TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sekaligus calon presiden nomor urut dua diterpa kabar mengenai dugaan korupsi pesawat jet tempur Mirage 2000-5 bekas dari Qatar. Kabar itu pertama kali dihembuskan oleh media asing, Meta Nex dalam artikel bertajuk "Indonesia Prabowo Subianto EU Corruption Investigation" pada Jumat, 9 Februari 2024.
Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyebut informasi tersebut hoaks. "Itu berita fitnah. Faktanya tidak ada pembelian sama sekali sampai saat ini dan tidak ada di waktu yang akan datang," ujar Dahnil saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Jumat, 9 Februari 2024.
Dalam artikel itu mengungkapkan adanya kesepakatan dengan Qatar untuk pembelian 12 jet tempur Mirage bekas senilai US$ 792 juta atau setara sekitar Rp 12,4 triliun, atau dengan harga US$ 66 juta setiap jet. The Group of States Against Corruption (GRECO) atau Komisi Antikorupsi Uni Eropa disebut sedang menyelidiki skandal ini.
Dalam artikel itu pula disebutkan Prabowo pergi ke Doha pada Januari 2023 untuk menegosiasikan pembelian jet tempur Mirage. Pihak Qatar disebut menawari komisi sebesar tujuh persen karena mengetahui Prabowo maju sebagai calon presiden. Artikel itu menyebut Prabowo telah menerima komisi tahap pertama senilai US$ 20 juta.
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan atau Kemenhan menyatakan menunda rencana pembelian 12 jet tempur Mirage 2000-5. Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan hal itu karena kapasitas fiskal yang terbatas.
Menurut dia, penundataan itu diputuskan oleh dua kementerian yakni Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan. "Pemerintah telah menunda pembelian jet Mirage karena kapasitas fiskal kami, untuk saat ini, tidak dapat mendukung pembelian," ujar Dahnil dalam sebuah acara di stasiun TV swasta dikutip Reuters pada Kamis, 4 Januari 2024.
Namun, kata Dahnil, sebagai gantinya pihaknya akan melakukan retrofit—penambahan teknologi atau fitur baru pada sistem lama—untuk pesawat Sukhoi dan F16 yang ada sebagai gantinya.
Pilihan Editor: Persatuan Doktor Hukum Tuding Kritik Kampus ke Jokowi untuk Hambat Prabowo-Gibran
