Kritik Kampus Berlanjut, Civitas Academica Universitas Brawijaya Sampaikan 8 Imbauan pada Pemerintah

TEMPO.CO, Malang- Civitas academica Universitas Brawijaya (UB) menyampaikan sikap perihal suasana politik di Indonesia, khususnya masalah penegakan hukum dan etika demokrasi, Selasa, 6 Februari 2024. Penyampaian sikap itu dilaksanakan di depan gedung rektorat kampus tersebut di Malang, Jawa Timur.

Sekretaris Dewan Profesor Universitas Brawijaya Sukir Maryanto berujar ada delapan poin utama yang menjadi sikap civitas academica Universitas Brawijaya berkaitan dengan situasi politik di Indonesia.

"Mengimbau pemerintah dan aparat penegak hukum agar menjunjung tinggi prinsip keadilan, tidak tebang pilih, tidak mencederai demokrasi dan kebebasan berpendapat, serta bebas dari kepentingan politik praktis," kata dia seperti dilansir dari Kantor Berita Antara.

Sukir juga mengimbau pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Konstitusi, dan aparat penegak hukum untuk tidak menjadikan hukum sebagai instrumen politik sehingga alpa dari nilai-nilai moral dan etika.

Ketiga, mengimbau pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota/kabupaten, dan desa agar tetap menjaga etika berdemokrasi, netralitas, dan menjaga suasana agar Pemilu 2024 berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil (luber jurdil).

Kepemimpinan nasional, kata dia, harus mampu menjadi teladan untuk menjunjung nilai-nilai hukum dan demokrasi agar masyarakat memiliki panutan dalam menghadapi hiruk pikuk yang seharusnya menjadi pesta rakyat yang menyenangkan dan membahagiakan.

"Mengimbau TNI, Polri, dan ASN agar bersikap netral dan menjaga agar pemilu berjalan damai dan aman," katanya..

Terhadap Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, civitas akademica Universitas Brawijaya meminta agar berkomitmen kuat melaksanakan pemilu yang bermartabat, luber, dan jurdil.

Ia mengimbau pasangan calon presiden/wakil presiden dan calon anggota legislatif (caleg) untuk melaksanakan etika berpolitik, mengedepankan visi dan program, tidak menggunakan fasilitas negara, dan tidak melakukan politik uang.

Ketujuh, civitas academica UB yang mencakup dewan profesor dan guru besar, dosen akademisi, termasuk mahasiswa, menghimbau pimpinan partai politik untuk mengembalikan citra dan kemurnian demokrasi pada rohnya.

"Kedaulatan ada pada rakyat dan tidak boleh ada campur tangan kekuasaan. Terakhir, menghimbau tokoh masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia agar menjaga ketenteraman, ketertiban selama penyelenggaraan pemilu demi persatuan dan kesatuan bangsa," katanya.

Universitas Brawijaya sebagai perguruan tinggi yang berkomitmen menjunjung nilai perjuangan, persatuan, dan etika luhur meminta semua pihak untuk menjaga pesta demokrasi yang berkeadilan, berbudaya, serta menjunjung nilai Brawijaya dan Pancasila.

Pilihan Editor: STF Driyarkara Kritik Jokowi: Kekuasaan yang Dijalankan dengan Lancung Rusak Etika dan Hukum