Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tanggapan BEM SI Soal Dukungan Aliansi Mahasiswa Solo Raya Terhadap Gibran: Agak Aneh

image-gnews
Wali Kota Solo yang juga Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka (kiri) menemui ratusan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi yang mengatasnamakan diri Aliansi Mahasiswa Solo Raya untuk Kepemimpinan Bermartabat (AMSR-UKB) mendatangi Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa, 6 Februari 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Wali Kota Solo yang juga Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka (kiri) menemui ratusan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi yang mengatasnamakan diri Aliansi Mahasiswa Solo Raya untuk Kepemimpinan Bermartabat (AMSR-UKB) mendatangi Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa, 6 Februari 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan mahasiswa datang ke Balai Kota bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka untuk menyampaikan aspirasi pada 6 Februari 2024. Mahasiswa tersebut terdiri dari mahasiswa beberapa perguruan tinggi yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Solo Raya untuk Kepemimpinan Bermartabat (AMSR-UKB).

Para mahasiswa dukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo-Gibran dengan syarat dapat memenuhi pakta integritas yang diajukan oleh mereka. Koordinator dan orator aksi, Farouq Naufally Mumtaz menyebutkan isi naskah Paku Integritas yang ditujukan untuk Gibran selaku Cawapres nomor urut 2.

"Kami perwakilan mahasiswa seluruh kampus se-Jawa Tengah yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Se-Solo Raya Untuk Kepemimpinan Bermartabat (AMSR-UKB), setelah melakukan pengamatan menyeluruh dan mengintegrasikan aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat, merujuk pada hasil survei yang diterbitkan oleh lembaga terpercaya, menyimpulkan bahwa terdapat gelombang besar dukungan publik yang tidak terbendung untuk mendukung memilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka," katanya. 

Kedatangan Gibran saat itu disambut oleh para mahasiswa dan diwarnai dengan salam dua jari oleh beberapa mahasiswa. Gibran pun langsung melakukan tanda tangan di selembar surat yang bertuliskan Paksa Integritas dan kembali ke ruangannya bersama Farouq untuk berbicara empat mata.

Sebelum itu, Farouq mengatakan akan kembali meminta Gibran untuk berjanji menunaikan tuntutan yang diinginkan mahasiswa untuk menjadikan Indonesia lebih baik.

"Kami juga menuntut agar menjaga Negara Kesatuan Republik indonesia dengan memperkuat pertahanan dan keamanan negara, mewujudkan kemandirian bangsa dalam berbagai bidang, dan menyediakan lapangan kerja yang luas dan membuka kesempatan berusaha, dan mendukung UMKM," katanya.

Respons BEM SI

Dengan adanya dukungan Aliansi Mahasiswa Solo Raya untuk Kepemimpinan Bermartabat (AMSR-UKB), BEM SI merasa ada kejanggalan dalam peristiwa ini. Menurut Hilmi Ash Shidiqi selaku Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI seharusnya hal tersebut disampaikan pada seluruh pasangan calon yang ikut serta dalam kontestasi.

"Menurut saya agak aneh menitipkan janji-janji seperti itu. Dan kalau janji dikawal dari jauh-jauh hari. Dan itu, bagusnya janji disampaikan ke semua paslon yang ikut kontestasi," ujar Hilmi saat dihubungi melalui ponselnya, Selasa, 6 Februari 2024.

Ia juga mengatakan peristiwa ini adalah sebuah permainan dimana mahasiswa seolah-olah mengajukan suara tersebut. Dugaan tersebut didukung dengan adanya peristiwa serupa yang terjadi di beberapa daerah seperti Semarang, Sumatera Barat, dan Lampung. Hal ini sangat disayangkan mengingat aksi ini tidak bersinggungan dengan aksi sebelumnya dan adanya pertemuan empat mata antara Gibran dan Farouq setelahnya.

Pada Desember 2023 lalu, BEM SI sempat menggelar aksi unjuk rasa untuk mengkritik putusan MK atau Mahkamah Konstitusi yang mengubah batas usia bagi calon presiden dan calon wakil presiden di pemilihan presiden pada 2024. Selain itu, BEM SI juga ingin melakukan debat kepada Gibran terkait masalah tersebut.

“Sebetulnya hari ini untuk mengajak Mas Gibran debat. Karena rasa ketidakpuasan kita. Pertama karena etika tadi etika hukum yang telah dilanggar. Putusan MKMK yang hari ini ternyata masih dilanggengkan untuk cawapres, yang kedua kami sangat kecewa karena beberapa hal waktu kegiatan publik Mas Gibran tidak mau hadir. Kami ingin melihat gagasan Mas Gibran seperti apa untuk membawa negara ini," ujar Koordinator Wilayah BEM SI Kerakyatan Jateng dan DIY sekaligus BEM KM Unisri Solo Raafila Anbiya saat itu.

Namun, aksi tersebut tidak mendapatkan respons dari Gibran selaku Wali kota Solo. Gibran tidak berada di ruang kerjanya saat itu dan sudah dipastikan ia meninggalkan balai kota sekitar pukul 11.00 WIB dan tidak kunjung kembali sampai sore hari.



ADINDA ALYA IZDIHAR  | SEPTIA RYANTHIE

Pilihan Editor: BEM SI Tantang Gibran Rakabuming Debat di Depan Kantornya

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ketua Baleg Sebut DPR Tidak Akan Batasi Jumlah Kementerian, Asalkan...

2 jam lalu

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengetok palu saat rapat kerja mengenai kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bersama pemerintah dan DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Dalam RUU DKJ, kekhususan yang diberikan kepada Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional, kota global, dan kawasan aglomerasi.  ANTARA/Aditya Pradana Putra
Ketua Baleg Sebut DPR Tidak Akan Batasi Jumlah Kementerian, Asalkan...

DPR RI membahas revisi UU Kementerian Negara di tengah kabar presiden terpilih Prabowo Subianto ingin menambah jumlah menteri di kabinetnya mendatang.


Politikus PDIP Soroti Masalah Efisiensi Pemerintahan saat Bahas Revisi UU Kementerian Negara

2 jam lalu

Anggota DPR RI Sturman Panjaitan. ANTARA/Handout/aa.
Politikus PDIP Soroti Masalah Efisiensi Pemerintahan saat Bahas Revisi UU Kementerian Negara

Sturman Panjaitan, menyoroti soali efisiensi pemerintahan ke depan dalam pembahasan revisi UU Kementerian Negara


Safari Politik ke Gerindra, PKS Sodorkan Dua Nama untuk Pilkada Kabupaten Bogor

5 jam lalu

Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor Iwan Setiawan dengan Ketua DPD PKS Kabupaten Bogor Dedi Aroza di Kantor DPC Partai Gerindra, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Selasa, 14 Mei 2024. ANTARA/M. Fikri Setiawan
Safari Politik ke Gerindra, PKS Sodorkan Dua Nama untuk Pilkada Kabupaten Bogor

Partai Gerindra Kabupaten Bogor membuka pintu koalisi dengan partai politik lain di Pilkada 2024, termasuk dengan PKS.


Anwar Usman Dilaporkan Dugaan Pelanggaran Etik ke MKMK, MK: PHPU Pileg Tetap Jalan

6 jam lalu

Hakim Konstitusi Anwar Usman menghadiri sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Anwar Usman Dilaporkan Dugaan Pelanggaran Etik ke MKMK, MK: PHPU Pileg Tetap Jalan

Hakim konstitusi Anwar Usman tetap menangani sengketa pileg meskipun dilaporkan soal dugaan pelanggaran etik ke MKMK. Apa alasannya?


Revisi UU Kementerian Negara, Ketua Baleg Sebut Tak Mungkin Presiden Minta Pendapat DPR Membentuk Kabinet

7 jam lalu

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengetok palu saat rapat kerja mengenai kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bersama pemerintah dan DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Dalam RUU DKJ, kekhususan yang diberikan kepada Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional, kota global, dan kawasan aglomerasi.  ANTARA/Aditya Pradana Putra
Revisi UU Kementerian Negara, Ketua Baleg Sebut Tak Mungkin Presiden Minta Pendapat DPR Membentuk Kabinet

Ketua Baleg Supratman Andi Agtas mengatakan tak mungkin presiden membentuk kabinet atas persetujuan DPR saat membahas revisi UU Kementerian Negara.


Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa Tembus 8 Persen

7 jam lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto (kiri), Presiden UEA Mohamed bin Zayed Al Nahyan (tengah) dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka (kanan) di Istana Al Shati, Abu Dhabi, Senin (13/5/2024). (ANTARA/HO-Humas Prabowo)
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa Tembus 8 Persen

Prabowo mengatakan Indonesia bisa dengan mudah mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam 2-3 tahun mendatang.


Kala Revisi UU Kementerian Negara dan MK di DPR Jadi Sorotan

12 jam lalu

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti Rapat Paripurna ke-16 Masa Persidangan V tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 14 Mei 2024. Rapat Paripurna beragendakan Pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kala Revisi UU Kementerian Negara dan MK di DPR Jadi Sorotan

Revisi UU Kementerian Negara dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bakal bergulir di DPR ini jadi sorotan. Kenapa jadi sorotan?


Enam PSN Sektor Transportasi Tak Selesai Tahun Ini, Diteruskan ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

14 jam lalu

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menyampaikan kuliah umum saat Dies Natalis I Politeknik Tempo, Sabtu 26 Februari 2022. (Foto tangkapan layar)
Enam PSN Sektor Transportasi Tak Selesai Tahun Ini, Diteruskan ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

Menhub Budi Karya Sumadi mengungkapkan ada sejumlah Proyek Strategis Nasional atau PSN sektor transportasi yang belum bisa diselesaikan tahun ini.


Kilas Balik Nahdlatul Wathan Dukung Prabowo-Gibran, Pernah Gelar Deklarasi dengan 100 Ribu Santri

14 jam lalu

Peletakan batu pertama pembangunan kompleks Nahdlatul Wathan di Buluminung, Penajam, Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, Minggu, 5 Mei 2024, oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) TGKH Lalu Gede Zainuddin Atsani. Foto: Nahdlatul Wathan
Kilas Balik Nahdlatul Wathan Dukung Prabowo-Gibran, Pernah Gelar Deklarasi dengan 100 Ribu Santri

Nahdlatul Wathan (NW) baru-baru ini menyatakan komitmennya untuk membangun ekosistem Islam di IKN, diketahui organisasi tersebut memang sudah gamblang mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.


Terpopuler: Kontroversi Jokowi Hapus Kelas BPJS Kesehatan, 16 PSN Baru Diteruskan Prabowo

17 jam lalu

Presiden Jokowi memeriksa kartu BPJS Kesehatan milik pasien saat melakukan inspeksi mendadak (sidak di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cilegon, Banten, Jumat, 6 Desember 2019. TEMPO/Subekti
Terpopuler: Kontroversi Jokowi Hapus Kelas BPJS Kesehatan, 16 PSN Baru Diteruskan Prabowo

Berita terpopuler 14 Mei 2024 dimulai dari kontroversi yang timbul usai Presiden Jokowi menghapus sistem kelas dalam pelayanan BPJS Kesehatan.