TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan mengatakan kekecewaannya atas pembatalan sepihak pemerintah daerah Mataram dalam kegiatan Desak Anies Episode: Mataram di Taman Budaya, Jalan Airlangga, Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Nusa Tenggara Barat.
"Saya ingin mengimbau kepada pemerintah untuk memberikan arahan kepada seluruh jajaran aparatur sipil negara agar bersikap netral dan tidak mempersulit salah satu calon," kata Anies, Selasa, 19 Desember 2023.
Ia mengatakan pihaknya sudah berkali-kali mendapat perlakuan tak adil ketika melangsungkan kegiatan sosialisasi politik. Ia pun menekan pada pemerintah daerah tidak menghalangi kegiatan politik baik pilpres maupun pileg.
"Itu kami rasakan bukan hanya sekali. Sudah berkali-kali," katanya.
Anies menyoroti bahwa pembatalan kegiatan Desak Anies Episode: Mataram ini terjadi di last minute kegiatan dan secara sepihak.
Baca Juga:
"Last minute, izin dibatalkan secara sepihak," kata dia.
Anies menyebutkan Indonesia adalah negeri merdeka, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menjalani proses kampanye dan saat ini kata Anies adalah masa boleh melakukan dialog di ruang terbatas.
"Ini adalah ruang terbatas," katanya.
"Jadi tunjukan bahwa netralitas itu ada, dan bila ada yang tidak netral diberi sanksi supaya kedisiplinan hadir," ucapnya.
Ia pun mengimbau kepada semua pihak bahwa praktik menghalang-halangi kegiatan ekspresi itu berarti bukan praktik yang sehat, Anies ingin semuanya menjaga demokrasi Indonesia.
"Kami akan mengungkapkan saja setiap kali ada penghalangan-penghalangan kami laporkan kepada publik," kata dia.
Kegiatan Anies Dipindahkan
Kendati pelaksanaan Desak Anies Episode: Mataram batal berlangsung di Taman Budaya Kota Mataram, Anies tetap melanjutkan giat interaktif tersebut di sebuah kafe kopi.
Di sana Anies disapa antusias oleh anak muda Mataram. Ia diketahui menyinggung isu sosial, politik terkini. Salah satunya ihwal komitmennya menjalankan roda pemerintahan tidak ada conflict interest di tingkat menteri.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bakal memecat menterinya jika memiliki konflik kepentingan dalam mengemban tugasnya.
"Itu harus dijaga konsisten, jadi jangan sampai di awal tegas soal tidak ada konflik kepentingan tapi sambil jalan pelan-pelan itu ditoleransi," kata dia
Anies mengatakan konsistensi pemerintahan harus dijaga agar terhindarnya kepentingan politik, pasalnya lara menteri ini bertugas di wilayah publik.
"Maka dia harus bekerja atas nama publik dan itu ditegaskan," kata dia.
Anies mengingatkan seorang menteri sudah disumpah maka ucapannya tindakannya, tanda tangannya tersebut di atas nama negara.
"Bukan lagi atas nama pribadi. Dia tidak boleh lagi bekerja untuk kepentingan dirinya, karena itu disumpah," kata dia.
Anies mengatakan guna memastikan konsisten pemerintah menjaga konflik interest menteri-menteri, ia akan melakukan menandatangani komitmen.
"Saya pastikan," kata dia.
Pilihan Editor: Soal Ndasmu Etik Begini Pembelaan Prabowo dan Timnya, Pengamat: Umpatan Sarkasme, Kontras dengan Gemoy
