Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ketua Senat Unpad Tegaskan Seruan Padjajaran Bagian Desakan Moral, Tak Ada Kaitan Dukungan Kontestasi Pemilu

image-gnews
Ketua Senat Akademik Ganjar Kurnia membacakan pernyataan sikap bersama guru besar dan dosen di depan gedung Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, 3 Februari 2024. Civitas akademika Unpad menyatakan sikap Seruan Padjadjaran yang menyoroti masalah hukum, etika berpolitik, dan sikap pemerintah jelang Pemilu 2024. Seruan Padjadjaran ditandatangani 82 guru besar, 1.030 dosen dan alumni, dengan dukungan mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa Unpad. TEMPO/Prima mulia
Ketua Senat Akademik Ganjar Kurnia membacakan pernyataan sikap bersama guru besar dan dosen di depan gedung Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, 3 Februari 2024. Civitas akademika Unpad menyatakan sikap Seruan Padjadjaran yang menyoroti masalah hukum, etika berpolitik, dan sikap pemerintah jelang Pemilu 2024. Seruan Padjadjaran ditandatangani 82 guru besar, 1.030 dosen dan alumni, dengan dukungan mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa Unpad. TEMPO/Prima mulia
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Senat Akademis Universitas Padjajaran (Unpad), Ganjar Kurnia menegaskan tujuh poin yang dibacakan dalam Seruan Padjajaran murni merupakan seruan moral dari kondisi dan situasi saat ini. Ia memastikan tidak ada kaitan dengan dukung mendukung dalam kontestasi Pemilu 2024.

“Ini seruan moral, tidak terkait dengan yang lain. Ini adalah tanggung jawab kita bersama terhadap keadaan,” kata dia, Sabtu, 3 Februari 2024.

Sebelumnya, Akademisi Unpad menyerukan agar masyarakat memilih calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2024 berdasarkan kesadaran dan keyakinan, bukan atas dasar politik uang atau intimidasi. Selain itu mengingatkan soal pelaksanaan Pemilu yang jurdil, aparat yang menegakkan hukum dan pemimpin yang patuh pada hukum dan etika. 

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, sekaligus Ketua Dewan Profesor Unpad, Arief Anshory Yusuf mengatakan, seruan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab kampus menyikapi situasi politik terkini. Ia menguraikan yang membedakan bangsa maju dan belum maju itu bukan perbedaan income, aset, sumber daya, tapi perbedaan  kualitas institusi di mana di dalamnya termasuk kualitas penegakan hukum dan demokrasi. 

"Kalau misalnya ini didobrak dengan berbagai macam pelanggaran etik, potensi-potensi pelanggaran norma dan lain-lain maka pada akhirnya kekuasaan politik dan ekonomi itu akan ada di segelintir kelompok tertentu saja. Dengan begitu, teori ekonomi bilang, bukan hanya keadilan yang tidak akan tercapai, pertumbuhan ekonomi pun tidak,” kata guru besar, yang menjadi salah satu penggagas seruan tersebut.

Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Unpad, Susi Dwi Harijanti menyebut seruan tersebut dirumuskan bersama-sama. 

“Ini merupakan buah pikiran dari beberapa guru besar. Yang kemudian meneguhkan hati kami para guru besar adalah para pimpinan ada di belakang kami, Prof. Ganjar, rektor juga ada di belakang kita,” kata dia.

Susi mengatakan, naskah Seruan Padjadjaran terus mengalami revisi sejak disusun kemarin, Kamis, 2 Februari 2023. Naskah yang dibacakan merupakan versi final. 

“Kami ingin memberikan kesempatan pada guru besar dan yang lain memberikan masukan-masukan termasuk Bu Rektor itu memberikan masukan, kemudian guru besar. Makanya pukul 7.00 pagi tadi masih direvisi, dan ini yang tadi dibacakan adalah final dari semuanya,” kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Susi mengatakan, sejak semalam seruan itu diedarkan untuk mencari dukungan. Hingga pukul 8.00, ia mengklaim terkumpul ribuan tanda tangan dukungan Seruan Padjajajran dari guru besar, dosen, mahasiswa, dan alumni. 

“Ini update terakhir pukul 8 dan masih akan berlangsung terus. Yang menandatangani seruan ini untuk guru besar kurang lebih 82 guru besar. Kemudian bergabung dosen dan alumni sejumlah kurang lebih 1.030 orang. Dan ini menunjukkan betapa seruan moral yang kami sebut dengan Seruan Padjadjaran mendapat dukungan penuh dari civitas academika,” kata dia. 

Mahasiswa siap turun ke jalan

Ketua BEM Unpad Mohamad Haikal Febriansyah mengatakan, seruan ini menyusul sejumlah kampus atas kondisi politik saat ini. “Kita melihat bagaimana civitas academika di berabagi daerah sudah mulai bergerak dan bersuara. Universitas Padjadjaran menajdi kampus pertama di Jawa Barat yang menyatakan sikap dan juga menyampaikan seruan. Ini sebuah tanda bahaya, ini sebuah tanda di mana kita harus memperhatikan kembali kondisi bangsa ini, kondis masa depan kita,” kata dia.

Haikal mengklaim, mahasiswa siap turun ke jalan. “Jika dosen-dosen dan guru besar kami sudah mengatakan ini darurat, maka kami seluruh mahasiswa akan turun ke jalan jika diperlukan oleh bangsa ini. Ini sudah menjadi tanda tidak bisa lagi diam di kelas, duduk manis melihat kondisi bangsa ini jika guru-guru kami sudah bersuara,” kata dia.

Alamsyah, salah satu perwakilan alumni Unpad yang hadir dalam pembacaan Seruan Padjadjaran tersebut mengatakan, seruan moral tersebut tidak terkait dengan dukung mendukung dalam kontestasi pemilu. 

“Ini bukan urusan dukung mendukung, oleh karena itu kami berharap pada pihak-pihak yang sedang mengemban jabatan politik tertentu agar tidak menyatakan sebagai sebuah orkestrasi untuk elektabilitas. Semata-mata apa yang disampaikan oleh para guru bedsar yang kami hormati tidak ada kepentingan politik dan semata-mata untuk keselamatan bangsa ke depan,” kata dia, Sabtu, 3 Februari 2024.

Pilihan Editor: Akademisi Unpad Serukan Warga Pilih Capres Bukan atas Dasar Politik Uang tapi Keyakinan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

1 hari lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto (kiri), Presiden UEA Mohamed bin Zayed Al Nahyan (tengah) dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka (kanan) di Istana Al Shati, Abu Dhabi, Senin (13/5/2024). (ANTARA/HO-Humas Prabowo)
Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

Prabowo menemui PM Qatar dan Presiden UEA, sekaligus memperkenalkan Gibran. Berikut rekaman momen peristiwanya.


Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf saat memimpin rapat kerja dengan Mendikbudristek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Januari 2023. Rapat tersebut membahas evaluasi program kerja dan anggaran tahun 2022, serta persiapan pelaksanaan program kerja tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.


Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

2 hari lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kanan) menghadiri sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.


Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

2 hari lalu

Chico Hakim. Instagram
Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.


Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

3 hari lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI Rahmat Bagja ditemui di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, pada Rabu, 13 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo.
Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.


KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

3 hari lalu

Suasana berlangsungnya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

Menurut KPU, dalil yang diajukan PAN soal kehilangan suara pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten tidak didukung oleh alat bukti yang sah.


Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

3 hari lalu

Hakim konstitusi Anwar Usman (kiri) menggunakan inhaler di sela-sela sidang sengketa pileg di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 29 April 2024. Sumber: Tangkapan layar YouTube MK
Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

Dalam permohonannya, KPU meminta MK menolak permohonan PPP terkait pemungutan suara ulang di Dapil Lampung Selatan 7.


Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

3 hari lalu

Ketua Komisioner Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asyari bersama anggota komisioner KPU lainnya dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu malam, 18 Maret 2024. TEMPO/Defara
Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

Menurut Hasyim Asy'ari, yang mengundurkan diri untuk maju di Pilkada 2024 adalah anggota legislatif yang sedang menjabat.


Pertemuan Prabowo-Gibran dan Presiden UEA: Dari Perkenalan hingga Diberi Medali

4 hari lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto (kiri), Presiden UEA Mohamed bin Zayed Al Nahyan (tengah) dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka (kanan) di Istana Al Shati, Abu Dhabi, Senin (13/5/2024). (ANTARA/HO-Humas Prabowo)
Pertemuan Prabowo-Gibran dan Presiden UEA: Dari Perkenalan hingga Diberi Medali

Prabowo dan Gibran menemui Presiden UEA MBZ di Istana Al Shati, Abu Dhabi, pada Senin, 13 Mei, 2024. Berikut hal-hal terkait pertemuan tersebut.


MK Batasi Maksimal 5 Saksi dan 1 Ahli yang Dihadirkan di Sidang Sengketa Pileg

4 hari lalu

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Suhartoyo saat memimpin sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 dengan pemohon calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 1 April 2024. Adapun agenda sidang hari ketiga perkara PHPU Pilpres 2024 itu masih berupa pemeriksaan perkara dengan jadwal acara pembuktian pemohon. Mendengarkan keterangan ahli dan saksi Pemohon dan Pengesahan alat bukti tambahan Pemohon. TIM Hukum Nasional (Amin) menghadirkan 7 ahli dan 11 saksi. TEMPO/Subekti.
MK Batasi Maksimal 5 Saksi dan 1 Ahli yang Dihadirkan di Sidang Sengketa Pileg

MK membatasi saksi dan ahli yang dihadirkan di agenda pembuktian sidang sengketa Pileg.