FSGI dorong pemerintahan baru buka akses luas
Retno mengatakan, FSGI mendorong pemerintahan yang baru untuk membuka akses yang lebih luas untuk anak Indonesia bersekolah di jenjang yang lebih tinggi, mengingat angkatan kerja Indonesia saat ini didominasi lebih dari 50 persen lulusan SD dan SMP.
Minimnya Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di hampir seluruh wilayah Indonesia mengakibatkan munculnya berbagai masalah ketika Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
"Anggaran ratusan triliun untuk maksi gratis lebih baik digunakan untuk membangun SMA dan SMK Negeri serta menambah guru," kata dia.
FSGI mendorong pemerintahan yang baru untuk membuka pemahaman mendalam terkait dana BOS. Dalam perspektif tersebut maka pemerintah yang baru dapat mengikuti sistem atau mekanisme penyaluran dana BOS yang saat ini cukup baik.
"Prinsipnya adalah tidak mengganggu jenis dan besaran dana BOS yang sudah ada namun dapat menambah jenis bantuan baru semisal dana spesifik," ujar dia.
Artinya, kata Retno, kalau total Dana BOS yang digelontorkan pemerintah Indonesia ke sekolah-sekolah saat ini hanya Rp 59,08 triliun per tahun, sementara anggaran makan siang gratis mencapai Rp 450 triliun per tahun, maka tahun 2025 anggaran Dana BOS mencapai sedikitnya Rp 500,9 triliun per tahun atau 10 kali lipat anggaran Dana BOS 2024.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengusulkan pembiayaan program makan siang gratis yang diusung pasangan calon presiden dan Wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, didanai dengan skema BOS.
Airlangga menyampaikan usulan itu sebelum melakukan simulasi makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis, 29 Februari 2024.
"Kami mengusulkan pola pendanaannya melalui Bantuan Operasional Sekolah spesifik atau BOS Spesifik atau BOS Afirmasi untuk khusus menyediakan makan siang untuk siswa," ujar Airlangga.
YUNI ROHMAWATI | ANDRY TRIYANTO
Pilihan Editor: FSGI Minta Pemerintah Lakukan Kajian Akademik Soal Program Makan Siang Gratis
