"Ibu kota negara adalah untuk semua. Jangan masyarakat asli di situ dimarginalkan,” kata politikus PAN itu dalam rapat kerja Komisi II dengan Kepala OIKN, Senin, 18 Maret 2024.
Apalagi, kata dia, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN masih menjadi pro kontra. Dia mengatakan pemindahan ibu kota mesti dilakukan dengan bijaksana.
Dia mempertanyakan kebenaran kabar adanya penggusuran tersebut. Jika benar adanya, menurutnya hal tersebut merupakan tindakan yang memilukan dan memalukan. "Apa benar atau tidak, dan juga saya membaca juga suratnya ditarik dan sebagainya," kata dia.
Dia mengatakan menjadi salah satu panitia khusus dan panitia kerja di DPR yang membahas pembuatan Undang-Undang IKN. Dalam pembahasan pembuatan undang-undang itu, dia mengatakan DPR menekankan kepada pemerintah bahwa IKN adalah kota untuk semua.
3. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid
Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah dan OIKN menghentikan ancaman terhadap hak atas tempat tinggal warga Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Warga Sepaku sebelumnya menerima surat ultimatum untuk merobohkan rumah mereka dalam waktu tujuh hari per 8 Maret 2024.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan surat dari OIKN tak hanya melecehkan hak warga Sepaku dan masyarakat adat Suku Balik yang bermukim di sana. Surat itu, menurut Usman, membuat mereka terancam kehilangan tempat tinggal.
"Langkah ini melanggar hak konstitusional warga dan hak atas tanah masyarakat adat yang diakui secara internasional," ujar Usman dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Jumat, 15 Maret 2024.
Usman mempertanyakan janji pemerintah selama ini membangun IKN tanpa penggusuran. Menurut dia, surat ultimatum dari OIKN justru menandakan sempitnya ruang partisipasi masyarakat Sepaku dalam pengambilan keputusan. Padahal, keputusan itu mempengaruhi kehidupan dan tempat tinggal mereka.
“Memaksa mereka untuk meninggalkan tanah leluhur atau tanah yang sudah sejak lama didiami memperlihatkan tindakan yang melanggar prinsip keadilan sosial dan absennya konsultasi bermakna," kata Usman.
