Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tanggapi Demo Hak Angket di DPR, Begini Sikap PKB, PKS dan PDIP

image-gnews
Mantan Ketua Umum Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin dalam demonstrasi GPKR menuntut pemakzulan Presiden Jokowi dan menolak pemilu curang. TEMPO/ANDI ADAM FATURAHMAN
Mantan Ketua Umum Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin dalam demonstrasi GPKR menuntut pemakzulan Presiden Jokowi dan menolak pemilu curang. TEMPO/ANDI ADAM FATURAHMAN
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sehari sebelum pengumuman hasil Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU, sejumlah kelompok massa menggelar demo di DPR, Selasa, 19 Maret 2024. Massa yang menuntut pengguliran hak angket itu sempat ditemui oleh sejumlah anggota DPR.

Mulanya, para demonstran ditemui oleh anggota DPR Fraksi PKB Daniel Johan dan Luluk Nur Hamidah serta anggota Fraksi PKS Almuzzamil Yusuf. Selanjutnya, legislator PDIP Adian Napitupulu dan Masinton Pasaribu ikut menemui massa.

Adian mengatakan kehadirannya ke tengah-tengah kerumunan massa aksi bersama koleganya merupakan perintah Fraksi PDIP untuk mendegar langsung aspirasi masyarakat. "Kami mau perwakilan bicara di dalam. Kami mau bicara serius di dalam," kata Adian di atas mobil komando, Selasa, 19 Maret 2024.

Bekas aktivis 98 itu melanjutkan, mengenai sikap PDIP dan hak angket, masyarakat dipersilakan untuk menyampaikan segala aspirasinya, bahwa hak angket akan menjadi jalan keluar dari persoalan politik yang terjadi hari ini. "Yakinkan kami bahwa ini adalah pilihan terbaiknya," ujar Adian.

PDIP, kata Adian, tidak mempersoalkan setiap unsur yang hadir pada demonstrasi ini. Entah serikat buruh, mahasiswa atau simpatisan politik lainnya dapat menyampaikan aspirasinya untuk meyakinkan PDIP segera menggulirkan hak angket dalam menyelidiki dugaan kecurangan pemilu.

"Yakinkan kami bukan dengan jumlah massa, tapi dengan pemikiran, ide dan data-data," ucap Adian.

Dalam kesempatan yang sama, Politikus PKB, Daniel Johan mengatakan, bahwa Fraksi PKB telah sepakat menerima dan akan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang menuntut DPR menggulirkan hak angketnya.

PKB, kata dia, akan berupaya merealisasikan aspirasi tersebut dengan terus melakukan komunikasi dengan Fraksi lainnya seperti PKS, NasDem, PDIP dan PPP. "Jangan sampai aspirasi yang meluas ini hanya jadi api dalam sekam," kata Daniel.

Adapun PKB, Daniel melanjutkan, terus menindaklanjuti keinginan masyarakat, hal itu dapat dilihat pada bagaimana 8 legislator PKB telah membubuhkan tanda tangannya untuk menyetujui pengusulan hak angket. "Kita akan upayakan agar yang lain juga segera tanda tangan," ujar dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Daniel juga meminta, agar masyarakat tidak berspekulasi negatif ihwal lambatnya tindaklanjut yang dilakukan Fraksi di Senayan. "Semua ingin yang terbaik. Kita usahakan sebaik mungkin untuk bangsa, negada dan demokrasi ini," kata Daniel.

Politikus PKS, Almuzammil Yusuf juga mengatakan PKS akan sejalan dengan PKB dan NasDem yang telah menyatakan akan mengusulkan hak angket ihwal dugaan kecurangan pemilu. "Kami pastikan tidak mundur," kata dia.

Sebelumnya, ratusan orang dengan berpakaian putih dan hitam merangsek memadati area depan Komp;eks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa pukul 15.00 siang.

Massa yang mengatasnamakan Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat (GPKR) tersebut menuntut DPR segera menggulirkan hak angket dan melakukan pemakzulan Presiden Jokowi. 

Dalam gerakan ini, mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin; Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun; Aktivis, Jumhur Hidayat; dan mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, Mayor Jenderal (Purn) Soenarko turut serta memotori gerakan.

Adapun hari ini, KPU rencananya mengumumkan hasil Pemiku 2024. Dari 38 provinsi, tersisa dua provinsi yang akan melaksanakan rekaputulasi suara nasional.

Pilihan Editor: Temui Demonstran di DPR, PKS dan PKB Janji Ajukan Hak Angket

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Prabowo Sebut Bung Karno Bukan Milik Satu Partai, Ini Reaksi Para Politikus PDIP

4 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto saat menghadiri rapat koordinasi nasional (rakornas) pilkada Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis, 9 Mei 2024. Dalam sambutannya, Prabowo memuji kesetiaan PAN atas dukungannya. Setidaknya PAN sudah mendukung Prabowo selama 15 tahun. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Prabowo Sebut Bung Karno Bukan Milik Satu Partai, Ini Reaksi Para Politikus PDIP

Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Apa kata para politikus PDIP?


Kata Pengamat dan PDIP soal Prabowo Sebut Ada Partai Klaim Miliki Bung Karno

20 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto saat menghadiri rapat koordinasi nasional (rakornas) pilkada Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis, 9 Mei 2024. Dalam sambutannya, Prabowo memuji kesetiaan PAN atas dukungannya. Setidaknya PAN sudah mendukung Prabowo selama 15 tahun. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Kata Pengamat dan PDIP soal Prabowo Sebut Ada Partai Klaim Miliki Bung Karno

Prabowo menyindir bahwa selalu ada partai politik yang mengaku-ngaku memiliki Bung Karno. Apa kata PDIP dan pengamat?


Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

21 jam lalu

Ketua KPU Hasyim Ashari memimpin rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan mengenai caleg terpilih Pemilu 2024 yang ingin ikut Pilkada 2024.


Prabowo Sebut Ada Partai Mengaku Miliki Bung Karno, Sindir PDIP?

21 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto saat menghadiri rapat koordinasi nasional (rakornas) pilkada Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis, 9 Mei 2024. Dalam sambutannya, Prabowo memuji kesetiaan PAN atas dukungannya. Setidaknya PAN sudah mendukung Prabowo selama 15 tahun. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Prabowo Sebut Ada Partai Mengaku Miliki Bung Karno, Sindir PDIP?

Presiden terpilih Prabowo Subianto merasa dirinya bakal mendapat dukungan Presiden pertama RI, Soekarno atau Bung Karno, jika masih hidup. Prabowo mengklaim punya keyakinan itu karena sama-sama memperjuangkan hal yang sama dengan Soekarno.


Pesan Prabowo untuk Mereka yang Tak Mau Diajak Bekerja Sama di Pemerintahannya

1 hari lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto saat menghadiri rapat koordinasi nasional (rakornas) pilkada Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis, 9 Mei 2024. Dalam sambutannya, Prabowo memuji kesetiaan PAN atas dukungannya. Setidaknya PAN sudah mendukung Prabowo selama 15 tahun. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Pesan Prabowo untuk Mereka yang Tak Mau Diajak Bekerja Sama di Pemerintahannya

Prabowo mengatakan kerja sama adalah kunci kemajuan Indonesia.


Prabowo Sindir Ada Partai Ngaku-ngaku Memiliki Bung Karno, Begini Menurut Pengamat Politik

1 hari lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto saat menghadiri rapat koordinasi nasional (rakornas) pilkada Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis, 9 Mei 2024. Dalam sambutannya, Prabowo memuji kesetiaan PAN atas dukungannya. Setidaknya PAN sudah mendukung Prabowo selama 15 tahun. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Prabowo Sindir Ada Partai Ngaku-ngaku Memiliki Bung Karno, Begini Menurut Pengamat Politik

Prabowo menyindir bahwa selalu ada partai politik yang mengaku-ngaku memiliki Bung Karno.


RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, DPR Sebut Jumlah Kursi Menteri Bisa Bertambah atau Berkurang

1 hari lalu

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat RI Ahmad Doli Kurnia usai Rapat Paripurna Masa Persidangan 1 tahun sidang 2023-2024 di Nusantara II, DPR RI, Jakarta Pusat pada Selasa, 3 Oktober 2023.
RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, DPR Sebut Jumlah Kursi Menteri Bisa Bertambah atau Berkurang

Politikus PDIP mengingatkan agar penambahan nomenklatur kementerian tidak sekadar untuk mengakomodasi kepentingan politik.


Politikus PDIP Sebut Wacana Tambah Kementerian Bertentangan dengan Undang-Undang

1 hari lalu

Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo
Politikus PDIP Sebut Wacana Tambah Kementerian Bertentangan dengan Undang-Undang

Politikus PDIP Andreas Hugo Pareira mengatakan wacana penambahan jumlah kementerian negara di kabinet Prabowo akan membebani keuangan negara.


Peneliti BRIN Sebut Pernyataan Oposisi Ganjar Berpotensi Jadi Arah PDIP, Ini Alasannya

1 hari lalu

Eks Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Seniman Butet Kartaredjasa saat melihat karya yang dipajang dalam Pameran bertajuk  Seni Rupa Butet Kartaredjasa Melik Nggending Lalu di Galeri Nasional, Jakarta, Rabu, 8 Mei 2024. Usai melihat pameran, Ganjar menegaskan pada media secure pribadi bahwa dirinya akan menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Peneliti BRIN Sebut Pernyataan Oposisi Ganjar Berpotensi Jadi Arah PDIP, Ini Alasannya

Deklarasi Ganjar menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo bisa jadi merupakan penegasan arah politik PDIP.


Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

2 hari lalu

Foto presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029 di jual di lapak penjual bingkai foto di Pasar Baru, Jakarta, Selasa 23 April 2024. Pasangan Prabowo - Gibran resmi keluar sebagai pemenang Pilpres 2024 setalah dalam sidang putusan PHPU Pilpres 2024 Mahkamah Konstitusi menolak semua permohonan sengketa pemilu yang diajukan oleh pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD. TEMPO/Subekti
Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

PDIP memberi klarifikasi mengapa tak ada foto Jokowi di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Wajibkah pemasangan foto presiden dan wakil presiden?