Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hasto Sebut PDIP Tengah Sedih dan Luka Hati karena Ditinggal Jokowi

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto saat menjawab pertanyaan awak media di Jakarta, Selasa, 17 Oktober 2023. Hasto mengatakan PDIP akan mengumumkan Calon Wakil Presiden pendamping Ganjar Pranowo pada Rabu, 18 Oktober 2023 pada pukul 10.00 WIB di DPP PDIP.  TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto saat menjawab pertanyaan awak media di Jakarta, Selasa, 17 Oktober 2023. Hasto mengatakan PDIP akan mengumumkan Calon Wakil Presiden pendamping Ganjar Pranowo pada Rabu, 18 Oktober 2023 pada pukul 10.00 WIB di DPP PDIP. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partainya sedang sedih dan luka hati yang perih karena Presiden Joko Widodo atau Jokowi dinilai telah meninggalkan partai. Menurut Hasto, PDIP selama ini telah mencintai dan memberikan keistimewaan kepada Jokowi. 

“Ketika DPP Partai bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur Partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi,” kata Hasto dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Ahad, 29 Oktober 2023.

Menurut Hasto, presiden Jokowi meninggalkan PDIP karena dianggap masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranata kebaikan dan konstitusi. Hasto tidak menyebut permintaan lain itu penjelasannya seperti apa. 

“Pada awalnya kami hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, namun ternyata itu benar-benar terjadi,” kata Hasto. 

Menurutnya, seluruh simpatisan, anggota, dan kader PDIP belum selesai rasa lelah setelah mendukung Jokowi dari pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden selama dua periode. Dukungan itu, kata Hasto, wujud rasa sayang PDIP. 

“Pada awalnya kami memilih diam. Namun apa yang disampaikan Butet Kartaredjasa, Goenawan Muhammad, Eep Syaifullah, Hamid Awaludin, Airlangga Pribadi, para ahli hukum tata negara, tokoh prodemokrasi, dan gerakan civil society, akhirnya kami berani mengungkapkan perasaan kami,” kata dia. 

Pencalonan Gibran Rakabuming Raka selaku putra presiden Jokowi, menurut Hasto adalah pembangkangan politik, konstitusi, dan kepada rakyat Indonesia. Menurutnya, hal itu dilakukan dengan merekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi. 

“Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu truf-nya dipegang. Ada yang mengatakan life time saya hanya harian, lalu ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan,” kata Hasto. 

Seperi diketahui Gibran kini telah resmi diusung Koalisi Indonesia Maju sebagai bakal calon wakil presiden untuk Prabowo. Koalisi ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, dan PSI.

Saat diusung oleh koalisi itu, Gibran masih berstatus sebagai kader PDIP. Adapun soal statusnya di partai, Gibran berkelit dengan hanya mengatakan telah bertemu dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey mengatakan Gibran Rakabuming Raka hanya pamit dari partai untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Partai, kata dia, fokus pada pemenangan pemilihan umum 2024. 

“Kami sudah tidak ada agenda pembahasan pemecatan,” kata Olly kepada Tempo saat ditemui di Hotel Borobudur, Sabtu malam, 29 Oktober 2023. 

Dalam kasus eks Politikus PDIP, Budiman Sudjatmiko, yang terang-terangan mendukung Prabowo Subianto, Olly mengatakan saat itu masih ada waktu untuk menggelar sidang mahkamah untuk memecat mantan akvitis Partai Rakyat Demokratik itu. Sedangkan, masalah Gibran Rakabuming terjadi ketika menjelang pemilihan umum, sehingga menurut Olly sudah tidak ada waktu untuk menggelar sidang mahkamah. 

Menurut Olly, mekanisme dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) di PDIP seseorang memang harus dipecat karena membangkang aturan, salah satunya melalui sidang mahkamah partai. Kasus Gibran Rakabuming, kata Olly, belum dilakukan sidang mahkamah. 

“Yang kita pikirkan konsolidasi pemenangan, makanya belum ada rapat-rapat di luar agenda pemenangan (Ganjar-Mahfud),” kata dia. 

Ketika ditanya apakah ada ketakutan bagi PDIP bahwa pemecatan Gibran Rakabuming akan menjadi bumerang yang menjatuhkan elektabilitas, Gubernur Sulawesi Utara itu tidak tegas menjawab. PDIP, kata dia, fokus pada pemenangan Ganjar-Mahfud. 

Menurut Olly, kasus Gibran sudah jelas membangkang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Oleh karena itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga tidak ada instruksi untuk memecat putra presiden Joko Widodo itu karena dinilai sudah diatur dalam aturan partai.

“Ibu (Megawati) tidak menanggapi tentang Mas Gibran,” kata Olly. “Ibu (Megawati) hanya mengarahkan apa yang harus dilakukan sesuai pengalaman ibu waktu PDIP terinjak segala macam.”

 Pilihan Editor: Menhan Prabowo ke Banyumas, Siswa SD Teriak Nama Gibran

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Mahkamah Rakyat Nyatakan Jokowi Terbukti Langgar Sumpah Presiden RI

28 menit lalu

Majelis hakim People's Tribunal atau Pengadilan Rakyat yang dinamakan Mahkamah Rakyat Luar Biasa di Wisma Makara, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa 25 Juni 2024. Sidang berisikan agenda menggugat Presiden Joko Widodo alias Jokowi atas berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintahannya. Dalam gugatan tersebut, Mahkamah Rakyat Luar Biasa menyebutkan bakal mengadili sembilan dosa atau
Mahkamah Rakyat Nyatakan Jokowi Terbukti Langgar Sumpah Presiden RI

Saat membacakan putusan, Majelis Hakim Mahkamah Rakyat Luar Biasa sempat membahas sumpah yang dulu dibaca Jokowi saat pelantikan presiden.


PKS Dukung Anies Baswedan Bertemu Prabowo: Kalau Perlu dengan Jokowi

40 menit lalu

Presiden Joko Widodo makan siang bersama calon presiden Ganjar Pranowo (kiri), Anies Baswedan (kanan), dan Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin 30 Oktober 2023. TEMPO/Subekti.
PKS Dukung Anies Baswedan Bertemu Prabowo: Kalau Perlu dengan Jokowi

PKS menilai Anies Baswedan dan Prabowo bisa bertukar pikiran mengenai prospek Jakarta ke depan.


Tanggapan PDIP dan PKB Usai PKS Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta

1 jam lalu

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu (kedua dari kiri) bergandengan tangan dengan Bakal Calon Presiden Republik Indonesia, Anies Baswedan (kedua dari kanan) didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera, Habib Aboe Bakar Alhabsyi (kanan) dan Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman di Kantor DPP PKS, Kamis, 23 Februari 2023. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden pada Pilpres 2024. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Tanggapan PDIP dan PKB Usai PKS Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta

PKS mengumumkan duet Anies Baswedan-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta. Sebelumnya, DPW PKB Jakarta juga telah deklarasi dukung Anies.


Daftar 9 'Dosa' Jokowi yang Digugat di Mahkamah Rakyat

2 jam lalu

Film Dirty Vote membongkar politik gentong babi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, Ahad 11 Februari 2024.
Daftar 9 'Dosa' Jokowi yang Digugat di Mahkamah Rakyat

Presiden Jokowi diadili dalam Pengadilan Rakyat. Apa saja gugatan yang disebut "Nawadosa" ?


Jokowi Bakal Blusukan ke Pasar dan Sawah di Kalimantan Tengah Pagi Ini

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin 24 Juni 2024. Sidang kabinet paripurna tersebut membahas perekonomian Indonesia terkini. TEMPO/Subekti.
Jokowi Bakal Blusukan ke Pasar dan Sawah di Kalimantan Tengah Pagi Ini

Jokowi direncanakan tiba di Bandara Tjilik Riwut, Kota Palangkaraya, untuk kunjungan kerja di Kalimantan Tengah hari ini.


Profil Asfinawati, Hakim Ketua Mahkamah Rakyat Luar Biasa

3 jam lalu

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati dalam acara memperingati 15 tahun meninggalnya Munir Said Thalib di Jakarta, Sabtu, 7 September 2019. Aktivis HAM tersebut tewas dalam penerbangan ke Amsterdam pada 7 September 2004 karena racun arsenik. TEMPO/Genta Shadra Ayubi.
Profil Asfinawati, Hakim Ketua Mahkamah Rakyat Luar Biasa

Mahkamah Rakyat Luar Biasa menggelar Pengadilan Rakyat untuk mengadili pemerintahan Presiden Joko Widodo. Asfinawati menjadi hakim ketua


Istana Anggap Lumrah Sidang Mahkamah Rakyat yang Kuliti Dosa Jokowi

4 jam lalu

Majelis hakim People's Tribunal atau Pengadilan Rakyat yang dinamakan Mahkamah Rakyat Luar Biasa di Wisma Makara, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa 25 Juni 2024. Sidang berisikan agenda menggugat Presiden Joko Widodo alias Jokowi atas berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintahannya. Dalam gugatan tersebut, Mahkamah Rakyat Luar Biasa menyebutkan bakal mengadili sembilan dosa atau
Istana Anggap Lumrah Sidang Mahkamah Rakyat yang Kuliti Dosa Jokowi

Mahkamah Rakyat Luar Biasa menggelar People's Tribunal atau Pengadilan Rakyat untuk mengadili pemerintahan Jokowi di UI, Selasa kemarin.


Gara-gara Mau Berantas Judi Online, Pusat Data Nasional Terkena Serangan Ransomware?

4 jam lalu

Seorang pemohon paspor mengambil paspornya di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non TPI Jakarta Barat, Jakarta, Senin 24 Juni 2024. Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memastikan bahwa layanan keimigrasian sudah pulih pascagangguan pada Pusat Data Nasional (PDN). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Gara-gara Mau Berantas Judi Online, Pusat Data Nasional Terkena Serangan Ransomware?

Serangan siber ransomware di PDN terjadi tak lama setelah pemerintah menyatakan akan memberantas judi online di Tanah Air.


Terpopuler: Upaya Jokowi Menolong Industri Tekstil dari Kebangkrutan, Pontjo Sutowo Kalah Lagi dalam Sengketa Lahan Hotel Sultan

5 jam lalu

Suasana Pameran tekstil dan garmen terbesar di Indonesia, Indo Intertex 2024 di JiExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu, 20 Maret 2024. Pameran ini menampilkan teknologi dan inovasi terbaru dari mesin tekstil, garmen dan digital printing, bahan baku, teknologi digitalisasi, kimia tekstil, pewarna tekstil, aksesoris, hingga produk tekstil lainnya. TEMPO/Tony Hartawan
Terpopuler: Upaya Jokowi Menolong Industri Tekstil dari Kebangkrutan, Pontjo Sutowo Kalah Lagi dalam Sengketa Lahan Hotel Sultan

Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan pada Selasa, 25 Juni 2024 untuk rapat tentang industri tekstil yang ambruk.


Mahkamah Rakyat Bacakan Putusan Nawadosa Jokowi ke Kursi Kosong

13 jam lalu

Majelis hakim People's Tribunal atau Pengadilan Rakyat yang dinamakan Mahkamah Rakyat Luar Biasa di Wisma Makara, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa 25 Juni 2024. Sidang berisikan agenda menggugat Presiden Joko Widodo alias Jokowi atas berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintahannya. Dalam gugatan tersebut, Mahkamah Rakyat Luar Biasa menyebutkan bakal mengadili sembilan dosa atau
Mahkamah Rakyat Bacakan Putusan Nawadosa Jokowi ke Kursi Kosong

Majelis Hakim mengatakan persidangan Mahkamah Rakyat Luar Biasa menunjukkan tak ada keraguan bahwa Jokowi telah melanggar sumpah presiden Republik Indonesia.