TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan kekhawatiran soal kebijakan sejumlah negara dalam menghentikan ekspor pangan. Ia mengatakan hal ini menjadi salah satu penyebab harga pangan, seperti beras, naik.
“Ngeri sekali kalau melihat cerita semua negara sekarang mengerem, semuanya tidak ekspor pangannya. Gandum sudah, beras sudah, gula sudah, semuanya ngerem, semuanya,” kata Jokowi dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional PDIP di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Jumat, 29 September 2023.
Jokowi menyatakan 22 negara termasuk Uganda, Rusia, India, Bangladesh, Pakistan dan Myanmar, saat ini sudah tidak mau mengekspor bahan pangannya, seperti beras. Menurutnya, kalau ini diterus teruskan semua harga bahan pokok pangan semuanya akan naik.
Rakernas IV PDIP kali ini memang mengusung tema 'Kedaulatan Pangan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia'. Acara akan dilangsungkan sampai Minggu 1 Oktober 2023 di JiExpo Kemayoran, Jakarta, dengan dihadiri seluruh kader dari berbagai lapisan struktur partai. Para ketua umum partai politik, sekretaris jenderal dan badan pemenangan pemilu partai pendukung Ganjar Pranowo dalam pemilihan presiden 2024, juga hadir dalam Rakernas ini.
Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan untuk lima sampai sepuluh tahun ke depan Indonesia membutuhkan visi taktis dan rencana rinci untuk menghadapi masalah pangan. Ia menggemakan pernyataan Presiden Sukarno soal pentingnya pangan dalam kehidupan bangsa.
Presiden menyebut akan ada penambahan 61 waduk pada tahun depan, tanpa memberikan rinciannya. Ia menyatakan perlunya keras untuk menyelelsaikan infrastruktur yang berkaitan dengan pangan.
Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri memberikan pemaparan soal pokok kebijakan kedaulatan pangan yang akan dirumuskan dalam Rakernas IV. Sementara Ganjar, mengapresiasi dan mengamplifikasi apa yang disampaikan oleh Megawati dan mengapresiasi kebijakan Presiden Jokowi.
Menurut Jokowi, masalah pangan ini tidak mudah diselesaikan karena ada ancaman nyata seperti perubahan iklim dan geopolitik.
Pilihan Editor: BP Batam Sayangkan Tuduhan Rekayasa Data Warga Rempang yang Bersedia Direlokasi
