Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Alat Bantu Mencoblos untuk Tunanetra di Pemilu 2024, Ada Karton dan Map Khusus

image-gnews
Pemilih tunanetra, Siti Saadah, 41 tahun, menunjukkan template braille untuk surat suara DPD seusai mencoblos di TPS 027 Danunegaran, Yogyakarta, Rabu, 17 April 2019. TEMPO | Pito Agustin Rudiana
Pemilih tunanetra, Siti Saadah, 41 tahun, menunjukkan template braille untuk surat suara DPD seusai mencoblos di TPS 027 Danunegaran, Yogyakarta, Rabu, 17 April 2019. TEMPO | Pito Agustin Rudiana
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyiapkan skenario pencoblosan untuk penyandang tunanetra pada Pemilu 2024. Skenario tersebut tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1202 Tahun 2023 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Tunanetra dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dilansir dari antara, Sedikitnya terdapat 352.784 pemilih disabilitas pada Pemilu 2024, menurut Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) yang disinkronisasi KPU untuk proses coklit per 14 Februari 2023.

Pemilih dengan disabililitas netra atau tunanetra merupakan mayoritas dari jumlah tersebut, dengan jumlah 110.881 orang, atau 0,054 persen dari proyeksi total pemilih. Berikut beberapa fasilitas yang disiapkan KPU untuk penyandang tunanetra. 

Dikutip dari jdih.kpu.go.id, Alat Bantu Tunanetra pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 
adalah alat bantu coblos yang digunakan untuk membantu pemilih  tunanetra pada saat pemungutan suara. Nantinya, ukuran Alat Bantu Tunanetra disesuaikan dengan jumlah Pasangan Calon yang ditetapkan. Terdapat lima kategori ukuran Alat Bantu Tunanetra untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Sementara itu, penyandang tunanetra akan diberi jenis kertas menggunakan bahan art karton dengan ketebalan 190 gram. Bentuk dan format surat suara juga dibedakan, bentuk Alat Bantu Tunanetra berupa kantong map dengan dua sisi yang saling merekat di sisi samping kiri dan bawah, sedangkan sisi atas dan kanan tidak direkatkan guna jalan memasukkan surat suara. Pada sisi kanan kantong map dibuatkan sobekan bentuk setengah lingkaran (coak ke dalam) untuk memudahkan mengambil atau menarik kembali surat suara dari dalam alat bantu. 

Desain alat bantu tunanetra berbentuk empat persegi panjang dalam keadaan terlipat yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian luar dan dalam. Nantinya, surat suara akan dibuat menggunakan huruf awas dan huruf braille yang tegas dan dapat diraba oleh jari, yang desainnya sama seperti surat suara dengan warna hitam putih. 

Huruf braille yang digunakan harus memenuhi syarat keterbacaan, dan titik-titik emboss harus memiliki ketinggian tonjolan minimal 0,5 milimeter.

Untuk menyukseskan Pemilu 2024 bagi tunanetra, KPU juga melakukan sosialisasi terkait penggunaan surat suara bagi tunanetra. Dikutip dari antaranews.com, pada Rabu, 10 Januari 2024, KPU melakukan sosialisasi di Blitar, Jawa Timur. Sosialisasi tersebut dilakukan oleh Komisioner KPU Bidang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Rangga Bisma Aditya. 

Rangga memberikan sosialisasi kepada komunitas disabilitas yang tergabung dalam Persatuan Tunanetra Indonesia. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk mewujudkan pemilu 2024 yang inklusif, serta memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi, termasuk penyandang disabilitas.

Pilihan Editor: KPU Pastikan Pengemasan Logistik Pemilu 2024 Selesai 1 Februari

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Respons Bawaslu Jakut soal Dharma-Kun Tak Penuhi Syarat Verifikasi Faktual Kesatu KPU DKI Jakarta

39 menit lalu

Purnawirawan Polri Dharma Pongrekun dan Insinyur Teknik Elektro R. Kun Wardana Abyoto resmi menyerahkan berkas dukungan bakal paslon di Pilkada Jakarta 2024 lewat jalur independen pada Ahad malam, 12 Mei 2024 di Gedung KPU Jakarta. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Respons Bawaslu Jakut soal Dharma-Kun Tak Penuhi Syarat Verifikasi Faktual Kesatu KPU DKI Jakarta

KPU Jakarta mengumumkan bahwa pasangan calon perseorangan Dharma-Kun harus memperbaiki data faktual.


Cak Imin Bangga Suara PKB Meningkat Pesat di Pemilu 2024 Padahal Cuma Punya 2 Menteri di Kabinet

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menghadiri peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-26 sekaligus pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Selasa, 23 Juli 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Cak Imin Bangga Suara PKB Meningkat Pesat di Pemilu 2024 Padahal Cuma Punya 2 Menteri di Kabinet

Cak Imin menyebut keterbatasan 2 kursi menteri di kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi tetap bisa membuat PKB bertahan.


Jokowi Bilang Surat Presiden Pergantian Komisioner KPU Masih Diproses

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyapa anak-anak yang menyambutnya saat tiba di Istora Papua Bangkit, Jayapura, Selasa 23 Juli 2024. Presiden menghadiri peringatan Hari Anak Nasional Ke-40 bertema
Jokowi Bilang Surat Presiden Pergantian Komisioner KPU Masih Diproses

Jokowi tidak menjawab secara rinci ketika wartawan menanyakan kapan Surpres itu akan dikirim.


Politikus PKB Minta KPU Ubah Aturan Anggota DPR Harus Mengundurkan Diri Jika Daftar Pilkada

2 hari lalu

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Jazilul Fawaid di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat pada Selasa, 2 Juli 2024. TEMPO/ Desty Luthfiani
Politikus PKB Minta KPU Ubah Aturan Anggota DPR Harus Mengundurkan Diri Jika Daftar Pilkada

Wakil Ketua Umum PKB itu mengatakan aturan tersebut menyulitkan partai bila ingin mencalonkan kadernya sebagai kepala daerah.


Lolos DPD RI setelah Dilakukan Pemungutan Suara Ulang, Ini Profil Eks Terpidana Korupsi Irman Gusman

2 hari lalu

Ketua DPD RI periode 2009-2016, Irman Gusman, meluncurkan buku berjudul Menyibak Kebenaran: Drama Hukum, Jejak Langkah, dan Gagasan Irman Gusman
Lolos DPD RI setelah Dilakukan Pemungutan Suara Ulang, Ini Profil Eks Terpidana Korupsi Irman Gusman

Irman Gusman merupakan eks Ketua DPD RI periode 2009-2016. Dia dipecat setelah menjadi tersangka kasus korupsi impor gula Perum Bulog.


Respons PSI Soal Ajakan KPU Bali agar Parpol Tak Gunakan Baliho di Pilkada

3 hari lalu

Ketua DPW PSI Bali Nengah Yasa Adi Susanto saat diwawancara soal baliho kampanye di Denpasar, Sabtu, 20 Juli 2024. ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
Respons PSI Soal Ajakan KPU Bali agar Parpol Tak Gunakan Baliho di Pilkada

PSI Bali tetap mendukung kampanye Pilkada 2024 yang ramah lingkungan.


KPU Pastikan Persiapan Penyelenggaraan Pilkada 2024 Tak Terganggu Meski Belum Ada Ketua Definitif

3 hari lalu

Komisioner KPU RI Idham Holik saat peluncuran tahapan Pilkada Serentak di Denpasar, Bali, Minggu malam (5/5/2024). ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
KPU Pastikan Persiapan Penyelenggaraan Pilkada 2024 Tak Terganggu Meski Belum Ada Ketua Definitif

DPR belum menerima surat presiden soal pengganti Hasyim Asy'ari sebagai Ketua KPU RI.


DPR Belum Terima Surat Presiden soal Pengganti Komisioner KPU Hasyim Asy'ari

4 hari lalu

DPR Belum Terima Surat Presiden soal Pengganti Komisioner KPU Hasyim Asy'ari

Jokowi telah menandatangani Kepres Nomor 73P tertanggal 9 Juli 2024 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Hasyim Asy'ari sebagai anggota KPU RI.


KPK Putuskan Buka Obstruction of Justice Kasus Harun Masiku Seusai Periksa Istri Saeful Bahri

4 hari lalu

Kenapa Harun Masiku Sulit Ditangkap?
KPK Putuskan Buka Obstruction of Justice Kasus Harun Masiku Seusai Periksa Istri Saeful Bahri

KPK memutuskan untuk membuka obstruction of justice atau perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku seusai penyidik memeriksa saksi Dona Berisa.


Gelar Pemungutan Suara Ulang DPD di Sumbar, KPU Akui Habiskan Anggaran Rp 350 Miliar

5 hari lalu

Ilustrasi pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dok. TEMPO/Fully Syafi;
Gelar Pemungutan Suara Ulang DPD di Sumbar, KPU Akui Habiskan Anggaran Rp 350 Miliar

Plt Ketua KPU Mochammad Afifuddin membenarkan soal biaya pemungutan suara ulang atau PSU DPD di Sumbar menelan biaya hingga Rp 350 miliar.