Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Lika-liku Mahkamah Konstitusi dan Gejala Kemerosotan Sejak 2020

image-gnews
Sebagian demonstran di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, yang mendatangi Gedung Mahkamah Konstitusi (MK)  hari ini, Senin 16 Oktober 2023. MK membacakan putusannya atas sejumlah gugatan terhadap batasan usia capres dan cawapres. Tempo/ I Gusti Ayu Putu Puspasari.
Sebagian demonstran di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, yang mendatangi Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Senin 16 Oktober 2023. MK membacakan putusannya atas sejumlah gugatan terhadap batasan usia capres dan cawapres. Tempo/ I Gusti Ayu Putu Puspasari.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi atau MK dibentuk pada 2003 di era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Kala itu, lembaga ini didirikan untuk mewadahi perkara hukum yang terkait dengan konstitusional.

Salah satu cita-citanya adalah mewujudkan konstitusionalisme. Yakni paham tentang pembatasan kekuasaan dan jaminan hak rakyat melalui konstitusi.

Fungsi itu kembali dipertanyakan setelah MK memutuskan aturan batas usai capres-cawapres. Putusan yang dibacakan pada Senin, 16 Oktober 2023 tersebut membuat lahirnya aturan baru. Kandidat capres-cawapres harus berusia 40 tahun. Tapi, bila belum genap menurut ketentuan usia, kandidat boleh maju asal punya pengalaman atau sedang menjabat sebagai kepala daerah.

Pengamat Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai MK telah melanggengkan politik dinasti dengan putusan itu. Putra Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang sempat terhalau usia kala digadang jadi pendamping Prabowo Subianto, melenggang mulus setelah aturan baru tersebut diketuk. Ketua MK Anwar Usman, yang juga paman Gibran, disebut berandil dalam membuat putusan itu.

MK mengalami kemerosotan drastis?

Majalah Tempo edisi Ahad, 26 Maret 2023 menyebut tak ada lagi kehormatan pada Mahkamah Konstitusi. Badan yang dibentuk untuk menjadi lembaga penguji konstitusionalitas proses legislasi oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, salah satu produk reformasi 1998 itu kini makin lemah dari tujuan pendiriannya. Pra kasus putusan batas usai capres-cawapres, MK juga disebut telah mengalami kemerosotan sebelumnya.

Misalnya saat hakim konstitusi Guntur Hamzah yang terbukti sengaja mengubah substansi putusan uji materi Undang-Undang MK, putusan Majelis Kehormatan yang memeriksa pelanggaran berat itu hanya memberi sanksi hukuman administratif pada Maret lalu. Hakim penjaga konstitusi itu sekadar diganjar teguran tertulis. Tak hanya menjatuhkan tingkat kepercayaan publik kepada lembaga itu, putusan tersebut juga telah mentoleransi cacat oleh seorang hakim konstitusi.

Di saat hampir bersamaan dengan keluarnya putusan itu, MK kembali memancing kontroversi. Pada 2022 lalu, saat masih menjabat sebagai Ketua MK periode pertama, Anwar Usman menikahi adik Presiden Jokowi, Idayati. Hubungan ipar antara Jokowi dan Anwar pun sempat menjadi polemik ketika itu. Bukannya diganti demi menghindari potensi benturan kepentingan, Anwar justru diangkat lagi untuk periode kedua hingga 2028.

Saat itu Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Feri Amsari mengingatkan Mahkamah Konstitusi untuk waspada atas terpilihnya kembali Anwar Usman sebagai Ketua MK 2023-2028. Ia mengaitkan potensi konflik kepentingan dalam pembuatan kebijakan mengingat Anwar Usman merupakan Ipar dari Presiden Jokowi. Apalagi, kata dia, sebagian besar kewenangan MK berkaitan dengan Presiden.

“Menjadi catatan penting untuk Mahkamah Konstitusi waspada bagaimana jika kemudian hari relasi konflik kepentingan itu muncul,” kata Feri.

Kegelisahan itu menjadi kenyataan. Jelang Pilpres 2024, sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada MK ihwal Pasal 169 huruf q UU Pemilu 2017 tentang batas minimal usia capres-cawapres. Ada banyak pengajuan uji materi ketika itu, namun hanya lima yang disidangkan yakni nomor 29, 51, 55, 90, dan 91. Mereka meminta usia kandidat minimal 35 tahun. Setelah menggelar berbagai sidang pendahuluan, MK akhirnya membacakan putusan gugatan tersebut pada Senin, 16 Oktober 2023.

Dari lima judicial review yang diajukan, tiga di antaranya yakni 29, 51, dan 55 ditolak. Namun dua lainnya diterima sebagian. MK menolak gugatan agar usia capres-cawapres menjadi 35 tahun. Sehingga aturan sebelumnya terkait batas minimal usia, 40 tahun tetap berlaku. Tapi ada regulasi baru, MK menerima gugatan perkara 90 ihwal kandidat prematur boleh maju asal berpengalaman sebagai kepala daerah.

Hakim Konstitusi Arief Hidayat menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam putusan tersebut. Arief merupakan satu dari empat hakim yang memberikan pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam perkara ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pihaknya menilai ada perbedaan sikap dari Anwar Usman dalam Rapat Permusyawaratan Hakim atau RPH kelima perkara itu. Anwar, menurut Arief, memilih tidak mengikuti RPH dalam gugatan nomor 29, 51 dan 55 karena ingin menghindari adanya konflik kepentingan.

Akan tetapi sikap Anwar berubah hanya dalam hitungan hari. Anwar mengikuti RPH untuk memutuskan perkara nomor 90 yang diajukan mahasiswa Universitas Surakarta, Almas Tsaqibbirru Re A dan perkara nomor 91 yang diajukan mahasiswa Universitas Sebelas Maret, Arkaan Wahyu Re A. Keduanya merupakan putra dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman.

Keputusan tersebut membuat hakim konstitusi dilaporkan. MK pun membentuk Majelis Kehormatan MK atau MKMK untuk mewadahi laporan. Kesembilan hakim konstitusi kemudian disidang atas kasus dugaan pelanggaran etik karena putusan tersebut. MKMK memeriksa empat pelapor dan tiga hakim konstitusi termasuk Ketua MK Anwar Usman pada Selasa malam, 31 Oktober 2023. Seminggu kemudian putusan terhadap pelanggaran etik Anwar cs dibacakan.

MKMK menyatakan Ketua MK Anwar Usman melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim. Atas pelanggaran berat itu, MKMK memberikan sanksi pemberhentian dari Ketua MK. Anwar Usman dinilai terbukti melakukan pelanggaran berat prinsip ketidakberpihakan, integritas, kecakapan dan kesetaraan, independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan sebagaimana putusannya dibacakan Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie di Gedung I MK, Jakarta, Selasa, 7 November 2023.

Menurut Majalah Tempo, penurunan kualitas MK sebenarnya sudah terjadi sejak revisi Undang-Undang MK pada 2020. Dalam regulasi yang baru, hakim konstitusi yang sekarang menjabat bisa bertahan sampai umur 70 tahun. Usia minimum hakim konstitusi juga dinaikkan, dari semula 47 tahun menjadi 55 tahun. Perubahan ini disebut-sebut merupakan hasil pertukaran kepentingan alias barter para hakim konstitusi dengan Senayan, yang berusaha mengamankan legalitas sejumlah undang-undang.

Indikasi kongkalikong MK dengan Senayan itu dapat diendus dari kasus dicopotnya hakim Aswanto oleh DPR. Aswanto lalu digantikan Guntur Hamzah, yang sebelumnya menjabat Sekretaris Jenderal MK. Ternyata Aswanto dicopot karena membuat putusan yang menganulir produk hukum DPR. Salah satunya UU Cipta Kerja. Aswanto dan empat hakim konstitusi lain menyatakan beleid itu inkonstitusional bersyarat.

Sesuai dengan tujuan pembentukannya, MK seharusnya menjadi lembaga independen. Lembaga ini memang berfungsi menguji suatu produk legislasi apakah sesuai dengan konstitusi. Pencopotan Aswanto menunjukkan independensi itu sama sekali tak terjaga. Independensi MK dipastikan makin tergerus jika Undang-Undang MK hasil revisi mulai berlaku. Salah satu materi revisi adalah mekanisme evaluasi hakim.

“Bukan tak mungkin pencopotan ala Aswanto kembali terjadi. Hakim konstitusi diberhentikan di tengah masa jabatan tatkala membatalkan undang-undang yang dibuat pemerintah dan DPR,” tulis Majalah Tempo.

Pelemahan lembaga seperti MK menggambarkan institusi-institusi demokrasi yang lahir pasca-1998 sudah dipereteli.

Sebelum Mahkamah Konstitusi, kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK juga dipangkas melalui revisi Undang-Undang KPK pada 2019. Padahal, kedua institusi itu lahir untuk memperkuat mekanisme keseimbangan kekuasaan. Kekuasaan akan berjalan sewenang-wenang dan korup tanpa mekanisme kontrol dan pengawasan.

HENDRIK KHOIRUL MUHID | HAN REVANDA PUTRA | SULTAN ABDURRAHMAN | MUHAMMAD FARREL FAUZAN | MAJALAH TEMPO
Pilihan editor: Ketua MK Suhartoyo Berharap Dukungan Publik untuk Perbaiki Kinerja

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kilas Balik Gugatan Almas Tsaqibbirru ke Denny Indrayana Rp 500 Miliar

1 hari lalu

Almas Tsaqibbirru. TEMPO/ Septhia Ryanthie
Kilas Balik Gugatan Almas Tsaqibbirru ke Denny Indrayana Rp 500 Miliar

Almas Tsaqibbirru menggugat Denny Indrayana sebesar Rp 500 miliar. Hakim menolak gugatan Almas. Berikut kilas balik gugatan tersebut.


Politikus Demokrat Timo Pangerang Diduga Rangkap Jabatan, Ada Indikasi Benturan Kepentingan di LPS

2 hari lalu

Andi Timo Pangerang. Foto: Facebook
Politikus Demokrat Timo Pangerang Diduga Rangkap Jabatan, Ada Indikasi Benturan Kepentingan di LPS

Politikus Partai Demokrat A.P.A Timo Pangerang diduga rangkap jabatan sebagai kader partai dan anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)


PSI Buka Suara soal Gugatan ke MahKamah Konstitusi untuk Menjegal Kaesang Maju Pilgub

2 hari lalu

Ketua DPP PSI, Sigit Widodo, usai menghadiri diskusi 'Menakar Komitmen Lingkungan Calon Wali Kota Depok Kaesang Pangarep' yang diselenggarakan Relawan Kaesang Menang Depok di Joglo Nusantara, Kecamatan Sawangan, Depok, Ahad, 2 Juli 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
PSI Buka Suara soal Gugatan ke MahKamah Konstitusi untuk Menjegal Kaesang Maju Pilgub

PSI menanggapi soal anak Boyamin Saiman yang mengajukan gugatan ke MK soal syarat batas usia di Pilkada yang diduga untuk jegal Kaesang ke Pilgub.


UU Otonomi Khusus Digugat ke MK, Tafsir Orang Asli Papua Disoal

4 hari lalu

Koordinator utama tim advokasi konstitusi dan demokrasi, Amis Yanto Ijie dan anggota DPRD Provinsi Papua Barat, Agustinus R Kambuaya ajukan uji materiil Undang-Undang otonomi khusus untuk Papua di kantor Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat pada Senin, 15 Juli 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
UU Otonomi Khusus Digugat ke MK, Tafsir Orang Asli Papua Disoal

UU Otonomi Khusus Papua dinilai menghilangkan hak konstitusional orang asli Papua.


Pantang Menyerah Lawan Kanker Ginjal, Vidi Aldiano: Segala Ikhtiar Dilakukan

11 hari lalu

Vidi Aldiano mengunggah foto dirinya saat bertolak ke Koh Samui, Thailand untuk menjalani terapi melawan kanker ginjal. Foto: Instagram.
Pantang Menyerah Lawan Kanker Ginjal, Vidi Aldiano: Segala Ikhtiar Dilakukan

Vidi Aldiano mengaku mengalami serangan kecemasan saat transit di Bandara Changi, Singapura sebelum melanjutkan perjalanan ke Thailand untuk terapi.


Tak Langgar Prinsip Sapta Karsa Hutama, Begini Kronologi Kasus Anwar Usman

13 hari lalu

Anggota Hakim Konstitusi Anwar Usman saat mengikuti sidang putusan dismissal terkait perkara sengketa Pileg 2024 hari ini di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa 21 Mei 2024. Sebanyak 207 perkara akan dibacakan putusan dismissal-nya. Secara keseluruhan, terdapat 297 perkara sengketa Pileg, baik Pileg DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten/Kota yang didaftarkan ke MK. TEMPO/Subekti.
Tak Langgar Prinsip Sapta Karsa Hutama, Begini Kronologi Kasus Anwar Usman

MKMK menyatakan bahwa PTUN Jakarta tidak berwenang mengadili putusan MKMK yang berhubungan dengan pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua MK.


Ribuan Buruh akan Gelar Aksi di MK saat Sidang Lanjutan Uji Materi UU Cipta Kerja

13 hari lalu

Said Iqbal berorasi di hadapan para buruh di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Jl. Gatot Subroto, Kuningan Timur, Jakarta Selatan. Kamis, 21 September 2023. Para buruh berasal dari Jakarta, Bogor, Tanggerang, dan Bekasi mengusung dua tuntutan yaitu kenaikan upah 2024 sebesar 15 persen dengan alasan bahwa Indonesia sudah masuk sebagai negara Upper Middle Income Country dan pencabutan omnibus law UU Cipta. Tempo/Magang/Joseph.
Ribuan Buruh akan Gelar Aksi di MK saat Sidang Lanjutan Uji Materi UU Cipta Kerja

KSPI dan Partai Buruh akan menggelar aksi di depan Mahkamah Konstitusi menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja pada Senin, 8 Juli 2024.


3 Hal Soal MKMK Putuskan Anwar Usman Terbukti Tak Langgar Kode Etik

13 hari lalu

Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna saat memimpin sidang putusan mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang dilaporkan oleh Zico Simanjuntak di Gedung 2 MK, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Salah satu poin yang diucapkan Anwar adalah dirinya telah mengetahui ada upaya politisasi dan menjadikan dirinya sebagai objek dalam berbagai putusan MK. TEMPO/Subekti.
3 Hal Soal MKMK Putuskan Anwar Usman Terbukti Tak Langgar Kode Etik

MKMK menilai bahwa Anwar Usman memiliki hak sebagai warga negara untuk menghadirkan ahli dalam persidangan yang diikutinya.


Perlawanan Hakim MK Anwar Usman Gugat Pengangkatan Suhartoyo ke PTUN, Ini Putusan MKMK Terbaru

13 hari lalu

Hakim Konstitusi Anwar Usman menghadiri sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Perlawanan Hakim MK Anwar Usman Gugat Pengangkatan Suhartoyo ke PTUN, Ini Putusan MKMK Terbaru

MKMK memutuskan Hakim Konstitusi Anwar Usman tetap bersalah dan telah dijatuhi teguran tertulis atas gugatannya terhadap Ketua MK terpilih Suhartoyo ke PTUN.


PLN Gandeng 28 Mitra Kembangkan Infrastruktur Catu Daya Kendaraan Listrik

14 hari lalu

Direktur Retail dan Niaga PLN Edi Srimulyanti saat menyampaikan sambutannya pada acara penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 28 mitra badan usaha terkait pengembangan dan penyediaan charging di PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya (UID Jaya) pada Rabu, 3 Juli 2024.
PLN Gandeng 28 Mitra Kembangkan Infrastruktur Catu Daya Kendaraan Listrik

PT PLN (Persero) melakukan langkah besar dalam memperkuat ekosistem kendaraan listrik di Indonesia dengan menandatangani 30 set Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 28 mitra badan usaha terkait pengembangan dan penyediaan charging.