TEMPO.CO, Jakarta - Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri menerbitkan surat keterangan catatan kepolisian disingkat SKCK Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra dan Menteri BUMN Erick Thohir.
Penerbitan ini disinyalir salah satu syarat mendaftar calon wakil presiden pada gelaran Pilpres 2024. Lantas, apa kegunaan SKCK?
Pengertian SKCK
Sebelum mengenal istilah SKCK, dokumen semacam ini bernama Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB). Dilansir dari laman polri.go.id, Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK merupakan dokumen yang diterbitkan oleh kepolisian Republik Indonesia.
SKCK berisikan catatan tentang ada atau tidaknya jejak kejahatan yang pernah dilakukan seseorang. Dokumen resmi ini dikeluarkan kepolisian melalui fungsi Intelkam. Menerangkan jejak kejahatan pemohon berdasarkan hasil penelitian biodata dan catatan kepolisian yang ada. Dan akan berlaku sampai enam bulan lamanya.
Kegunaan SKCK
SKCK diperlukan oleh pemohon untuk memenuhi persyaratan atau keperluan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aturan ini diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014.
Biasanya, surat resmi ini dibuat pemohon dalam rangka melamar pekerjaan, melanjutkan studi, membuat paspor atau visa dan mendapatkan izin tinggal. SKCK juga dibuat untuk mendapatkan izin lainnya, seperti syarat mendaftar calon presiden, gubernur, Walikota atau Bupati, hingga tingkat kepala desa.
Tak sampai disitu, fungsi SKCK juga dibedakan berdasarkan tempat penerbitannya. Merangkum dari berbagai sumber, berikut perbedaan fungsi berdasarkan tempatnya.
1. Mabes Polri
Mabes Polri merupakan naungan terbesar institusi kepolisian. Dalam hal ini, Mabes Polri khusus melayani pembuatan SKCK untuk keperluan pencalonan pejabat negara, baik legislatif, yudikatif, eksekutif dan lembaga pemerintah lainnya di tingkat pusat.
SKCK yang diterbitkan Mabes Polri juga digunakan untuk keperluan antarnegara. Seperti penerbitan visa, naturalisasi kewarganegaraan, melanjutkan sekolah di luar negeri, izin tinggal tetap di luar negeri, dan izin adopsi anak bagi pemohon WNA.
2. Polda
Dikutip dari tribratanews.kepri.polri.go.id, pembuatan SKCK di lingkup Polda hanya melayani untuk keperluan dalam lingkup wilayah Polda. Misalnya pencalonan walikota atau DPRD tingkat provinsi, menjadi notaris, dan calon pegawai atau calon anggota pada lembaga pemerintahan dan perusahaan vital yang ditetapkan oleh pemerintah.
Selain itu, SKCK dari Polda hanya diterbitkan untuk tujuan yang berhubungan dengan antarnegara atau luar negeri, seperti bepergian atau bekerja di luar negeri. Hal ini termasuk proses pembuatan Visa dan Paspor, dibutuhkan SKCK yang diterbitkan polda.
3. Polres
Kepolisian resor adalah struktur kepolisian yang tingkatannya melingkupi wilayah kabupaten atau kotamadya. Di tingkat ini, pembuatan SKCK dikeluarkan untuk keperluan pencalonan anggota legislatif tingkat kabupaten/kota, pencalonan pejabat publik tingkat kabupaten/kota, dan pencalonan bupati/walikota. Kemudian digunakan juga sebagai syarat dalam mendaftar CPNS, mendaftar TNI/Polri, mendaftar kepemilikan senjata api, dan melamar pekerjaan.
4. Polsek
Polisi sektor adalah struktur kepolisian Republik Indonesia yang berada di tingkat kecamatan. Di lingkup Polsek, pembuatan SKCK biasanya digunakan untuk melamar pekerjaan non-PNS dan non-BUMN. Termasuk memperpanjang kontrak pegawai non-PNS di rumah sakit umum daerah.
Tak hanya itu, SKCK yang diterbitkan polsek dapat pula digunakan untuk melengkapi berbagai persyaratan. Seperti melanjutkan sekolah atau perguruan tinggi, pindah tempat tinggal penduduk, dan persyaratan mencalonkan diri menjadi perangkat desa.
SKCK yang diterbitkan polsek juga dapat digunakan untuk membuat izin usaha, termasuk syarat pembuatan buku pelaut. Buku pelaut adalah dokumen resmi yang berisi identitas pelaut dan berfungsi sebagai dokumen perjalanan dan rekam kerja pelaut.
KHUMAR MAHENDRA | ANANDA RIDHO SULISTYA | PUTRI SAFIRA PITALOKA | POLRI.GO.ID
Pilihan editor: Tanggapan Gibran Saat Santer Dikabarkan Ikut Bikin SKCK: Silakan Cek
