TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto merespons soal dugaan kecurangan pada pemilihan umum atau Pemilu 2024 yang diungkap oleh film Dirty Vote. Dalam film garapan Dandhy Laksono itu, kubu Ganjar-Mahfud diduga melakukan kecurangan dengan bukti Pakta Integritas Pj Bupati Sorong untuk menenangkan Ganjar-Mahfud.
“Apa yang terjadi di Sorong tidak lepas dari proses OTT (operasi tangkap tangan) yang saat itu dilakukan. Kami kita tahu OTT itu setorannya ke siapa, yang jelas bukan ke 03. 03 pergerakkan di tengah rakyat, tanpa manipulasi karena kami yakin pada jalan kebenaran itu,” kata Hasto di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Ahad, 11 Februari 2024.
Selain itu, Hasto mengklaim jika partainya ingin menang secara gampang, tinggal memperpanjang saja masa jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Namun, Hasto menyebut langkah itu tidak dipilih karena melanggar konstitusi.
“Kalau mau menang gampang bagi kami enak, kami perpanjang aja Pak Jokowi. Tapi kan kami memilih jalan konstitusi, jalan demokrasi, bukan jalan apa yang didapat PDI Perjuangan,” kata Hasto.
Berbagai kecurangan diduga terjadi menjelang Pemilu 2024. Film dokumenter eksplanatori bertajuk Dirty Vote yang disutradarai Dandhy Laksono membongkar upaya penguasa untuk membantu pemenangan salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
Namun, dalam film tersebut juga menyinggung soal dugaan kecurangan soal Pakta Integritas antara Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso dengan Kepala BIN Daerah Papua Barat untuk memenangkan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Tersangka dugaan tindak pidana korupsi Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso ditengarai membuat nota kesepahaman dengan Brigjen TNI TSP. Silaban untuk mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada pemilihan presiden 2024 minimal sebesar 60 persen +1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo di Kabupaten Sorong
Sementara itu, dalam film ini, tiga pakar hukum seperti Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari mengupas upaya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam film tersebut. Ketiga sosok ahli hukum itu selama ini juga aktif dalam gerakan antikorupsi.
Dalam akun X @satyabumi mengatakan film Dirty Vote akan ditayangkan perdana pada Ahad, 11 Januari 2024 pukul 11.00. Dalam lampiran postingan itu, terdapat trailer berdurasi 02.13 soal film tersebut.
Pakar Hukum Bivitri Susanti mengatakan alasannya terlibat dalam film Dirty Vote. Bivitri menyebut ada banyak kecurangan dalam Pemilu 2024.
“Saya mau terlibat dalam film ini karena banyak orang yang akan makin paham bahwa memang telah terjadi kecurangan yang luar biasa sehingga pemilu ini tidak bisa dianggap baik-baik saja,” ujar Bivitri Susanti dalam trailer film yang diunggah @satyabumi pada Sabtu, 10 Februari kemarin.
Kolega Bivitri, Zainal Arifin Mochtar mengatakan film ini bisa dijadikan pemirsa untuk menjadi penghukuman atas fenomena Pemilu. Zainal menyebut film yang disutradarai Dandhy Laksono yang juga pernah mengampu film Sexy Killers ini menjadi sebuah monumen peran masyarakat melahirkan sosok seperti Presiden Jokowi.
"Film ini adalah monumen, tagihan. Monumen yang akan kita ingat bahwa kita punya peranan besar melahirkan orang yang bernama Jokowi," kata Zainal.
Sementara itu, Feri Amsari menyebut film Dirty Vote ini dinilai akan mampu mendidik pemilih dalam situasi Pemilu yang kerap dimanfaatkan politikus untuk memenangkan kepentingan mereka.
“Film ini dianggap akan mampu mendidik publik betapa curangnya pemilu kita dan bagaimana politisi mempermainkan publik pemilih hanya untuk memenangkan kepentingan mereka,” kata Feri.
Kemudian, dalam film ini juga akan membongkar upaya penggunaan kekuasaan yang kuat dengan infrastruktur yang mumpuni, tanpa malu-malu dipertontonkan secara telanjang di hadapan rakyat demi mempertahankan status quo.
Pilihan Editor: TKN Prabowo-Gibran Bantah Tuduhan Pengerahan Kepala Desa di Film Dirty Vote
