Hakim Konstitusi Cecar Sri Mulyani soal Kebijakan Blokir Anggaran untuk Bansos

TEMPO.CO, Jakarta - Hakim konstitusi Enny Nurbaningsih bertanya kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani soal kebijakan pemblokiran anggaran atau automatic adjustment untuk bantuan sosial (bansos) di awal tahun ini. 

“Apakah di awal tahun itu bisa dilakukan automatic adjustment, dalil pemohon ada itu, betul nggak sih itu?” tanya Enny saat sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung MK, Jumat, 5 April 2024.

Lebih lanjut, dia juga bertanya soal ihwal penahanan anggaran dari kementerian dan lembaga untuk realisasi bansos. “Apakah benar ada penahanan anggaran untuk realisasi bansos di awal tahun?” kata Enny.

Dalam kesempatan yang sama, sebelumnya Menkeu Sri Mulyani menyampaikan bahwa APBN merupakan instrumen penting yang harus dijaga dan membutuhkan pengelolaan yang dinamis.

Oleh karena itu, pemerintah melakukan penyesuaian dengan melakukan refocusing anggaran, atau bahkan melakukan pemotongan belanja. Contohnya saat Indonesia menghadapi pandemi Covid-19.

“Dilakukan melalui automatic adjustment sebesar 5 persen dari belanja kementeriaan atau lembaga, untuk mendorong penajaman prioritas belanja kementerian atau lembaga, tanpa mengorbankan target capaian prioritas,” tutur Sri Mulyani.

Dia menekankan, adanya kebijakan blokir anggaran juga digunakan untuk menambah daya tahan APBN dalam menghadapi ketidakpastian dinamika global dan nasional, serta untuk mempertajam seluruh anggaran kementerian dan lembaga. 

Pada sidang PHPU hari ini, kehadiran empat menteri kabinet Presiden Jokowi menjadi agenda utama sebagai saksi terkait tuduhan politisasi bantuan sosial dalam perselisihan Pilpres 2024. 

Selain Sri Mulyani, hadir pula Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Mensos Tri Rismaharini.

Adanya dugaan politisasi bantuan sosial menjadi poin utama dalam gugatan perselisihan Pilpres yang diajukan oleh pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut yakni nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 yang diajukan oleh kubu 01 Anies-Muhaimin, dan nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 yang diajukan oleh kubu 03, Ganjar-Mahfud.

Pilihan Editor: Alasan Mensos Risma Tak Mengusulkan BLT El Nino Ketika Ditanya Ketua MK