalam proses melanggar konstitusi. PDIP tetap memberikan catatan kritis terhadap orang yang ambisi kekuasaan," ujar Hasto.
Menurut pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Herlambang Wiratman, PDIP harus mengambil posisi yang jelas di hadapan pemerintahan Prabowo. Sebab, kata dia, masyarakat menginginkan adanya keseimbangan kekuasaan.
“Kalau PDIP bergabung dengan kekuasaan, pertama, akan menebalkan ketidakpercayaan publik terhadap partai politik. Kedua, kebohongan itu dikonfirmasi sendiri melalui langkah-langkah yang secara terang-terangan ditampilkan di ruang publik,” kata Herlambang.
Kebohongan yang dimaksud Herlambang adalah pernyataan dari PDIP yang sebelumnya menyatakan siap menjadi oposisi. Pernyataan tersebut, lanjut Herlambang, pernah diutarakan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat dimulainya Pemilu 2024.
Herlambang menilai ketidakjelasan sikap PDIP saat ini sebenarnya bisa dialihkan kepada kekuatan oposisi melalui masyarakat sipil. Menurut dia, dalam situasi tidak ada oposisi yang berfungsi sebagai penyeimbang, masyarakat sipil punya andil yang lebih besar ketimbang partai politik.
"Saat ini kita menyaksikan tidak banyak yan bisa diharapkan dari partai politik," katanya.
Pilihan Editor: Surya Paloh Terkejut dengan Kasus Tom Lembong: Mudah-mudahan Tak Ada Politisasi
