TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Ahmad Syaikhu, menanggapi penolakan dari Partai Gelora jika partainya bergabung ke dalam koalisi presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Bagi kami, di luar atau dalam pemerintahan enggak masalah," kata Syaikhu saat ditemui di kediaman Anies Baswedan, Lebak Bulus, Jakarta Pusat pada Selasa, 30 April 2024. "Kami punya pengalaman tersendiri."
PKS telah menjadi oposisi sejak Megawati Soekarnoputri menjadi presiden pada 2001-2004. Partai ini sempat bergabung dengan pemerintahan berikutnya. Tapi PKS kembali menjadi oposisi selama dua periode pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi pada 2014-2019 dan 2019-2024.
"Kebijakan untuk mengambil apakah PKS di luar atau di dalam, opoisi atau koalisi, sekali lagi dalam ranah Majelis Syura," kata Syaikhu.
Dia menegaskan, dirinya sebagai Presiden PKS akan melaksanakan apapun kebijakan Majelis Syura PKS. Kendati demikian, dia mengakui memang ada komunikasi dengan Partai Gerindra maupun Prabowo.
Sekretaris Jenderal Partai Gelora, Mahfuz Sidik sebelumnya menanggapi PKS yang dikabarkan merapat ke koalisi Prabowo. Mahfuz mengatakan PKS selama masa kampanye Pilpres 2024 selalu melakukan serangan negatif secara masif kepada paslon nomor urut 02.
"Seingat saya selama proses kampanye, di kalangan PKS banyak muncul narasi sangat ideologis dalam menyerang sosok Prabowo-Gibran," ujar Mahfuz dalam keterangannya.
Mahfuz menuding, PKS selama ini juga kerap memunculkan narasi yang mengadu domba dan membelah masyarakat. Contohnya, kata dia, partai tersebut memberikan cap pengkhianat kepada Prabowo karena bergabung dalam pemerintahan Presiden Jokowi pada 2019.
"Jika sekarang PKS mau merapat karena alasan proses politik sudah selesai, apa segampang itu PKS bermain narasi ideologisnya? Apa kata pendukung fanatiknya? Sepertinya ada pembelahan sikap antara elite PKS dan massa pendukungnya," kata Mahfuz.
YOHANES MAHARSO
Pilihan Editor: Begini Respons Gibran soal Peluang PKS Gabung ke Koalisi Prabowo
