Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Peter F Gontha Bongkar Alasan Surya Paloh Pilih Muhaimin Iskandar jadi pendamping Anies Baswedan

Reporter

Editor

Febriyan

image-gnews
Peter F. Gontha. DOK/TEMPO/ Zulkarnain
Peter F. Gontha. DOK/TEMPO/ Zulkarnain
Iklan

Peter menyatakan pilihan itu akhirnya jatuh ke Muhaimin Iskandar. Menurut dia, Surya Paloh tak menyia-nyiakan kesempatan saat Muhaimin dan PKB goyah setelah Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) ikut mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

PKB sebelumnya berkoalisi dengan Gerindra untuk mengusung Prabowo. PKB terus mendesak Gerindra dan Prabowo untuk mendeklarasikan Muhaimin sebagai bakal calon wakil presiden namun tak diindahkan. 

"Melihat 'gadis' incaran dalam keadaan galau karena bersiap tersingkirkan, Surya Paloh bergerak cepat. Tidak sulit bagi politisi kawakan ini untuk membuat Muhaimin Iskandar 
mengiyakan pinangannya. Secepat itu pula, dikabarkan kepada Anies yang memang sudah memiliki pemahaman kualifikasi yang sama tentang siapa yang harus menjadi pasangannya," kata Peter. 

Meskipun sempat diwarnai oleh drama keluarnya Partai Demokrat dari Koalisi Perubahan, Partai NasDem dan PKB terus berjalan. Surya Paloh pun mendeklarasikan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan bacapres dan bacawapres di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, pada Sabtu lalu, 2 September 2023. 

Soal campur tangan Surya Paloh dalam penentuan bacawapres Anies Baswedan itu, Peter F Gontha pun menyatakan sudah disepakati oleh PKS dan Partai Demokrat. Menurut dia, kedua partai itu sempat mengajukan beberapa syarat kepada NasDem untuk ikut mendukung Anies. 

"Dengan satu trade off  (pertukaran) - kesepakatan yang tidak tertulis bahwa untuk 
urusan Calon Wakil Presiden (Cawapres) mereka tidak ikut mengambil bagian. Penetapannya diserahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan, tentunya dengan masukan Surya Paloh,  namun tidak tertutup kesempatan bagi peserta koalisi untuk mendapatkan posisi Cawapres apabila tidak diperoleh calon dari luar koalisi," kata Peter.

ADINDA YOVITA|FEBRIYAN

Catatan Redaksi:

Artikel ini mengalami perubahan deskripsi dan kalimat di paragraf pertama pada Jumat, 8 September 2023 pukul 18.23. Kalimat semula menyatakan Surya Paloh sejak awal membidik tokoh NU. Setelah membaca ulang tulisan Peter Gontha, yang dimaksud yakni Surya Paloh sudah lama melihat potensi kelompok nasionalis tradisional religius yang direpresentasikan kaum santri dari lingkungan NU.

Kami mohon maaf atas kesalahpahaman ini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

5 jam lalu

Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

Yustinus Prastowo mengatakan Kementerian sudah menyiapkan beberapa rencana untuk menangani masalah di Bea Cukai.


Alasan Bey Triadi Machmudin Tolak Pinangan Demokrat Maju di Pilkada Jabar 2024

6 jam lalu

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin. ANTARA/Ricky Prayoga
Alasan Bey Triadi Machmudin Tolak Pinangan Demokrat Maju di Pilkada Jabar 2024

Partai Demokrat menilai Bey Triadi Machmudin sebagai figur potensial untuk Pilkada Jabar 2024.


82 Tahun Jusuf Kalla, Melihat Kembali Jejak Politik JK Wakil Presiden di 2 Pemerintahan

6 jam lalu

Presiden Joko Widodo menerima laporan pertanggung jawaban dari Wapres Jusuf Kalla saat acara perpisahan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menteri Kabinet Kerja periode 2014-2019 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 18 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
82 Tahun Jusuf Kalla, Melihat Kembali Jejak Politik JK Wakil Presiden di 2 Pemerintahan

Rabu, 15 Mei 2024, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla genap berusia 82 tahun. Ini perjalanan politik JK.


Pemerintah Belum Bahas Kelanjutan Program Bansos Beras 10 Kg, Airlangga: Harga Beras Mulai Turun

7 jam lalu

Warga usai mendapat sekarung beras saat pembagian bansos beras di kantor Desa Sukamanah, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 11 Mei 2024. Kementerian Sosial mendistribusikan bantuan sosial beras sebagai jaring pengaman sosial untuk keluarga penerima manfaat yang sudah terdata dan terverifikasi. TEMPO/Prima mulia
Pemerintah Belum Bahas Kelanjutan Program Bansos Beras 10 Kg, Airlangga: Harga Beras Mulai Turun

Jokowi memberi sinyal bahwa bansos beras akan dilanjutkan hingga akhir tahun ini.


Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

7 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/5/2024). ANTARA/Rangga Pandu
Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

Sri Mulyani menyampaikan informasi ihwal perkembangan perekonomian global terkini kepada Jokowi di Istana.


Dirjen Hortikultura Kementan Ungkap Ancaman Mutasi Jika Tak Penuhi Kebutuhan Partai NasDem

8 jam lalu

Terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengikuti sidang lanjutan, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024. Sidang ini beragenda pemeriksaan keterangan saksi yakni empat pejabat di Kementerian Pertanian yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian. TEMPO/Imam Sukamto
Dirjen Hortikultura Kementan Ungkap Ancaman Mutasi Jika Tak Penuhi Kebutuhan Partai NasDem

Dirjen Hortikultura Kementan, Prihasto Setyanto menjadi salah satu saksi dalam lanjutan sidang Syahrul Yasin Limpo.


Safari Politik ke Gerindra, PKS Sodorkan Dua Nama untuk Pilkada Kabupaten Bogor

9 jam lalu

Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor Iwan Setiawan dengan Ketua DPD PKS Kabupaten Bogor Dedi Aroza di Kantor DPC Partai Gerindra, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Selasa, 14 Mei 2024. ANTARA/M. Fikri Setiawan
Safari Politik ke Gerindra, PKS Sodorkan Dua Nama untuk Pilkada Kabupaten Bogor

Partai Gerindra Kabupaten Bogor membuka pintu koalisi dengan partai politik lain di Pilkada 2024, termasuk dengan PKS.


4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

10 jam lalu

Logo Muhammadiyah. wikipedia.org
4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

PP Muhammadiyah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi mengenai pembentukan Pansel KPK.


Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

10 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/5/2024). ANTARA/Rangga Pandu
Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan kepada Presiden Jokowi terkait sorotan publik terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belakangan ini.


Sri Mulyani Lapor Perkara Bea Cukai ke Jokowi di Istana, Janji Lakukan Perbaikan

11 jam lalu

Menkeu Sri Mulyani menunjukan bukti SPT Pajak kepada Presiden Joko Widodo usai Penyerahan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Tahun Pajak 2023 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 22 Maret 2024. Masyarakat Indonesia yang merupakan wajib pajak diberikan tenggat waktu pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak 2023 hingga 31 Maret 2024. Pelaporan mudah, tidak perlu lagi datang ke kantor pajak. TEMPO/Subekti.
Sri Mulyani Lapor Perkara Bea Cukai ke Jokowi di Istana, Janji Lakukan Perbaikan

Sri Mulyani juga menyampaikan tantangan Bea Cukai di era pesatnya perkembangan teknologi.