Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Timnas Amin Pertanyakan Dalih KPU Ubah Format Debat Capres 2024

Reporter

image-gnews
Amnesty menggelar diskusi soal HAM dengan menghadirkan tiga perwakilan dari tim pemenangan masing-masing paslon peserta Pilpres 2024, di antaranya Anang Zubaidy dari Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN); Munafrizal Manan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, serta Ifdal Kasim dari Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Sabtu 2 Desember 2023. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
Amnesty menggelar diskusi soal HAM dengan menghadirkan tiga perwakilan dari tim pemenangan masing-masing paslon peserta Pilpres 2024, di antaranya Anang Zubaidy dari Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN); Munafrizal Manan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, serta Ifdal Kasim dari Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Sabtu 2 Desember 2023. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tim Kemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mempertanyakan keputusan Komisi Pemilihan Umum yang mengubah format debat capres dan cawapres berbeda dengan pada Pilpres 2019. Pada Pilpres 2024, debat capres maupun cawapres akan didampingi pasangannya dengan porsi tertentu.

"Kita juga bertanya mengapa di 2019, cawapres diberi kesempatan untuk mengelaborasi gagasannya di debat cawapres sendiri-sendiri," kata anggota TKN Anies-Muhaimin atau Timnas Amin, Anang Zubaidy, seusai diskusi "Kebebasan, Kesetaraan, Keadilan", di Pos Bloc, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Sabtu, 2 Desember 2023.

Anang mengatakan publik membutuhkan gagasan cawapres itu seperti apa. Sebab, bagaimana pun antara capres dan cawapres adalah pasangan yang tidak bisa dipisahkan. Sosok itu, kata dia, bukan dilihat pada satu orang, tapi keduanya. Keduanya saling mengisi.

Sebab itu, debat khusus antarcawapres sangat penting. Ketika salah satu dari kedua pasangan itu tidak duketahui gagasannya, bagaimana mungkin publik menentukan pilihan kepada pasangan tersebut.

"Padahal debat itu kan adu gagasan," ujar Anang, yang menjadi anggota Tim Hukum Nasional Amin tersebut.

KPU menegaskan debat Pilpres 2024 akan melibatkan calon presiden dan calon wakil presiden. Komisioner KPU Idham Holik, menjelaskan debat capres-cawapres dilakukan lima kali, seperti diatur Pasal 50 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023.

"Ada (debat cawapres). Itu jadwal saya kirim, saya kemarin ikut rapat," kata Idham, melalui aplikasi perpesanan, Jumat malam, 1 Desember 2023. Ia membantah pemberitaan soal tidak adanya debat cawapres.

Pada Pilpres 2024, menurut Idham, cawapres akan turut mendampingi pasangannya saat debat capres, demikian sebaliknya. Proporsi bicara masing-masing capres dan cawapres, menurut dia, tergantung agenda debat hari itu, apakah debat capres atau debat cawapres.

Format tersebut berbeda dengan debat pada Pilpres 2019. Lima tahun lalu, KPU menggelar lima kali debat dengan komposisi satu kali debat khusus cawapres, dua kali khusus capres, dan dua kali dihadiri capres-cawapres.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Anang menuturkan, KPU yang dipimpin Hasyim Asy'ari itu harus mengembalikan format debat seperti semula. Ada sesi khusus bagi setiap calon wakil presiden tanpa didampingi capres. "Kalau bisa KPU ubah konsep debatnya dengan tetap ada (cawapres sendiri) seperti 2019," ujar dia.

Dalam penyelenggaraan negara presiden dan wakil presiden punya peran masing-masing. Dan wakil presiden, tutur Anang, memiliki peran strategis. Menurut dia, dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024, cawapres dihadirkan di depan publik dengan memiliki gagasan. "Maka gagasan yang harus dibawa wakil presiden itu harus clear," tutur Anang. 

Dia menjelaskan, ke depan yang diharapkan, presiden dan wakil presiden tidak saling mendominasi. Sepasang pemimpin ini harus saling mengisi. Misalnya, dia mencontohkan Anies punya kemampuan di bidang ekonomi, Muhaimin memiliki kapasitas mumpuni di bidang politik.

"Nanti masyarakat bisa menilai pasangan ini bisa saling mengisi tidak, ujar dia. "Begitu juga pasangan lain."

Menurut dia, dengan dihadirkan dalam sesi terpisah antara capres dan cawapres itu agar masyarakat menilai. Menurut dia, publik perlu mengetahui kemampuan personal setiap pasangan calon. "Keduanya punya kapasitas sendiri-sendiri, dan itu masyarakat butuh tahu. Capres A seperti apa, cawapres A seperti apa, begitu juga capres B dan cawapres B," ucap dia.

Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengungkap alasan mengubah format debat capres-cawapres. Ia menyebut calon presiden dan calon wakil presiden harus bersama-sama hadir dalam debat untuk menunjukkan kesatuan dan kekompakan di antara mereka kepada publik.

"Sehingga publik makin yakin dengan penampilan mereka pada saat debat," kata Hasyim usai Rapat Koordinasi Persiapan Debat Pasangan Capres-Cawapres Tahun 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Kamis. 30 November 2023.

Pilihan Editor: Data DPT Pemilu 2024 Bocor, Bawaslu Kaji Dugaan Pelanggaran oleh KPU

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

1 hari lalu

Warga menunjukan tulisan penolakan politik uang saat Bawaslu On Car Free Day pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu 28 Maret 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?


Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

1 hari lalu

Ilustrasi politik uang. shutterstock.com
Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?


Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

1 hari lalu

Feri Amsari. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.


Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf saat memimpin rapat kerja dengan Mendikbudristek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Januari 2023. Rapat tersebut membahas evaluasi program kerja dan anggaran tahun 2022, serta persiapan pelaksanaan program kerja tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.


Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, ketika ditemui di kompleks DPR Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Mei 2024. TEMPO/Defara
Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.


Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

2 hari lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat bersiap saat konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei ini, Djarot mengatakan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karenanya keduanya sedang sibuk dan menyibukan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.


KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

2 hari lalu

Warga saat mengurus berkas pindah memilih atau pindah TPS Pemilu di kantor KPU Depok, Jawa Barat, Senin, 15 Januari 2024. Hari terakhir pengurusan surat pemilih yang pindah tempat memilih atau TPS bagi pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), agar tetap bisa melakukan pencoblosan di lain tempat ramai dipadati oleh warga. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

KPU Kota Depok mengungkap alasan tidak ada paslon wali kota dari jalur independen atau perseorangan di Pilkada 2024.


Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

2 hari lalu

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Juri Ardiantoro menyampaikan sambutan saat deklarasi dukungan oleh Penjahit di Kediaman Prabowo, Kertanegara 4, Jakarta, Ahad, 14 Januari 2024. Penjahit yang tergabung dalam Penjahit Indonesia Raya (PIR) mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

Simak profil Juri Ardiantoro di sini.


KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

2 hari lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kedua kanan) berdiskusi dengan Komisioner KPU Yulianto Sudrajat (kiri), Mochammad Afifuddin (kedua kiri), Idham Holik (kanan) saat memimpin rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tingkat nasional di Kantor KPU, Jakarta, Rabu, 28 Februari 2024. KPU melakukan rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara dari pemungutan suara luar negeri tingkat nasional. ANTARA/Galih Pradipta
KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

Ada satu bakal pasangan calon independen yang mengundurkan diri, meskipun telah memenuhi syarat dukungan.


KPU Sebut Bakal Calon Independen di Pilkada Kalbar Mengundurkan Diri

2 hari lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
KPU Sebut Bakal Calon Independen di Pilkada Kalbar Mengundurkan Diri

KPU menyatakan bakal calon independen di Pilkada Kalbar 2024, Muda Mahendara-Suyanto Tanjung, mundur meski memenuhi syarat dukungan.