Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KIKA Sampaikan 5 Tuntutan ke Rektor Unri yang Kriminalisasi Mahasiswanya

Reporter

Editor

Imam Hamdi

image-gnews
Kronologi Khariq Anhar Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Riau (Unri) mencuat usai video kritiknya soal Iuran Pengembangan Institusi (IPI) di Unri dilaporkan oleh Rektor Unri Sri Indarti pada 15 Maret 2024. Foto: Istimewa
Kronologi Khariq Anhar Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Riau (Unri) mencuat usai video kritiknya soal Iuran Pengembangan Institusi (IPI) di Unri dilaporkan oleh Rektor Unri Sri Indarti pada 15 Maret 2024. Foto: Istimewa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kaukus Indonesia Kebebasan Akademik (KIKA) mendesak Rektor Universitas Riau atau Unri, Sri Indarti menjamin kebebasan mahasiswa yang mengkritik kebijakan uang kuliah tunggal (UKT). Koordinator KIKA, Satria Unggul mengatakan mereka telah berdiskusi antara Dewan Pengarah dan Badan Pekerja KIKA untuk membahas persoalan UKT di berbagai kampus.

Mereka melihat  terdapat pola-pola sistematik pasca naiknya UKT di perguruan tinggi negeri (PTN), seperti di Universitas Soedirman, Institut Pertanian Bogor, dan lain-lain. Kebijakan itu, kata Satria, di satu sisi mengakibatkan protes mahasiswa yang cukup masif, sedangkan di sisi lain menimbulkan represi yang dilakukan oleh kampus.

"Tentu apa yang terjadi di Unri dan mungkin di kampus-kampus lain yang saat ini bergejolak akibat UKT yang tinggi menjadi masalah serius kaitannya dengan kebebasan berekspresi dan kebebasan akademik bagi mahasiswa," kata Satria kepada Tempo ketika dihubungi pada Kamis, 9 Mei 2024.

Dalam keterangan yang dirilis pada Rabu, 8 Mei 2024, KIKA menyampaikan 5 tuntutan atas kasus ini. Pertama, menurut KIKA, menolak kebijakan UKT bukanlah tindak pidana. Terlebih, hak untuk menyampaikan pendapat sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dan kebebasan akademik dijamin oleh Undang Undang, sehingga mahasiswa tidak perlu takut untuk menyuarakan kebenaran.

Kedua, KIKA mengimbau pihak kepolisian untuk tidak berhadap-hadapan dengan mahasiswa yang menolak kenaikan kebijakan UKT. Lalu yang ketiga, "Tindakan Rektor Unri sebagai bagian dari otoritas kampus membatasi kebebasan akademik adalah pelanggaran hukum dan HAM yang dijamin dalam perundang-undangan," tulis KIKA dilansir laman resminya pada Kamis, 9 Mei 2024.

Keempat, KIKA turut mengimbau Komnas HAM dan Kemendikbudristek agar menegur tindakan Rektor Unri. Satria menjelaskan bahwa laporan atas UU ITE kepada mahasiswa Unri dikirim kepada pihak-pihak seperti Komnas HAM.

Komnas HAM, lanjut Satria, sebenarnya sudah sangat konsen di isu kebebasan akademik sebagai bagian dari kebebasan berekspresi. Hal itu tertuang pada standar norma dan pengaturan (SNP) Komnas HAM tentang kebebasan berekspresi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kami dari KIKA berpikiran yang sama dengan Komnas HAM bahwa kebebasan berekspresi dalam hal ini demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa katakanlah di Unri atau di kamus-kamus lain adalah bagian dari hak asasi manusia yang melekat dan tidak boleh dibatasi seperti itu," ujarnya.

Terakhir, KIKA meminta Kapolri agar memerintahkan Kapolda Sumatera Utara untuk tidak memproses pengaduan karena tidak ada hukum yang dilanggar. Satria berharap adanya diversi atau restorative justice dari pihak kepolisian untuk memediasi pelapor (Rektor Unri) kepada mahasiswa, "Khususnya untuk mencabut laporannya."

Seruan ini merupakan tanggapan atas peristiwa yang menimpa mahasiswa Fakultas Pertanian Unri, Khariq Anhar. Dia dilaporkan ke Polda Riau atas dugaan pencemaran nama baik dalam UU ITE setelah membuat konten video mengenai biaya kuliah mahal. Laporan tersebut dibuat atas nama Rektor Unri Sri Indarti pada 15 Maret 2024 atau sekitar 2 pekan setelah aksi digelar.

Khariq Anhar mengaku dipolisikan setelah mengkritik kebijakan UKT. Dalam kebijakan itu, ada ketentuan terkait uang pangkal atau iuran pembangunan institusi (IPI) di lingkungan Universitas Riau. Lewat Aliansi Mahasiswa Penggugat (AMP) atau aliansi mahasiswa yang peduli tentang kondisi sosial, mahasiswa Unri membuat undangan terbuka kepada rektor dan mahasiswa. Hanya saja, pihak rektor ataupun utusan disebut tak ada yang hadir.

Pilihan editor: Demokrat Klaim Ide Presidential Club Sudah Ada Sejak era SBY

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KSPI Sebut Aksi Buruh Tolak Tapera akan Meluas Jika Tidak Dibatalkan, Begini Respons Istana

15 jam lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
KSPI Sebut Aksi Buruh Tolak Tapera akan Meluas Jika Tidak Dibatalkan, Begini Respons Istana

KSPI menyakan aksi buruh menolak Tapera akan makin meluas jika aturan itu tidak dibatalkan. Mensesneg Pratikno beri tanggapan.


UKT Naik, KPK Singgung Kesenjangan Subsidi PTN dan Sekolah Kedinasan

1 hari lalu

Mahasiwa Universitas Riau (Unri) kenakan almamater biru laut lakukan aksi unjuk rasa mengenai uang kuliah tunggal atau UKT dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) di depan Gedung Rektorat Unri pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto: Karunia Putri / TEMPO
UKT Naik, KPK Singgung Kesenjangan Subsidi PTN dan Sekolah Kedinasan

KPK telah mengundang 14 kementerian dan lembaga yang memiliki perguruan tinggi atau sekolah kedinasan untuk mengecek efektivitas anggaran pendidikan.


Masih Ada 7 Calon Mahasiswa UGM yang Belum Daftar Kembali Meski UKT Telah Dibatalkan

4 hari lalu

Ilustrasi Universitas Gadjah Mada (UGM). Shutterstock
Masih Ada 7 Calon Mahasiswa UGM yang Belum Daftar Kembali Meski UKT Telah Dibatalkan

Kebijakan UKT ini telah dicabut Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi Nadiem Makarim.


6 Kebijakan Pemerintahan Jokowi di Akhir Masa Jabatan: UKT, Tapera, Ormas Keagamaan dapat Izin Tambang, Apa Lagi?

4 hari lalu

Ekspresi Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menyaksikan pertandingan Grup A Piala AFF antara Indonesia vs Thailand di Stadion Gelora Bung Karno, 29 Desember 2022. Indonesia bermain imbang 1-1 dengan Thailand.  Foto :  Biro Pers Sekretariat Presiden/Agus Suparto
6 Kebijakan Pemerintahan Jokowi di Akhir Masa Jabatan: UKT, Tapera, Ormas Keagamaan dapat Izin Tambang, Apa Lagi?

Jokowi di akhir masa jabatannya keluarkan berbagai kebijakan yang tidak populis. Antara lain Tapera, UKT, hingga ormas keagamaan diberi izin tambang.


Langkah BEM UGM Kawal Pembatalan Kenaikan UKT dan IPI di Kampus

4 hari lalu

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada sekaligus Pengurus HMI Komisariat Hukum UGM mendaftarkan permohonan uji materiil (judicial review) terkait Permendikbudristek 2/2024 tentang SSBOPT yang menimbulkan polemik tingginya biaya kuliah ke Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, 6 Juni 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Langkah BEM UGM Kawal Pembatalan Kenaikan UKT dan IPI di Kampus

Aaliansi mahasiswa UGM memiliki rencana jangka pendek, menengah, dan panjang dalam mengawal isu kenaikan UKT dan IPI, khususnya di lingkup internal kampus mereka.


Tak Hanya Tolak Kebijakan Tapera, Ini 4 Isu Penting Tuntutan Partai Buruh dalam Aksi Unjuk Rasa

5 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Tak Hanya Tolak Kebijakan Tapera, Ini 4 Isu Penting Tuntutan Partai Buruh dalam Aksi Unjuk Rasa

Aksi unjuk rasa Partai Buruh pada 6 Juni 2024 selain menolak kebijakan Tapera, juga menyuarakan 4 isu penting yang dihadapi masyarakat.


Camaba Unri yang Sempat Mundur Mulai Gelisah, Belum Kunjung Dihubungi Kampus Setelah UKT Batal Naik

5 hari lalu

Mahasiwa Universitas Riau (Unri) kenakan almamater biru laut lakukan aksi unjuk rasa mengenai uang kuliah tunggal atau UKT dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) di depan Gedung Rektorat Unri pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto: Karunia Putri / TEMPO
Camaba Unri yang Sempat Mundur Mulai Gelisah, Belum Kunjung Dihubungi Kampus Setelah UKT Batal Naik

Sebanyak 100 camaba Unri tercatat tidak melakukan registrasi ulang atau mengundurkan diri karena tak sanggup membayar UKT.


Tutup Celah Kenaikan UKT Tahun Depan, Mahasiswa UGM Minta MA Cabut Peraturan Menteri Nadiem Makarim

6 hari lalu

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada sekaligus Pengurus HMI Komisariat Hukum UGM mendaftarkan permohonan uji materiil (judicial review) terkait Permendikbudristek 2/2024 tentang SSBOPT yang menimbulkan polemik tingginya biaya kuliah ke Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, 6 Juni 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Tutup Celah Kenaikan UKT Tahun Depan, Mahasiswa UGM Minta MA Cabut Peraturan Menteri Nadiem Makarim

Mahasiswa UGM minta Mahkamah Agung mencabut Permendikbud Ristek yang diteken Nadiem Makarim. Cegah kenaikan UKT tahun depan


Sebut Aksi Hari Ini Hanya Awalan, Buruh Ancam Unjuk Rasa Meluas jika Pemerintak Tak Cabut PP Tapera

6 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Sebut Aksi Hari Ini Hanya Awalan, Buruh Ancam Unjuk Rasa Meluas jika Pemerintak Tak Cabut PP Tapera

Partai Buruh mendesak Presiden Jokowi agar mencabut tentang PP tentang Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. JIka tidak, demonstrasi akan meluas.


Selain Ajukan Gugatan ke MA, Mahasiswa UGM Kampanye di Rektorat untuk Kawal Isu Kenaikan UKT

6 hari lalu

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada sekaligus Pengurus HMI Komisariat Hukum UGM mendaftarkan permohonan uji materiil (judicial review) terkait Permendikbudristek 2/2024 tentang SSBOPT yang menimbulkan polemik tingginya biaya kuliah ke Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, 6 Juni 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Selain Ajukan Gugatan ke MA, Mahasiswa UGM Kampanye di Rektorat untuk Kawal Isu Kenaikan UKT

Mahasiswa UGM gugatan ke MA merupakan inisiatif dari Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum UGM seiring dengan pergerakan internal di kampus mereka.