TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto menyebut adanya operasi-operasi politik yang menyebabkan Partai Persatuan Pembangunan alias PPP mengalami penurunan perolehan suara dalam pemilihan umum atau Pemilu 2024.
"Kami sangat khawatir terhadap PPP, maka pada Sabtu pagi (23 Maret), saya bertemu dengan Mas Awiek (Achmad Baidowi) dari PPP dan kami memberikan bantuan-bantuan," kata Hasto dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat pada Senin kemarin, 25 Maret 2024.
Dia mengungkapkan, bantuan tersebut diberikan PDIP bahkan sejak perhitungan suara yang pertama. Kala itu, partai berlambang banteng ini mengajak PPP melakukan penghitungan suara di Pusat Data PDIP.
Bahkan pada Pemilu 2019, kata Hasto, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri juga memerintahkan untuk membantu PPP. Ini adalah amanat dari Ketua Majelis Syariah PPP yang juga seorang kiai, Maimoen Zubair atau Mbah Moen.
"PDI perjuangan tidak ingin sejarah Partai Kakbah ini dihilangkan di dalam sejarah Republik ini," tutur Hasto.
Hasto mengatakan operasi politik itu juga mengecilkan suara seluruh partai pendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud Md dikecilkan, seperti Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).
"Maka kami memberikan solidaritas tertinggi karena kami tidak ingin menghilangkan Partai Kakbah, tapi mungkin Pak Jokowi nanti akan tercatat sebagai seorang presiden yang memiliki legacy (warisan) menghilangkan Partai Kakbah dalam sejarah republik ini," ucap Hasto.
PPP sebelumnya disebut gagal melaju ke Senayan, sebutan DPR, usai tidak lolos ambang batas parlemen 4 persen. PPP hanya meraih 3,87 persen suara pada Pemilu 2024.
Partai Kakbah ini lantas mengajukan permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi pada Sabtu kemarin, 23 Maret 2024. Dalam permohonannya, PPP menggugat hasil Pemilu 2024 di 18 provinsi se-Indonesia.
Ketua DPP Achmad Baidowi mengklaim, seharusnya PPP meraup sebanyak 6 juta lebih suara. PPP juga seharusnya melewati ambang batas parlemen dengan perolehan 4,1 persen.
Selanjutnya: Sinyal kembali berkoalisi
![Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]](https://statik.tempo.co/data/2024/03/01/id_1283960/1283960_720.jpg)
