TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Prabowo Mania 08 Immanuel Ebenezer Gerungan menantang Ganjar Pranowo untuk menangkap para pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM), terutama kasus 27 Juli 1996, ketika menjadi presiden. Menurut dia, pelanggaran HAM jangan hanya dijadikan isu dalam visi dan misi di awal saja.
“Saya nantangin, berani tidak Ganjar teriak aktor pelanggar HAM?” kata Immanuel yang akrab disapa Noel saat dihubungi Rabu, 1 November 2023. “Biar tidak seperti presiden infotainment.”
Pasangan calon presiden dan wakil presiden, Ganjar Pranowo dan Mahfud Md, telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 19 Oktober kemarin. Pendaftaran itu sekaligus menyerahkan visi dan misi mereka. Salah satu visi Ganjar-Mahfud Md adalah mempercepat pelaksanaan demokrasi substantif, penghormatan HAM, supremasi hukum yang berkeadilan, dan keamanan yang profesional.
Kasus pelanggaran HAM 27 Juli 1996 yang dimaksud Noel adalah penyerbuan kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta. Saat itu, kantor DPP PDI yang dikendalikan oleh pendukung Megawati Soekarnoputri (Ketua Umum berdasarkan hasil Kongres Surabaya 1993), diserbu oleh kelompok pendukung Soerjadi (Ketua Umum berdasarkan hasil Kongres Medan 1996), yang didukung ratusan aparat kepolisian.
Amnesty International Indonesia dan Komnas HAM sebelumnya telah menerbitkan laporan mengenai peristiwa ini selang tiga hari setelah peristiwa tersebut. Amnesty mengumpulkan data bahwa sekitar 206 hingga 241 orang ditangkap aparat keamanan setelah Penyerbuan 27 Juli. Lalu sedikitnya 90 orang luka-luka dan sekitar lima hingga tujuh orang dilaporkan meninggal.
Kemudian pada Oktober 1997, Amnesty kembali menerbitkan laporan terkait Penyerangan 27 Juli. Kali ini menyoroti penangkapan para aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) maupun organisasi-organisasi afiliasinya, seperti Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI), Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) dan Serikat Tani Mereka. Mereka ditangkap dengan tuduhan terlibat dalam Peristiwa 27 Juli dan gerakan mereka juga dianggap menyerupai Partai Komunis Indonesia (PKI) yang terlarang, sehingga akhirnya mereka diadili dan dipenjara melalui Undang-undang Anti-Subversi dan pasal 154 KUHP tentang permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap Pemerintah.
Menurut laporan media, sebelum 27 Juli, hampir selama sebulan para aktivis PRD turut dalam serangkaian orasi di halaman kantor PDI mengritik pemerintahan Orde Baru. Berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM yang diterbitkan pada 31 Agustus dan 12 Oktober 1996, tercatat lima orang tewas, 149 cedera (baik warga sipil dan aparat keamanan) serta sebanyak 136 orang ditahan (per 3 Agustus).
Komnas HAM juga menilai terjadi enam bentuk pelanggaran HAM dari kasus itu, yaitu pelanggaran asas kebebasan berkumpul dan berserikat, pelanggaran asas kebebasan dari rasa takut, pelanggaran asas kebebasan dari perlakuan keji dan tidak manusiawi, pelanggaran perlindungan terhadap jiwa manusia, juga pelanggaran asas perlindungan atas harta benda. Sepanjang 2002–2003, pemerintah menggelar pengadilan koneksitas untuk Kasus Kerusuhan 27 Juli.
Namun pengadilan ini hanya menghadirkan para terdakwa yang bertanggungjawab di tingkat lapangan. Pengadilan saat itu hanya mampu membuktikan seorang warga sipil bernama Jonathan Marpaung yang terbukti mengerahkan massa dan melempar batu ke kantor PDI. Ia dihukum dua bulan 10 hari. Sementara itu, dua perwira militer yang disidang, yaitu Budi Purnama dan Suharto, divonis bebas.
ADIL AL HASAN, ADELIA STEVINA
Pilihan Editor: Wamendes Dilaporkan ke Bawaslu Setelah Galang Dukungan untuk Prabowo-Gibran
