TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia enggan merespons kritik Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok soal bantuan sosial atau bansos. Pernyataan Ahok, menurut Bahlil, tidak perlu ditanggapi.
"Ah Ahok kok ditanggapi, gitu loh? Ngapain tanggapi Ahok? Nggak perlu menurut saya ditanggapi. Itu kan pikiran Ahok yang tidak merepresentasikan pikiran rakyat kecil," kata Bahlil, yang juga Ketua Tim Kerja Strategis Prabowo-Gibran, saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 5 Februari 2024.
Pembagian bansos di tahun politik ditengarai berdampak pada suara calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan anak Jokowi. Kubu politik lawan dari Prabowo-Gibran hingga masyarakat sipil mengkritik berulang kali soal pembagian bansos di berbagai daerah saat kunjungan Jokowi.
Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan dalam keterangan terpisah sempat menyebut bansos yang diberikan kepada warga adalah berkat Jokowi. Airlangga menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, sementara Zulkifli Hasan dipercaya sebagai Menteri Perdagangan di Kabinet Jokowi.
Sebelumnya Ahok menyindir praktik pemberian bantuan sosial atau bansos yang sedang dilakukan pemerintah Presiden Jokowi. Ahok menyebut bantuan sosial itu hanya di zaman kerajaan.
“Bantuan sosial itu hanya ada di zaman kerajaan, ketika rakyat meminta belas kasihan raja. Raja menentukan siapa yang ingin dibelaskasihani,” kata Ahok dalam pidato di deklarasi Ahokers untuk Ganjar-Mahfud di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud di Jakarta Pusat, Ahad, 4 Februari 2024.
Selain itu, Ahok juga menyebut negara Indonesia didirikan untuk menciptakan keadilan sosial, bukan memberi bantuan sosial. Ahok menyebut konsep itu berasal dari proklamator Indonesia, yaitu Sukarno.
Bahlil dalam keterangan terpisah membantah soal politisasi bansos. Menurutnya itu kebetulan saja dibagi menjelang pemilu.
“Masa mau pemilu, orang nggak dikasih makan?” katanya.
Selama ini Jokowi membagikan bansos Cadangan Bantuan Pangan. Pada 2024, pembagian menandai dimulainya penggunaan data P3KE dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Bukan dari Kementerian Sosial.
Selain bansos CBP, Jokowi juga sudah mengesahkan BLT Mitigasi Risiko Pangan, diumumkan pada Senin, 29 Januari 2024, oleh Airlangga Hartarto. Sebanyak 18,8 juta warga akan mendapat 600 ribu. 200 ribu per bulan untuk Januari, Februari, dan Maret. Ini menjadi program pengganti BLT El Nino akhir tahun lalu.
Pilihan Editor: Petisi Bulaksumur UGM, Prof Koentjoro: Kepala Negara Harus Memegang Sabdo Pandito Ratu, Tidak Mencla-Mencle
DANIEL A. FAJRI
