Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tanggapi Demo Hak Angket di DPR, Begini Sikap PKB, PKS dan PDIP

image-gnews
Mantan Ketua Umum Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin dalam demonstrasi GPKR menuntut pemakzulan Presiden Jokowi dan menolak pemilu curang. TEMPO/ANDI ADAM FATURAHMAN
Mantan Ketua Umum Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin dalam demonstrasi GPKR menuntut pemakzulan Presiden Jokowi dan menolak pemilu curang. TEMPO/ANDI ADAM FATURAHMAN
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sehari sebelum pengumuman hasil Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU, sejumlah kelompok massa menggelar demo di DPR, Selasa, 19 Maret 2024. Massa yang menuntut pengguliran hak angket itu sempat ditemui oleh sejumlah anggota DPR.

Mulanya, para demonstran ditemui oleh anggota DPR Fraksi PKB Daniel Johan dan Luluk Nur Hamidah serta anggota Fraksi PKS Almuzzamil Yusuf. Selanjutnya, legislator PDIP Adian Napitupulu dan Masinton Pasaribu ikut menemui massa.

Adian mengatakan kehadirannya ke tengah-tengah kerumunan massa aksi bersama koleganya merupakan perintah Fraksi PDIP untuk mendegar langsung aspirasi masyarakat. "Kami mau perwakilan bicara di dalam. Kami mau bicara serius di dalam," kata Adian di atas mobil komando, Selasa, 19 Maret 2024.

Bekas aktivis 98 itu melanjutkan, mengenai sikap PDIP dan hak angket, masyarakat dipersilakan untuk menyampaikan segala aspirasinya, bahwa hak angket akan menjadi jalan keluar dari persoalan politik yang terjadi hari ini. "Yakinkan kami bahwa ini adalah pilihan terbaiknya," ujar Adian.

PDIP, kata Adian, tidak mempersoalkan setiap unsur yang hadir pada demonstrasi ini. Entah serikat buruh, mahasiswa atau simpatisan politik lainnya dapat menyampaikan aspirasinya untuk meyakinkan PDIP segera menggulirkan hak angket dalam menyelidiki dugaan kecurangan pemilu.

"Yakinkan kami bukan dengan jumlah massa, tapi dengan pemikiran, ide dan data-data," ucap Adian.

Dalam kesempatan yang sama, Politikus PKB, Daniel Johan mengatakan, bahwa Fraksi PKB telah sepakat menerima dan akan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang menuntut DPR menggulirkan hak angketnya.

PKB, kata dia, akan berupaya merealisasikan aspirasi tersebut dengan terus melakukan komunikasi dengan Fraksi lainnya seperti PKS, NasDem, PDIP dan PPP. "Jangan sampai aspirasi yang meluas ini hanya jadi api dalam sekam," kata Daniel.

Adapun PKB, Daniel melanjutkan, terus menindaklanjuti keinginan masyarakat, hal itu dapat dilihat pada bagaimana 8 legislator PKB telah membubuhkan tanda tangannya untuk menyetujui pengusulan hak angket. "Kita akan upayakan agar yang lain juga segera tanda tangan," ujar dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Daniel juga meminta, agar masyarakat tidak berspekulasi negatif ihwal lambatnya tindaklanjut yang dilakukan Fraksi di Senayan. "Semua ingin yang terbaik. Kita usahakan sebaik mungkin untuk bangsa, negada dan demokrasi ini," kata Daniel.

Politikus PKS, Almuzammil Yusuf juga mengatakan PKS akan sejalan dengan PKB dan NasDem yang telah menyatakan akan mengusulkan hak angket ihwal dugaan kecurangan pemilu. "Kami pastikan tidak mundur," kata dia.

Sebelumnya, ratusan orang dengan berpakaian putih dan hitam merangsek memadati area depan Komp;eks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa pukul 15.00 siang.

Massa yang mengatasnamakan Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat (GPKR) tersebut menuntut DPR segera menggulirkan hak angket dan melakukan pemakzulan Presiden Jokowi. 

Dalam gerakan ini, mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin; Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun; Aktivis, Jumhur Hidayat; dan mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, Mayor Jenderal (Purn) Soenarko turut serta memotori gerakan.

Adapun hari ini, KPU rencananya mengumumkan hasil Pemiku 2024. Dari 38 provinsi, tersisa dua provinsi yang akan melaksanakan rekaputulasi suara nasional.

Pilihan Editor: Temui Demonstran di DPR, PKS dan PKB Janji Ajukan Hak Angket

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

9 jam lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik (dua dari kiri) meninjau kesiapan pelaksanaan Pemilu 2024 di Kantor KPU Kota Solo, Jumat, 26 Januari 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.


KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

10 jam lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.


Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

13 jam lalu

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat menghadiri acara Temu Kangen dan Silaturahmi dengan senior partai di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu 17 Desember 2022.  Para senior PDIP yang hadir itu antara lain, Panda Nababan, Tumbu Saraswati, Rahmat Hidayat, Rudi Harsa, Emir Moeis, Dewi Jakse, Andreas Pareira, Firman Djaya Daeli, Jacob Tobing, Teras Narang, Idham Samawi, Agnita Singedekane, Pataniari Siahaan, Bambang Praswanto, HM. Sukira, Sirmadji, Daryatmo Mardiyanto. ANTARA/HO-DPP PDI Perjuangan
Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

Megawati, tutur Hasto, berterima kasih kepada pengurus dan kader hingga tingkat ranting dan anak ranting atas capaian mereka dalam Pemilu tahun ini.


Selain soal Sikap Politik, Hasto Sebut Rakernas PDIP Akan Bahas Strategi Hadapi Pilkada 2024

1 hari lalu

Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Hasto Kristiyanto tiba di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Sabtu 23 Maret 2024. Kedatangan Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa pemilu. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Selain soal Sikap Politik, Hasto Sebut Rakernas PDIP Akan Bahas Strategi Hadapi Pilkada 2024

Rakernas PDIP yang berlangsung pada 24 sampai 26 April itu akan memutuskan target di Pilkada 2024.


Hadapi Pilkada 2024, PDIP: Solid dan Jangan Tertipu yang Mengaku Sahabat tapi Berkhianat

1 hari lalu

Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Hasto Kristiyanto tiba di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Sabtu 23 Maret 2024. Kedatangan Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa pemilu. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Hadapi Pilkada 2024, PDIP: Solid dan Jangan Tertipu yang Mengaku Sahabat tapi Berkhianat

Dalam rapat partai di Majalengka, Hasto minta kader PDIP waspadai pihak mengaku sahabat tapi sebenarnya pengkhianat.


Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto (kanan) saat memimpin rapat kerja membahas persiapan Pemilu 2024 dengan BIN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 9 November 2023. Rapat tersebut membahas deteksi dini dan cegah dini persiapan Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

Penentuan PDIP usai Pilpres 2024 nantinya akan dibahas dalam rakernas bersamaan dengan evaluasi peta politik pada pemerintahan Prabowo-Gibran.


PDIP Khawatirkan Fenomena Calon Pemimpin Harus Punya Uang dan Koneksi dengan Aparat

1 hari lalu

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjawab kesiapan Megawati jadi saksi di MK saat ditemui media di Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
PDIP Khawatirkan Fenomena Calon Pemimpin Harus Punya Uang dan Koneksi dengan Aparat

Sekjen PDIP, Hasto, mengatakan kondisi demokrasi Indonesia sedang terguncang akibat pragmatisme politik berlebihan di pemilu 2024.


Akhir Politik Jokowi di PDIP

1 hari lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.


3 Pesan Penting Megawati untuk Kader PDIP, Salah Satunya Jangan Pernah Bohong

1 hari lalu

Tangkapan layar - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat membuka
3 Pesan Penting Megawati untuk Kader PDIP, Salah Satunya Jangan Pernah Bohong

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan sejumlah petuah kepada kadernya. Menekankan kadernya jangan bohong. Apa petuah lainnya?


5 Hal tentang Ganjar Pranowo Setelah Berakhirnya Pilpres 2024 dan Putusan MK

1 hari lalu

5 Hal tentang Ganjar Pranowo Setelah Berakhirnya Pilpres 2024 dan Putusan MK

Ganjar Pranowo menegaskan sikap politiknya untuk tidak bergabung pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo-Gibran