Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

BEM SI Tantang Gibran Rakabuming Debat di Depan Kantornya

Reporter

Editor

Febriyan

image-gnews
Puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam BEM SI menggelar aksi di depan Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Senin sore, 18 Desember 2023. Mereka sempat mengajak Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang juga cawapres nomor urut 2 untuk debat. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam BEM SI menggelar aksi di depan Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Senin sore, 18 Desember 2023. Mereka sempat mengajak Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang juga cawapres nomor urut 2 untuk debat. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Iklan

TEMPO.CO, Solo - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang datang dari berbagai kampus menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, Senin sore, 18 Desember 2023. Mereka menantang Gibran untuk berdebat.

Puluhan mahasiswa itu awalnya menggelar aksi unjuk rasa untuk mengkritik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) dalam Pilpres 2024. Putusan itu yang membuka jalan bagi gibran menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. 

"Gerakan ini merupakan gerakan keberlanjutan, dari gerakan pertama yang pernah kita gelar di Monumen 45 Jakarta kemudian di kawasan Titik Nol Jogja. Dan hari ini di Kota Solo, menilik keresahan atas demokrasi yang ada, terkait dengan putusan MK yang telah melanggar etika, kita merasa dikhianati dari proses hukumnya," kata Koordinator Wilayah BEM SI Kerakyatan Jateng dan DIY sekaligus BEM KM Unisri Solo Raafila Anbiya kepada wartanawan di sela aksinya.

Tantang Gibran berdebat dan ungkit dinasti politik Jokowi

Mereka juga sempat menantang Gibran untuk berdebat pada aksi tersebut. Raafila menyatakan mereka kecewa putra sulung Presiden Jokowi itu pernah tidak hadir saat diundang ke berbagai forum untuk memaparkan visi-misinya.

"Sebetulnya hari ini untuk mengajak Mas Gibran debat. Karena rasa ketidakpuasan kita. Pertama karena etika tadi etika hukum yang telah dilanggar. Putusan MKMK yang hari ini ternyata masih dilanggengkan untuk cawapres, yang kedua kami sangat kecewa karena beberapa hal waktu kegiatan publik Mas Gibran tidak mau hadir. Kami ingin melihat gagasan Mas Gibran seperti apa untuk membawa negara ini," kata dia. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Para mahasiswa itu juga menyoroti praktek dinasti politik yang dilakukan Presiden Jokowi dan keluarganya. Jokowi dinilai telah melakukan berbagai upaya untuk melanggengkan kekuasaan. Mereka menyinggung isu putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, yang ingin maju sebagai calon Gubernur Jawa Tengah.

"Ternyata dari tahun ke tahun menuju pemilu hari ini keluarga Jokowi ingin memiliki rasa kuasa. Kemarin ternyata beredar isu rumor menjadi gubernur Jateng. Jangan sampai terjadi kekacauan seperti di MK langgengnya Gibran jadi cawapres," ujar Raafila.

Dalam aksi itu, para mahasiswa membawa dua spanduk bertulis "Evaluasi 9 Th Rezim Jokowi" dan "Tahta untuk Rakyat" yang mereka bentangkan. Mereka juga terlihat membawa jagung yang menurut mereka itu sebagai simbol demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. 

Sayangnya, aksi BEM SI tersebut tak mendapatkan tanggapan dari Gibran Rakabuming Raka. Gibran diketahui tidak berada di ruang kerjanya di Balai Kota Solo itu. Calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto itu terpantau meninggalkan Balai Kota sejak siang, sekitar pukul 11.00 WIB dan hingga sore tadi belum kembali ke kantornya itu.  

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

17 menit lalu

Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

Yustinus Prastowo mengatakan Kementerian sudah menyiapkan beberapa rencana untuk menangani masalah di Bea Cukai.


82 Tahun Jusuf Kalla, Melihat Kembali Jejak Politik JK Wakil Presiden di 2 Pemerintahan

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo menerima laporan pertanggung jawaban dari Wapres Jusuf Kalla saat acara perpisahan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menteri Kabinet Kerja periode 2014-2019 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 18 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
82 Tahun Jusuf Kalla, Melihat Kembali Jejak Politik JK Wakil Presiden di 2 Pemerintahan

Rabu, 15 Mei 2024, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla genap berusia 82 tahun. Ini perjalanan politik JK.


Pemerintah Belum Bahas Kelanjutan Program Bansos Beras 10 Kg, Airlangga: Harga Beras Mulai Turun

2 jam lalu

Warga usai mendapat sekarung beras saat pembagian bansos beras di kantor Desa Sukamanah, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 11 Mei 2024. Kementerian Sosial mendistribusikan bantuan sosial beras sebagai jaring pengaman sosial untuk keluarga penerima manfaat yang sudah terdata dan terverifikasi. TEMPO/Prima mulia
Pemerintah Belum Bahas Kelanjutan Program Bansos Beras 10 Kg, Airlangga: Harga Beras Mulai Turun

Jokowi memberi sinyal bahwa bansos beras akan dilanjutkan hingga akhir tahun ini.


Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

2 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/5/2024). ANTARA/Rangga Pandu
Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

Sri Mulyani menyampaikan informasi ihwal perkembangan perekonomian global terkini kepada Jokowi di Istana.


4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

5 jam lalu

Logo Muhammadiyah. wikipedia.org
4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

PP Muhammadiyah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi mengenai pembentukan Pansel KPK.


Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

5 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/5/2024). ANTARA/Rangga Pandu
Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan kepada Presiden Jokowi terkait sorotan publik terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belakangan ini.


Revisi UU Kementerian Negara, DPR Berencana Hapus Pasal tentang Jumlah Kementerian

5 jam lalu

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengetok palu saat rapat kerja mengenai kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bersama pemerintah dan DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Dalam RUU DKJ, kekhususan yang diberikan kepada Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional, kota global, dan kawasan aglomerasi.  ANTARA/Aditya Pradana Putra
Revisi UU Kementerian Negara, DPR Berencana Hapus Pasal tentang Jumlah Kementerian

Baleg DPR RI berencana menghapus Pasal 15 UU Kementerian Negara mengatur bahwa jumlah kementerian yang ada adalah 34.


Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa Tembus 8 Persen

6 jam lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto (kiri), Presiden UEA Mohamed bin Zayed Al Nahyan (tengah) dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka (kanan) di Istana Al Shati, Abu Dhabi, Senin (13/5/2024). (ANTARA/HO-Humas Prabowo)
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa Tembus 8 Persen

Prabowo mengatakan Indonesia bisa dengan mudah mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam 2-3 tahun mendatang.


Sri Mulyani Lapor Perkara Bea Cukai ke Jokowi di Istana, Janji Lakukan Perbaikan

6 jam lalu

Menkeu Sri Mulyani menunjukan bukti SPT Pajak kepada Presiden Joko Widodo usai Penyerahan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Tahun Pajak 2023 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 22 Maret 2024. Masyarakat Indonesia yang merupakan wajib pajak diberikan tenggat waktu pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak 2023 hingga 31 Maret 2024. Pelaporan mudah, tidak perlu lagi datang ke kantor pajak. TEMPO/Subekti.
Sri Mulyani Lapor Perkara Bea Cukai ke Jokowi di Istana, Janji Lakukan Perbaikan

Sri Mulyani juga menyampaikan tantangan Bea Cukai di era pesatnya perkembangan teknologi.


Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

6 jam lalu

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/5/2024). ANTARA/Rangga Pandu
Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Penugasan untuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro dari Jokowi berlaku per hari ini.