Tim Capres 01 Walk Out dari Pleno KPU Jawa Barat, Tolak Tanda Tangani Sertifikat Berita Acara Pilpres

TEMPO.CO, Bandung - Saksi tim pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar walk out dari rapat pleno terbuka penghitungan suara KPU Jawa Barat.

“Tidak dikoreksi di forum ini terkait empat kabupaten/kota yang masih ada selisih suara, kami mohon izin setelah ini kami tidak akan kembal lagi. Kami tidak akan menandatangani Sertifikat PPWP tingkat provinsi,” kata salah satu saksi tim 01, Eko Suherman Rasyid di sela rapat pleno terbuka penghitungan suara di KPU Jawa Barat, Senin, 18 Februari 2024.

Saksi Tim 01 menyerahkan formulir kejadian khusus yang berisi keberatan saksi pada KPU Jawa Barat sebelum meninggalkan rapat pleno. Penyebab keberatan yang dilayangkan Tim 01 adalah meminta kembali koreksi elemen data yang ditemukan masih ada selisih antara hasil penjumlah suara sah dan tidak sah di 4 kabupaten/kota antara perhitungan manual dan yang tercantum di aplikasi Sirekap.

Permintaan koreksi tersebut dilayangkan setelah skors rapat pleno rekapitulasi suara yang akan membacakan hasil akhir rancangan hasil suara di Jawa Barat untuk jenis pemilu presiden, DPD, DPR, serta DPRD provinsi yang dimulai pukul 16.00 WIB. Skors dibuka setelah semua calon menerima hasil salinan perolehan semua hasil pemungutan suara di semua jenis pemilihan di Jawa Barat.

Eko, mewakili Tim 01 menginterupsi rapat pleno saat KPU Jawa Barat hendak membacakan hasil akhir perolehan suara pemilihan presiden. “Masih ada beberapa data yang gejlok dengan draft (formulir) D provinsi yang kami terima pagi tadi,” kata dia.

Eko menyebutkan ada selisih dalam hasil penjumlahan suara sah dengan suara tidak sah dalam Sirekap dengan menghitungnya manual. Ia menyebutkan selisih tersebut ada di 4 daerah, yakni Kota Cimahi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bekasi serta Majalengka. Selisih antara yang tercatat di Sirekap dengan penjumlahan manual untuk di Cimahi berjumlah 109.589 suara, di Cianjur 1 suara, di Kabupaten Bekasi 40 suara, serta di Majalengka 8.849suara.

Di Kabupaten Bekasi juga ditemukan selisih serupa dengan membandingkan hasil penjumlahan manual dengan yang tercantum di Sirekap. “Jumlah total suara sah tidak sah antara D kabupaten dan draf provinsi kami temukan (selisih) sekitar 9 ribuan suara,” kata Eko. Ia meminta agar rapat pleno melakukan pencermatan kembali hasil penjumlahan tersebut.

Komisioner KPU Jawa Barat Ahmad Nur Hidayat yang memimpin rapat pleno terbuka menolaknya dengan alasan kesempatan untuk pencermatan sudah dibuka berkali-kali. Ia sempat meminta pendapat Bawaslu soal itu.  

Ketua Bawaslu Jawa Barat Zaky Muhammad Zam Zam mengatakan ada dua opsi yang bisa dilakukan KPU. Pertama, melakukan pencermatan kembali dengan diawasi lembaganya atau saksi bisa mencantumkan keberatannya dalam formulir kejadian khusus yang berisi keberatan saksi yang nantinya akan dibacakan dalam rapat pleno terbuka di KPU RI. “Kedua opsi sangat terbuka untuk dilakukan,” kata dia.

Komisioner KPU Jawa Barat Ahmad Nur Hidayat  memutuskan untuk menolak melakukan revisi kembali hasil pemungutan suara pemilihan presiden yang tinggal ditetapkan. Ia meminta agar semua keberatan tersebut dituliskan secara rinci agar diselesaikan nanti dalam rapat pleno KPU RI. Mendapati keputusan tersebut, Eko mewakili saksi Tim 01 menyatakan walkout.

Di sela rehat skor rapat pleno KPU Jawa Barat menjelang magrib, Eko mengatakan penolakan KPU Jawa Barat melakukan koreksi elemen data yang kasat mata tersebut dinilainya sebagai cacat hasil rekapitulasi suara di KPU Jawa Barat. “Ini bukti cacatnya aplikasi Sirekap. Dari awal Sirekap ini hanya menjadi pembenaran bagi human error input data dari lapangan. Jadi Sirekap tidak bisa mengoreksi kesalahan yang ada di lapangan, jadi data mentah masuk begitu saja ke sistem. Ketika kita melakukan koreksi di sana ternyata lebih valid menghitung manual,” kata dia.

Soal hasil yang dibacakan KPU Jawa Barat untuk pilpres, timnya tidak mengajukan keberatan. “Secara hitungan perjenjang perolehan paslon semua sesuai. Tapi itu ada dinamika dan cerita dibalik itu semua, jadi kemudian proses suara tidak sah, suara sah, dan kemudian totalnya berbeda, ini berarti menunjukkan ketidakberesan di lapangan,” kata Eko.

Eko mengatakan, Saksi 01 memutuskan walkout dari forum. “Kami memutuskan walkout dari froum pleno ini karena mengganggap hasilnya tidak valid,” kata dia.

Terpisah, Komisioner KPU Jawa Barat Ahmad Nur Hidayat  mengatakan, kesempatan untuk mengoreksi data sudah berkali-kali diberikan KPU Jawa Barat. “Sudah diberikan kesempatan beberapa kali,” kata dia.

Ahmad mengatakan, opsi yang disarankan untuk mencatatkan keberatan dalam formulir Kejadian Khusus atau Keberatan Saksi tersebut tidak dimaksudkan untuk mengabaikan koreksi tersebut. “Dia harus bisa menyampaikan secara detail supaya kami sampaikan di KPU RI untuk dilakukan pencermatan di rekapitulasi nasional,” kata dia. “Ketika ada kejadian khsusu, baru ditindaklanjuti seperti apa.”

Ahmad mengatakan, KPU Jawa Barat sudah menuntaskan penghitungan suara untuk pemilihan presiden di tingkat Jawa Barat dengan menerbitkan sertifikat PPWP yang tinggal di tandatangani para saksi. “Sudah diteken,” kata dia.

Adapun hasil akhir pemilihan presiden di Jawa Barat dimenangkan oleh pasangan nomor urut 02 Prabowo-Gibran Rakabuming Raka dengan perolehan 11.826.677 suara. Disusul pasangan nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan perolehan 5.768.509 suara. Sementara pasangan 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD memperoleh 1.772.351 suara.

Jumlah suara sah sah dalam Pilpres 2024 di Jawa Barat 19.367.537 suara, sementara suara tidak sah 529.850 suara. Jumlah hasil akhir suara sah dan tidak sah 19.897.387 suara.

Pasangan nomor urut 02 hanya memenangkan pilpres di tingkat Kabupaten Kuningan. Sementara sisanya dimenangkan pasangan nomor urut 01.

Pilihan Editor: Eks Danjen Kopassus Soenarko Pimpin Demo di KPU, Ini Empat Tuntutannya