Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kuncoro Wibowo Tersangka KPK Korupsi Bansos Beras Kemensos, di Mana Saja Pernah Bekerja?

image-gnews
M. Kuncoro Wibowo, Dirut Transjakarta yang mundur setelah kerja cuma dua bulan bareng Heru Budi
M. Kuncoro Wibowo, Dirut Transjakarta yang mundur setelah kerja cuma dua bulan bareng Heru Budi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur utama PT Bhanda Ghara Reksa persero periode 2018-2021, Kuncoro Wibowo resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus dugaan korupsi anggaran distribusi bantuan sosial beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Program Keluarga Harapan (PKH) di Kementerian Sosial pada 2020.

Perkara dugaan korupsi tersebut diduga terjadi di sekitar bulan Agustus 2020. Saat itu Kementerian Sosial atau Kemensos mengirimkan surat kepada PT Bhanda Ghara Reksa untuk dilakukan audiensi dalam rangka penyusunan rencana anggaran kegiatan penyaluran bantuan sosial beras di Kemensos.

Pada kesempatan tersebut, PT BGR menyatakan kesiapannya untuk mendistribusikan bantuan sosial beras pada 19 Provinsi di Indonesia.

Dipilihnya PT BGR oleh Kemensos sebagai distributor bansos beras kemudian berlanjut dalam penandatanganan surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan penyaluran bantuan sosial beras untuk KPM-PKH dalam rangka penanganan dampak Covid 19 dengan nilai kontrak sebesar Rp 326 miliar. Penandatanganan surat perjanjian tersebut diwakili oleh direktur utama mereka yakni Kuncoro Wibowo.

Agar realisasi distribusi bansos beras dapat segera dilakukan, diperlukan adanya konsultan pendamping untuk PT BGR. Namun, AC atas sepengetahuan Kuncoro Wibowo menunjuk PT Primalayan Teknologi Persada secara sepihak untuk menjadi konsultan mereka. Dalam kegiatan ini, KPK telah menemukan terjadinya banyak manipulasi, dimana salah satunya adalah mereka yang membuat satu konsorsium sebagai formalitas dan tidak pernah sama sekali melakukan distribusi bansos beras.

Kuncoro Wibowo hanya dua bulan menjadi Direktur Utama PT Transjakarta mengundurkan diri pada 13 Maret 2023, padahal ia baru menjabat pada Januari 2023 lalu. Tak lama setelah mengundurkan diri, Kuncoro Wibowo dikabarkan dicegah bepergian ke luar negeri oleh KPK. Ia pun diduga terlibat korupsi bansos Kemensos.

Profil Kuncoro Wibowo

Seperti dilansir dari Alumni ITS, Muhammad Kuncoro Wibowo lahir di Tulungagung, 3 Maret 1968. Mantan direktur utama Transjakarta ini menamatkan pendidikan sarjananya di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya dengan jurusan Teknik Elektro.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Diketahui sebelumnya, Kuncoro Wibowo merupakan Chief Technology Officer di PT ACE Hardware Indonesia. Jika menilik dalam laman akun LinkedIn-nya, ia juga sempat menjadi Direktur Utama BGR Logistic, dimana melalui posisi inilah Kuncoro Wibowo kemudian terjerat kasus korupsi bansos.

Menariknya, hanya dalam waktu beberapa bulan saja menjadi Dirut BGR, Kuncoro Wibowo sudah mendapat pengakuan dengan menerima dua penghargaan dalam ajang Anugerah BUMN 2019 sebagai CEO Visioner Terbaik kategori Emerging BUMN dan BUMN Emerging dengan Inovasi Teknologi Terbaik Pertama di Jakarta.

Memang perlu diakui, BGR Logistic dibawah kepemimpinan Kuncoro Wibowo telah membangun aplikasi Warehouse Integrated Application (FIONA) dalam kurun waktu yang singkat. Aplikasi inilah yang memberikan inovasi terkait perbaikan pelayanan bagi pelanggan. Selain itu, per 1 Januari 2019, BGR Logistic telah berhasil menerapkan ERP-SAP serta berbagai perkembangan sistem aplikasi office support lainnya. 

Kuncoro Wibowo juga pernah menduduki beberapa jabatan lain sepanjang perjalanan karirnya, diantaranya adalah Staf Ahli IT Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Agustus 2017-Agustus 2018), Direktur Komersial dan Teknologi Informasi PT Kereta Api Indonesia Persero (September 2016-Agustus 2017), Direktur SDM Umum dan Teknologi Informasi PT Kereta Api Indonesia Persero (Juni 2012-September 2016).

Kuncowo Wibowo selanjutnya pernah menjabat EVP Sistem Informasi PT Kereta Api Indonesia Persero (Oktober 2009-Juni 2012), Group Head NOC and Field Operation PT Mobile-8 Telecom (April 2007-Oktober 2009), GM Network Planning and Engineering PT Natrindo Telepon Seluler (April 2005-April 2007), serta Manager VAS and Switching Design Engineering PT Excelcomindo Pratama (Januari 1995-Juli 2005).

SHARISYA KUSUMA RAHMANDA I TIM TEMPO.CO 

Pilihan Editor: Ini Kerja Kuncoro Wibowo yang hanya 2 Bulan Jadi Dirut Transjakarta Lalu Terseret Kasus Korupsi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Terkini: Prabowo Disebut-sebut akan Serahkan Pembangunan IKN ke Gibran? KAI Hadirkan Promo Juleha untuk Keberangkatan Sampai Akhir Juli

4 jam lalu

Menteri Pertahanan sekaligus Calon Presiden Prabowo Subianto meninjau pembangunan Istana Negara dan lapangan upacara 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 18 Maret 2024. Foto: Tim Media Prabowo
Terkini: Prabowo Disebut-sebut akan Serahkan Pembangunan IKN ke Gibran? KAI Hadirkan Promo Juleha untuk Keberangkatan Sampai Akhir Juli

Proses pembangunan di IKN Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur terus menjadi sorotan menjelang upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI.


Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono Dipanggil KPK, Kasus Apa?

6 jam lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam acara Pertemuan Nasional Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial di Kantor KKP, Jakarta Pusat pada Selasa, 19 Maret 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono Dipanggil KPK, Kasus Apa?

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mangkir dari panggilan KPK. Namanya tersangkut kasus apa? Begini profilnya.


Profil PT Hutama Karya, Perusahaan BUMN yang Diberi Modal Paling Besar Saat Ini

10 jam lalu

Logo Hutama Karya. hutamakarya.com
Profil PT Hutama Karya, Perusahaan BUMN yang Diberi Modal Paling Besar Saat Ini

PT Hutama Karya mendapat PMN Rp 13,86 Triliun, paling besar saat ini. PMN kali ini diklaim bersumber dari dividen, bukan utang.


Stafsus Erick Thohir Jelaskan Tujuan Suntikan PMN Rp 44,24 Triliun untuk BUMN

21 jam lalu

Arya Mahendra Sinulingga, Staf Khusus III Menteri BUMN. TEMPO/Adinda Jasmine
Stafsus Erick Thohir Jelaskan Tujuan Suntikan PMN Rp 44,24 Triliun untuk BUMN

Arya Sinulingga, Staf Khusus Menteri Erick Thohir menjelaskan tujuan dari penyuntikan PMN Rp 44,24 triliun ke 16 BUMN.


Tanggapi Erick Thohir soal Merger BUMN Karya, PUPR Sebut Belum Terima Surat: Belum Dibahas

21 jam lalu

Ilustrasi percepatan realisasi belanja infrastruktur Kementerian PUPR pada Tahun Anggaran 2020. (Dok. Kementerian PUPR)
Tanggapi Erick Thohir soal Merger BUMN Karya, PUPR Sebut Belum Terima Surat: Belum Dibahas

Kementerian PUPR buka suara soal rencana merger BUMN Karya. Sebelumnya, Menteri Erick Thohir mengklaim telah bersurat ke Menteri PUPR soal ini.


Rencana Merger BUMN Karya, Erick Thohir Klaim Telah Kirim Surat ke PUPR

1 hari lalu

Menteri BUMN Erick Thohir usai menghadiri acara peresmian TikTok | PosAja! Creator House di Kantor Pos Kota Tua, Jakarta pada Rabu, 10 Juli 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Rencana Merger BUMN Karya, Erick Thohir Klaim Telah Kirim Surat ke PUPR

Menteri BUMN Erick Thohir, mengklaim rencana pembentukan Holding BUMN Karya telah ditinjau oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Menunggu Kementerian PUPR


Penasihat Hukum Yakin DD dan YM Dibebaskan dari Tuduhan Korupsi tol MBZ

1 hari lalu

Sidang tuntutan dugaan kasus korupsi Tol MBZ di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. Dok. Jasamarga.
Penasihat Hukum Yakin DD dan YM Dibebaskan dari Tuduhan Korupsi tol MBZ

Empat terdakwa dugaan kasus korupsi Tol MBZ telah menjalani sidang tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, pada Rabu, 10 Juli 2024.


Adhi Karya Dapat Kredit Jumbo Rp 1,35 Triliun dari Bank Mandiri, Akan Digunakan untuk Apa?

1 hari lalu

Sejumlah kendaraan melewati jalan tol fungsional Solo-Yogyakarta yang mulai dibuka untuk pemudik Lebaran 2024 mulai hari ini, Jumat, 5 April 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Adhi Karya Dapat Kredit Jumbo Rp 1,35 Triliun dari Bank Mandiri, Akan Digunakan untuk Apa?

Adhi Karya baru saja mendapatkan fasilitas kredit senilai Rp 1,35 triliun dari Bank Mandiri untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur strategis yang sedang dikerjakannya.


Sri Mulyani Setujui Anggaran Rp 11 Triliun untuk Bantuan Pangan bagi 22 Juta Keluarga

1 hari lalu

Petugas mendata warga penerima sekarung beras saat pembagian bansos beras di kantor Desa Sukamanah, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 11 Mei 2024. Kementerian Sosial mendistribusikan bantuan sosial beras sebagai jaring pengaman sosial untuk keluarga penerima manfaat yang sudah terdata dan terverifikasi. TEMPO/Prima mulia
Sri Mulyani Setujui Anggaran Rp 11 Triliun untuk Bantuan Pangan bagi 22 Juta Keluarga

Menkeu Sri Mulyani menyetujui anggaran untuk melanjutkan bantuan pangan sebesar Rp 11 triliun bagi 22 juta KPM hingga Desember 2024.


16 BUMN Disuntik PMN Rp 44,24 Triliun, Ada Asabri, PLN, hingga Bio Farma

1 hari lalu

Foto udara suasana pembangunan jalan tol Bayung Lencir - Tempino (Baleno) Seksi 3 di Sebapo, Muaro Jambi, Jambi, Selasa, 2 Juli 2024. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) menyebutkan progres pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) penghubung Jambi dengan Sumatera Selatan sepanjang 33 kilometer itu telah mencapai 85,4 persen dan ditargetkan selesai pada Agustus 2024 atau molor satu bulan dari target sebelumnya. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan
16 BUMN Disuntik PMN Rp 44,24 Triliun, Ada Asabri, PLN, hingga Bio Farma

Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat sepakat menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 44,24 triliun untuk 16 Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Cek daftarnya.