TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden Mahfud Md., dijadwalkan akan berkampanye di Jakarta pada Rabu, 20 Desember hari ini. Di tempat terpisah, pasangan nomor urut 3 itu akan menjalani beberapa kegiatan.
Ganjar Pranowo, misalnya, dijadwalkan akan menghadiri rangkaian peresmian Sekretariat Nasional atau Seknas Baki Gama pada Rabu, 20 Desember 2023. Acara yang akan digelar pukul 19.00 itu terdapat tiga agenda.
Berdasarkan informasi yang diperoleh Tempo, acara tersebut akan ada deklarasi dukungan dari ratusan pelajar sarjana hukum dan advokasi Indonesia kepada Ganjar-Mahfud, peluncuran hotline pengaduan kecurangan pemilihan umum atau Pemilu, dan peresmian Seknas Baki Gama 03.
Rencananya, kegiatan itu akan dilaksanakan di Sekretariat Nasional Baki Gama di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.
Sementara itu, calon wakil presiden pendamping Ganjar, yaitu Mahfud Md., dijadwalkan akan melaksanakan kampanye di Jakarta Utara. Pada pukul 09.30, Mahfud akan menghadiri Acara Rembuk Nasional Sahabat Saksi dan Korban untuk Indonesia di Camp Hulu Cai, Ciawi, Jakarta.
Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu dijadwalkan akan makan seafood bersama nelayan di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara pada pukul 12.30. Sementara itu, pada pukul 15.00, Mahfud akan memberikan sambutan peringatan Hari Migran Sedunia di Ballroom The Margo Hotel, Beji, Depok.
Ganjar Bicara Ketahanan Pangan di IPB
Sebelumnya, calon presiden Ganjar Pranowo memaparkan programnya dalam acara Food & Agriculture Summit II dan Dialog Calon Presiden RI 2024-2029 di Institut Pertanian Bogor pada Selasa kemarin, 19 Desember 2023. Acara itu diselenggarakan oleh Himpunan Alumni IPB.
Dalam acara tersebut, Ganjar mengatakan situasi ketahanan pangan di Indonesia telah menjadi isu yang terus diperbincangkan. Faktor utama yang masih menjadi problem adalah ketergantungan pada impor, terutama untuk komoditas bahan pokok seperti beras.
“Padahal ketergantungan ini dapat membuat negara rentan terhadap fluktuasi harga di pasar internasional, perubahan iklim, dan gangguan pasokan global,” kata Ganjar saat memaparkan programnya dalam acara Food & Agriculture Summit II dan Dialog Calon Presiden RI 2024-2029 di Institut Pertanian Bogor seperti pada keterangan tertulis, Selasa malam, 19 Desember 2023.
Sebelumnya, Rektor IPB, Arif Satria, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa sebanyak 35 persen penelitian IPB dihilirisasi oleh IPB sendiri. Menurut Ganjar apa yang telah dilakukan IPB merupakan langkah yang paling konkret, tidak berhenti pada riset, tetapi berlanjut kepada hilirisasi pertanian. “Maka, gregetan saya adalah dengan data sains yang ada itu, seharusnya kita bisa ambil, saya tawarkan secara terbuka, kemudian mau atau tidak, kita kontrak di situ,” kata bekas Gubernur Jawa Tengah itu.
Kontrak yang Ganjar maksud adalah kontrak untuk menjalankan hilirisasi dengan riset PBB dalam waktu dua tahun. Menurut Ganjar hasil pertaniannya akan membantu terwujudnya ketahanan pangan Indonesia. “Ilmunya sudah ada, metodenya sudah ada, orangnya pemerintah yang menyediakan, lahannya bisa kita carikan dan kemudian hasilnya bisa terukur, maka kedaulatan pangan saya kira menjadi semakin optimistis dengan apa yang dilakukan IPB,” kata Ganjar.
Ganjar menyebut kedaulatan pangan ini harus dilakukan segera menyusul indeks keamanan pangan Indonesia yang hanya 60,2, lebih rendah dibandingkan Singapura yang nilainya 73,1. Menurut dia, upaya ini bisa diatasi dengan ketersediaan pangan yang murah.
“Kondisi ini, tentunya bisa diatasi melalui ketersediaan pangan murah. Smart Distribution, Smart Farming, dan Smart Fishing adalah solusi dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Tentu, untuk merealisasikan itu, sangat diperlukan periset nasional dan pusat data yang Sat Set terintegrasi dalam Satu Data Indonesia melalui KTP Sakti”, jelas Ganjar.
Ganjar menyebut 77 persen wilayah Indonesia terdiri atas laut dan air. Di sisi lain, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2021 menunjukkan bahwa sektor maritim hanya berkontribusi sekitar 7,6 persen.
Menurut dia, ada tiga hal pokok yang harus dilakukan untuk mengatasi persoalan itu agar dapat mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat maritim. Tiga hal itu adalah ekonomi pesisir, nelayan produktif, dan blue economy atau ekonomi biru.
“Apalagi sekarang, 12,5 persen dari angka kemiskinan nasional berada di wilayah pesisir. Tentu, untuk mengatasi persoalan ini, kita bisa meningkatkan wisata konservasi dan kearifan lokal dengan skill set, yang meliputi vokasi keterampilan, teknik lingkungan, dan menjalankan manajemen ekonomi yang lebih terukur,” kata dia.
Sementara itu, kata Ganjar, dalam upaya meningkatkan produktivitas nelayan, ada tiga program yang akan dikerjakan apabila terpilih sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia, periode 2024-2029, yaitu pertama KTP Sakti. Satu data alokasi subsidi usaha produktif (solar nelayan & alat tangkap ikan). Kedua Pengampunan & Keringanan Kredit Produktif Nelayan, dan yang ketiga adalah Asuransi Pertanian untuk gagal panen.
“Lalu, untuk mewujudkan blue economy di Indonesia, kita harus buat blueprint untuk Blue Carbon Credit ekosistem pantai dan laut di Indonesia. Sebab menurut riset Cides tahun 2021, terdapat potensi Blue Carbon Credit senilai Rp 3.540 triliun,” jelas dia.
Pilihan Editor: Temui Ketua PGI, Mahfud Md: Pemerintah Jamin Keamanan Natal dan Tahun Baru 2024
