TEMPO.CO, Jakarta - Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel, telah mengirimkan amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi alias MK pada 16 April 2024. Dokumen ini dikirim sebagai pendapat terhadap perkara sengketa hasil Pilpres yang tengah bergulir.
Reza mengatakan, ide menulis amicus curiae dipantik oleh pernyataan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam sidang sengketa Pilpres pada Jumat, 5 April lalu.
"Pada saat itu, Menko PMK menyatakan 'terlalu mustahil kalau hanya seratus kunjungan untuk secara simbolik membagi bansos, kemudian itu berpengaruh secara nasional. Itu saya kira doesn’t make sense'," tulis Reza dalam amicus curiae-nya, dikutip Tempo pada Jumat, 19 April 2024.
Dia lantas menjelaskan dua pandangannya dalam hal ini. Pertama, mekanisme psikologi di balik pengaruh pemberian bantuan sosial atau bansos terhadap sikap politik masyarakat.
"Rekayasa sosial (social engineering) pada banyak hal dilangsungkan dengan memanfaatkan mekanisme vicarious learning," tutur Reza.
Dia menjelaskan, istilah vicarious learning merujuk kemampuan manusia untuk belajar melalui pengamatan (observasi), bukan berdasarkan pengalaman langsung. Contoh, warga negara yang menentang penguasa dihukum berat di hadapan publik. Eksekusi itu dilakukan agar orang-orang yang menyaksikan merasa kengerian dan kesakitan yang sama, sehingga tidak meniru perbuatan serupa.
Contoh lain adalah penganugerahan Hoegeng Award bagi personel polisi yang berprestasi. Penghargaan itu, menurut Reza, diselenggarakan agar anggota kepolisian terinspirasi melakukan kebaikan dan meningkatkan kinerja mereka, serta supaya masyarakat mengetahui kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh polisi teladan.
"Mengacu uraian tentang mekanisme vicarious learning di atas, dapat dipahami bahwa bansos juga potensial bekerja dengan memengaruhi mental masyarakat," ucap Reza.
Sehingga walaupun bansos Presiden Joko Widodo dan beberapa menterinya diberikan hanya kepada ribuan orang, kata dia, tapi lewat kabar dari mulut ke mulut serta ditopang ekspos media konvensional dan media sosial secara masif, berjuta-juta orang Indonesia akan dapat terpengaruh pilihan politiknya.
"Demikian pula, ketika Presiden dan sejumlah pembantunya dianggap mendatangkan kesenangan lewat banjir bansos, masyarakat pun akan dapat mengasosiasikan kebaikan itu ke figur-figur yang memiliki hubungan atau satu kubu dengan Presiden," beber Reza.
Kedua, dampak destruktif bansos terhadap relasi antara masyarakat dan pemerintah. Menurut Reza, praktik bagi-bagi bansos pada masa kampanye politik merupakan penerapan pork barrel theory alias teori gentong babi.
Dia menuturkan, efek gentong babi terhadap keputusan politik masyarakat ditentukan antara lain oleh waktu penyerahan bansos. "Pork barrel terbukti berpengaruh positif ketika digelontorkan menjelang hari pencoblosan," ujar Reza.
Namun, pembagian pork barrel tidak sebatas memengaruhi pilihan politik masyarakat. Tapi, kata dia, praktik ini juga menentukan sikap masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
Hal ini berdasarkan simpulan studi di negara-negara, seperti Slovakia dan Czech. Kedua negara di Eropa Timur itu memiliki kesamaan dengan Indonesia, yaitu negara yang marak akan korupsi.
Reza menjelaskan, dalam studi tersebut terbukti ada tiga hipotesis, yaitu:
- hipotesis kesediaan untuk memilih: ketika masyarakat diuntungkan oleh "hujan uang", mereka akan memilih atau mencoblos si pengucur uang kendati uang itu dibagi-bagikan secara tidak patut;
- hipotesis kepercayaan: ketika masyarakat memperoleh keuntungan dari pork barrel, mereka akan percaya pada pembuat kebijakan (pemberi pork barrel) betapapun sumber daya gentong babi itu dibagikan secara tidak wajar;
- hipotesis dukungan kebijakan: masyarakat akan tetap mendukung kebijakan yang dibuat secara tidak fair karena mereka merasa telah diuntungkan oleh kebijakan yang sesungguhnya tidak bijak itu.
"Hasil penelitian tentang efek pork barrel terhadap konstituen di negara-negara korup nyata-nyata menunjukkan bahwa pemberian bansos pada masa kampanye memang memiliki ramifikasi masalah yang sangat serius," tutur Reza.
Pilihan Editor: Prabowo Minta Demo di Depan Gedung MK Dibatalkan, Haris Rusli: Beliau Khawatir Ada Gesekan dan Benturan Sosial
