Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Prabowo Terima Usul Gibran jadi Cawapresnya, Tunggu Putusan MK

image-gnews
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kedua kanan) didampingi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka (kiri) menghadiri acara peringatan Hari Veteran Nasional (Harvetnas) di Auditorium GPH Haryo Mataram, UNS, Solo, Jawa Tengah, Kamis, 10 Agustus 2023.  ANTARA/Mohammad Ayudha
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kedua kanan) didampingi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka (kiri) menghadiri acara peringatan Hari Veteran Nasional (Harvetnas) di Auditorium GPH Haryo Mataram, UNS, Solo, Jawa Tengah, Kamis, 10 Agustus 2023. ANTARA/Mohammad Ayudha
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto menerima usul untuk menjadikan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presidennya. Menurut Ketua Umum Gerindra itu, usia Gibran tidak jadi masalah apabila hal tersebut adalah kehendak rakyat.

"Bagaimana kalau kehendak rakyat begitu? Ini kita tidak bicara kehendak elite," ujar Prabowo di depan rumah pribadinya di Jakarta Selatan, Rabu, 10 Oktober 2023. Prabowo mengatakan hal tersebut dalam acara penyampaian dukungan dari kelompok yang menamakan diri Persaudaraan Aktivis 98.

Prabowo mengklaim kehendak rakyat itu bisa dilihat dari berbagai dukungan yang sudah disampaikan hingga saat ini. "Kalau ada dukungan dari rakyat, Anda dengar sendiri di mana-mana ya," kata Menteri Pertahanan itu.

Meski begitu, Prabowo mengatakan akan tetap menunggu hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia minimal cawapres. Saat ini, Gibran yang berusia 36 tahun masih terhalang peraturan batas minimal usia cawapres 40 tahun. MK akan memutuskan hasil dari gugatan uji materi terkait aturan tersebut pada Senin depan, 16 Oktober 2023.

Prabowo berujar akan membawa penentuan cawapres ke koalisi yang mengusung dirinya. "Saya sudah katakan ini keputusan harus dengan semua partai koalisi," ucap Prabowo. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hasil dari keputusan tersebut, kata Prabowo, masih akan terbuka hingga batas akhir pendaftaran capres-cawapres di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Batas pendaftaran di KPU adalah pada 19-25 Oktober 2023.

"Ini demokrasi ya, jadi sampai saat terakhir daftar semua kemungkinan bisa-bisa saja," kata Prabowo. Bahkan, Prabowo berujar, ada kemungkinan pihaknya baru menentukan pilihan cawapres di saat-saat terakhir pendaftaran. "Tradisi Indonesia selalu last minute, pusing kita enggak tidur-tidur," ujar Prabowo berseloroh.

Pilihan Editor: Uji Materi Batas Usia Cawapres Disebut untuk Gibran, PSI Klaim Hak Konstitusional Anak Muda

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

17 jam lalu

Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.


Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

17 jam lalu

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

Bambang Soesatyo menegaskan PADIH UNPAD siap membantu pemerintahan Prabowo - Gibran dalam pembangunan hukum di Indonesia.


5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

18 jam lalu

Warga menunjukan tulisan penolakan politik uang saat Bawaslu On Car Free Day pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu 28 Maret 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?


Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

20 jam lalu

Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, 26 Februari 2024. ANTARA/HO-Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR
Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

Bagaimana pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN di tengah bergulirnya isu penambahan kementerian di kabinet Prabowo?


Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

22 jam lalu

Prabowo Subianto mengecek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, Senin (18/3/2024), yang direncanakan menjadi lokasi upacara HUT Ke-79 RI pada 17 Agustus 2024. ANTARA/HO-Biro Humas Setjen Kemhan RI.
Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.


Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

22 jam lalu

Ilustrasi politik uang. shutterstock.com
Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?


Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

23 jam lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat (tengah) beserta jajaran memberikan keterangan saat konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei ini, Djarot mengatakan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karenanya keduanya sedang sibuk dan menyibukan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

PDIP tidak mengundang Jokowi dalam acara Rakernas V di Jakarta. Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan PDIP juga bakal menentukan sikap politiknya.


Rakernas PDIP Digelar 24-26 Mei 2024, Utut Adianto: Fokus Tentukan Sikap Politik ke Depan

23 jam lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat (tengah) memberikan keterangan saat konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei ini, Djarot mengatakan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karenanya keduanya sedang sibuk dan menyibukan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Rakernas PDIP Digelar 24-26 Mei 2024, Utut Adianto: Fokus Tentukan Sikap Politik ke Depan

PDIP akan lakukan Rakernas V di kawasan Ancol, Jakarta pada 24-26 Mei 2024. Apa persiapan dan yang akan dibahas dalam Rakernas PDIP itu?


Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

23 jam lalu

Tangkapan layar Presiden Terpilih Prabowo Subianto (kanan) berbicara dalam sesi bincang-bincang khusus Qatar Economic Forum di Doha, Qatar, Rabu 15 Mei 2024. sebagaimana disiarkan langsung oleh kanal YouTube Bloomberg TV. ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).


Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara untuk Mengakomodasi Kebutuhan Pemenang Pilpres

1 hari lalu

Adi Prayitno. ANTARA
Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara untuk Mengakomodasi Kebutuhan Pemenang Pilpres

Adi Prayitno menyoroti RUU Kementerian Negara yang tak lagi menyebut jumlah kementerian. Postur kabinet nantinya bergantung kebutuhan politik.