Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Beredar Bocoran Susunan Kabinet Prabowo-Gibran, TKN: Spekulatif

image-gnews
Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran Ahmad Muzani (tengah) dan Komandan TKN Fanta Arief Rosyid Hasan (kedua kanan) saat peluncuran platform pemilihmuda.id di Fanta HQ, Jakarta, Kamis, 14 Desember 2023. TKN Fanta Prabowo-Gibran meluncurkan platform pemilihmuda.id yang merupakan gerakan sukarela bertujuan menjemput suara anak muda dengan menyasar 22 juta suara anak muda untuk memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran Ahmad Muzani (tengah) dan Komandan TKN Fanta Arief Rosyid Hasan (kedua kanan) saat peluncuran platform pemilihmuda.id di Fanta HQ, Jakarta, Kamis, 14 Desember 2023. TKN Fanta Prabowo-Gibran meluncurkan platform pemilihmuda.id yang merupakan gerakan sukarela bertujuan menjemput suara anak muda dengan menyasar 22 juta suara anak muda untuk memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo-Gibran, Ahmad Muzani, mengatakan beredarnya informasi susunan kabinet pemerintahan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 itu hanya bersifat spekulatif. Menurut dia, Prabowo dan Gibran masih menunggu hasil real count Komisi Pemilihan Umum atau KPU.

Beredar di media sosial, sebuah poster dengan judul "Bocoran Daftar Menteri Prabowo-Gibran" dengan kabinet bernama Kabinet Indonesia Emas. Poster bernuansa biru langit itu menyebut Prabowo-Gibran akan mengadopsi jabatan menteri muda ala Sukarno untuk memastikan keterwakilan anak muda dalam pemerintahan.

Di antara nama-nama yang muncul dalam daftar itu adalah Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Dewan Pertimbangan Presiden. Nusron Wahid sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Rosan Roeslani sebagai Menteri Luar Negeri, Grace Natalie sebagai Menteri Muda Sosial, Kesejahteraan, Perempuan, dan Anak, hingga Budiman Sudjatmiko sebagai Menteri Desa dan Transmigrasi.

"Saya ingin mengatakan bahwa semua yang beredar di berbagai macam media sosial siapa pun namanya apa pun daftarnya itu spekulatif," kata Muzani saat ditemui di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 20 Februari 2024.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu mengatakan, Prabowo dan Gibran masih menunggu keputusan real count dari KPU. Dia menilai hanya KPU lembaga yang memiliki kewenangnan menetapkan calon presiden dan wakil presiden untuk menjadi pemenang pemilu. "Setelah itu saya kira Pak Prabowo baru akan memikirkan yang lain-lain," ujar Muzani.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Muzani mengaku Prabowo telah mulai membicarakan permasalahan pelaksanaan program dengan tokoh-tokoh koalisi. Namun, dia memastikan pembicaraan itu belum menyentuh perihal susunan kabinet. "Saya harus pastikan itu adalah spekulatif," ujar Muzani.

Dia juga mengatakan jabatan menteri muda yang disebut-sebut dalam poster itu bersifat spekulatif. Dia mengaku Prabowo belum membicarakan itu.

Pilihan Editor: Soal PSI Tak Masuk Parlemen di Pemilu 2024, Jokowi: Kok Tanya Saya

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Gerindra Tepis Isu Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

1 jam lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Gerindra Tepis Isu Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Gerindra menanggapi isu penambahan jumlah kementerian di kabinet Prabowo-Gibran.


KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

2 jam lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

KPU menjelaskan mengenai ketentuan anggota dewan yang ingin ikut pilkada 2024.


Prabowo Berencana Tambah Kementerian, Apa Kata Mahfud Md?

5 jam lalu

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, di Kantor Kemenko Polhukam, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat, 13 Desember 2019. Tempo/Egi Adyatama
Prabowo Berencana Tambah Kementerian, Apa Kata Mahfud Md?

Mahfud Md menilai, semakin banyak jumlah kementerian, bisa jadi karena tuntutan akibat bagi-bagi kekuasaan yang terlalu besar setelah pemilu.


Pakar Hukum Sebut Tak Bisa Sembarangan Terbitkan Perppu untuk Tambah Kementerian

5 jam lalu

Pakar Hukum Sebut Tak Bisa Sembarangan Terbitkan Perppu untuk Tambah Kementerian

Tidak ada kegentingan yang memaksa untuk menerbitkan Perppu demi mengakomodir penambahan kementerian.


Hakim MK Soroti Sirekap Menjelang Pilkada, Perludem: Kalau Tak Disiapkan, Masalah di Pemilu Bisa Terulang

5 jam lalu

Petugas memeriksa data pengiriman dari lembar C-KWK saat uji coba Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pemilihan serentak di SOR Volly Indoor Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu, 9 September 2020. Uji coba aplikasi Sirekap tersebut dalam rangka mempersiapkan pemungutan, penghitungan suara, sampai dengan tahapan rekap guna memastikan kesiapan penggunaannya dalam penyelenggara Pilkada serentak 2020 di daerah. ANTARA/M Agung Rajasa
Hakim MK Soroti Sirekap Menjelang Pilkada, Perludem: Kalau Tak Disiapkan, Masalah di Pemilu Bisa Terulang

Perludem menanggapi soal hakim MK Arief Hidayat yang mewanti-wanti KPU soal permasalahan Sirekap menjelang pilkada serentak 2024.


Rencana Kabinet Prabowo, Diskusi Koalisi hingga Timbal Balik Mendapat Dukungan Diberi Jabatan

6 jam lalu

Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto memberikan sambutan saat menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Rencana Kabinet Prabowo, Diskusi Koalisi hingga Timbal Balik Mendapat Dukungan Diberi Jabatan

Partai politik di koalisi berebut pengaruh untuk bisa menempatkan kadernya di kabinet Prabowo


Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

9 jam lalu

Petugas KPPS menunjukan aplikasi Sirekap atau Sistem Informasi Rekapitulasi Pilkada serentak saat uji coba di komplek Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu, 9 September 2020. Sirekap merupakan aplikasi digital dalam penghitungan suara dalam Pemilihan Serentak 2020 di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. TEMPO/Prima mulia
Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

Hakim MK Arief Hidayat mewanti-wanti KPU soal permasalahan Sirekap di pilkada 2024. Arief mencontohkan Sirekap juga sempat menjadi polemik dalam sengketa pilpres 2024.


Rencana Penambahan Jumlah Kementerian Kabinet Prabowo Masih Terus Digodok

23 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih 2024 Gibran Rakabuming Raka saat menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Rencana Penambahan Jumlah Kementerian Kabinet Prabowo Masih Terus Digodok

Prabowo berencana menambah jumlah pos kementerian di kabinetnya, mengingat gemuknya koalisi partai pendukung.


Ketua MK Kritik Dokumen KPU Kurang Rapi di Sidang Sengketa Pileg 2024

1 hari lalu

Ekspresi hakim Suhartoyo dan Arief Hidayat saat menjalani Sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ketua MK Kritik Dokumen KPU Kurang Rapi di Sidang Sengketa Pileg 2024

Ketua MK itu berujar para kuasa hukum KPU juga harus memperhatikan aspek estetika dokumen, selain soal substansi.


Hakim MK Beri Catatan Soal Sirekap Menjelang Pilkada Serentak: Memang Tidak Bisa Digunakan

1 hari lalu

Ketua sidang panel tiga Hakim Konstitusi Arief Hidayat (tengah) bersama Hakim Konstitusi Anwar Usman (kiri) dan Enny Nurbaningsih (kanan) memimpin sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Hakim MK Beri Catatan Soal Sirekap Menjelang Pilkada Serentak: Memang Tidak Bisa Digunakan

Hakim MK kembali menyinggung soal Sirekap yang digunakan dalam Pemilu 2024.