Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ketua Senat Unpad Tegaskan Seruan Padjajaran Bagian Desakan Moral, Tak Ada Kaitan Dukungan Kontestasi Pemilu

image-gnews
Ketua Senat Akademik Ganjar Kurnia membacakan pernyataan sikap bersama guru besar dan dosen di depan gedung Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, 3 Februari 2024. Civitas akademika Unpad menyatakan sikap Seruan Padjadjaran yang menyoroti masalah hukum, etika berpolitik, dan sikap pemerintah jelang Pemilu 2024. Seruan Padjadjaran ditandatangani 82 guru besar, 1.030 dosen dan alumni, dengan dukungan mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa Unpad. TEMPO/Prima mulia
Ketua Senat Akademik Ganjar Kurnia membacakan pernyataan sikap bersama guru besar dan dosen di depan gedung Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, 3 Februari 2024. Civitas akademika Unpad menyatakan sikap Seruan Padjadjaran yang menyoroti masalah hukum, etika berpolitik, dan sikap pemerintah jelang Pemilu 2024. Seruan Padjadjaran ditandatangani 82 guru besar, 1.030 dosen dan alumni, dengan dukungan mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa Unpad. TEMPO/Prima mulia
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Senat Akademis Universitas Padjajaran (Unpad), Ganjar Kurnia menegaskan tujuh poin yang dibacakan dalam Seruan Padjajaran murni merupakan seruan moral dari kondisi dan situasi saat ini. Ia memastikan tidak ada kaitan dengan dukung mendukung dalam kontestasi Pemilu 2024.

“Ini seruan moral, tidak terkait dengan yang lain. Ini adalah tanggung jawab kita bersama terhadap keadaan,” kata dia, Sabtu, 3 Februari 2024.

Sebelumnya, Akademisi Unpad menyerukan agar masyarakat memilih calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2024 berdasarkan kesadaran dan keyakinan, bukan atas dasar politik uang atau intimidasi. Selain itu mengingatkan soal pelaksanaan Pemilu yang jurdil, aparat yang menegakkan hukum dan pemimpin yang patuh pada hukum dan etika. 

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, sekaligus Ketua Dewan Profesor Unpad, Arief Anshory Yusuf mengatakan, seruan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab kampus menyikapi situasi politik terkini. Ia menguraikan yang membedakan bangsa maju dan belum maju itu bukan perbedaan income, aset, sumber daya, tapi perbedaan  kualitas institusi di mana di dalamnya termasuk kualitas penegakan hukum dan demokrasi. 

"Kalau misalnya ini didobrak dengan berbagai macam pelanggaran etik, potensi-potensi pelanggaran norma dan lain-lain maka pada akhirnya kekuasaan politik dan ekonomi itu akan ada di segelintir kelompok tertentu saja. Dengan begitu, teori ekonomi bilang, bukan hanya keadilan yang tidak akan tercapai, pertumbuhan ekonomi pun tidak,” kata guru besar, yang menjadi salah satu penggagas seruan tersebut.

Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Unpad, Susi Dwi Harijanti menyebut seruan tersebut dirumuskan bersama-sama. 

“Ini merupakan buah pikiran dari beberapa guru besar. Yang kemudian meneguhkan hati kami para guru besar adalah para pimpinan ada di belakang kami, Prof. Ganjar, rektor juga ada di belakang kita,” kata dia.

Susi mengatakan, naskah Seruan Padjadjaran terus mengalami revisi sejak disusun kemarin, Kamis, 2 Februari 2023. Naskah yang dibacakan merupakan versi final. 

“Kami ingin memberikan kesempatan pada guru besar dan yang lain memberikan masukan-masukan termasuk Bu Rektor itu memberikan masukan, kemudian guru besar. Makanya pukul 7.00 pagi tadi masih direvisi, dan ini yang tadi dibacakan adalah final dari semuanya,” kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Susi mengatakan, sejak semalam seruan itu diedarkan untuk mencari dukungan. Hingga pukul 8.00, ia mengklaim terkumpul ribuan tanda tangan dukungan Seruan Padjajajran dari guru besar, dosen, mahasiswa, dan alumni. 

“Ini update terakhir pukul 8 dan masih akan berlangsung terus. Yang menandatangani seruan ini untuk guru besar kurang lebih 82 guru besar. Kemudian bergabung dosen dan alumni sejumlah kurang lebih 1.030 orang. Dan ini menunjukkan betapa seruan moral yang kami sebut dengan Seruan Padjadjaran mendapat dukungan penuh dari civitas academika,” kata dia. 

Mahasiswa siap turun ke jalan

Ketua BEM Unpad Mohamad Haikal Febriansyah mengatakan, seruan ini menyusul sejumlah kampus atas kondisi politik saat ini. “Kita melihat bagaimana civitas academika di berabagi daerah sudah mulai bergerak dan bersuara. Universitas Padjadjaran menajdi kampus pertama di Jawa Barat yang menyatakan sikap dan juga menyampaikan seruan. Ini sebuah tanda bahaya, ini sebuah tanda di mana kita harus memperhatikan kembali kondisi bangsa ini, kondis masa depan kita,” kata dia.

Haikal mengklaim, mahasiswa siap turun ke jalan. “Jika dosen-dosen dan guru besar kami sudah mengatakan ini darurat, maka kami seluruh mahasiswa akan turun ke jalan jika diperlukan oleh bangsa ini. Ini sudah menjadi tanda tidak bisa lagi diam di kelas, duduk manis melihat kondisi bangsa ini jika guru-guru kami sudah bersuara,” kata dia.

Alamsyah, salah satu perwakilan alumni Unpad yang hadir dalam pembacaan Seruan Padjadjaran tersebut mengatakan, seruan moral tersebut tidak terkait dengan dukung mendukung dalam kontestasi pemilu. 

“Ini bukan urusan dukung mendukung, oleh karena itu kami berharap pada pihak-pihak yang sedang mengemban jabatan politik tertentu agar tidak menyatakan sebagai sebuah orkestrasi untuk elektabilitas. Semata-mata apa yang disampaikan oleh para guru bedsar yang kami hormati tidak ada kepentingan politik dan semata-mata untuk keselamatan bangsa ke depan,” kata dia, Sabtu, 3 Februari 2024.

Pilihan Editor: Akademisi Unpad Serukan Warga Pilih Capres Bukan atas Dasar Politik Uang tapi Keyakinan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Soal Partai di Luar KIM Gabung Koalisi Prabowo, Gerindra Sebut Tak Pernah Punya Masalah dengan PKS

12 jam lalu

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (tengah) bergandengan tangan dengan Presiden PKS Sohibul Iman (kiri) dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri setelah melakukan pertemuan di DPP PKS, Jakarta, Senin, 30 Juli 2018. Pertemuan tersebut untuk membahas hasil dari penyampaian Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional yang menunjuk Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2019 serta Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri dan ustad Abdul Somad sebagai cawapres. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Partai di Luar KIM Gabung Koalisi Prabowo, Gerindra Sebut Tak Pernah Punya Masalah dengan PKS

Politikus Gerindra mengatakan belum ada komunikasi langsung dari PKS untuk bergabung dengan koalisi Prabowo.


Wakil Ketua MWA: 7 Bakal Calon Berpotensi Jadi Rektor Unpad 2024-2029l

15 jam lalu

Universitas Padjajaran atau Unpad. unpad.ac.id
Wakil Ketua MWA: 7 Bakal Calon Berpotensi Jadi Rektor Unpad 2024-2029l

Terdapat 14 bakal calon dalam pemilihan Rektor Universitas Padjajaran atau Unpad.


Pakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku

1 hari lalu

Massa pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden 01 Anies - Muhaimin saat melaksanakan shalat dzuhur saat menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Senin 22 April 2024. Dalam aksinya massa menuntut Mahkamah Konstitusi memutus sengketa Pilpres 2024 dengan adil. Aksi ini merupakan respons masyarakat terhadap kecurangan yang terjadi dalam kontestasi Pilpres 2024. TEMPO/Subekti.
Pakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku

Ahli Konstitusi UII Yogyakarta, Ni'matul Huda, menilai putusan MK mengenai sengketa pilpres dihasilkan dari pendekatan formal legalistik yang kaku.


DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (Kanan) bersama jajaran Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos (tengah), August Melasz memberikan keterangan saat konferensi pers kasus pemanfaatan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di Kantor KPU, Jakarta, Senin, 19 Februari 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.


DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

Suasana rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI membahas revisi Peraturan KPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023. Rapat tersebut membahas penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXV/2023 terkait batas usia capres dan cawapres yang diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.


Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

1 hari lalu

Massa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menggelar aksi bersama Desa Jilid III di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 31 Januari 2024. Dalam aksi tersebut mereka menuntut DPR RI untuk mengesahkan revisi UU Desa yang diantara tuntutannya ialah penambahan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.


Menang Telak di Aceh saat Pilpres 2024, Anies: Terima Kasih Orang-orang Pemberani

1 hari lalu

Bakal Calon Presiden dari Partai NasDem, Anies Baswedan (tengah) berjabat tangan dengan warga seusai melaksanakan salat Jumat di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Jumat, 2 Desember 2022. Kunjungan Anies Baswedan bersama sejumlah pengurus Partai NasDem di Aceh untuk menjalin silaturahmi dengan Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud, para ulama, tokoh adat serta para pendukungnya. ANTARA/Ampelsa
Menang Telak di Aceh saat Pilpres 2024, Anies: Terima Kasih Orang-orang Pemberani

Anies Baswedan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Aceh karena telah memberi dukungan di Pilpres 2024.


CekFakta #258 Energi Positif yang Palsu selama Pilpres 2024

2 hari lalu

Baliho sosialisasi visi dan misi tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024 yang terpasang di kawasan Kuningan, Jakarta, Senin, Selasa, 9 Januari 2024. Baliho sosialisasi tersebut bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar mengetahui visi dan misi ketiga paslon capres-cawapres 2024 serta mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari 2024. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
CekFakta #258 Energi Positif yang Palsu selama Pilpres 2024

Toxic Positivity; Energi Positif yang Palsu selama Pilpres 2024


Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

2 hari lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?


Profil 14 Bakal Calon Rektor Unpad, Ada Dosen dari Universitas Sebelas April

2 hari lalu

Sebagian dari 14 bakal calon dalam Pemilihan Rektor Unpad 2024. (ANWAR SISWADI)
Profil 14 Bakal Calon Rektor Unpad, Ada Dosen dari Universitas Sebelas April

Panitia Pemilihan Rektor Unpad sudah menetapkan 14 bakal calon dari total 16 pendaftar. Profilnya beragam, mulai dari wakil dekan hingga dosen.