Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PPP Mulai Bahas Kemungkinan Sandiaga Uno Tak Jadi Pendamping Ganjar Pranowo, Arah Koalisi Akan Berubah?

Reporter

Editor

Febriyan

image-gnews
Ketua Badan Pemenangan Pemilu PPP Sandiaga Uno beserta pengurus DPP  PPP melakukan Rapat Bapillu II, pada Minggu, 6 Agustus 2023 di Aula Masjid At Taqwa, Jakarta Selatan. TEMPO/TIKA AYU
Ketua Badan Pemenangan Pemilu PPP Sandiaga Uno beserta pengurus DPP PPP melakukan Rapat Bapillu II, pada Minggu, 6 Agustus 2023 di Aula Masjid At Taqwa, Jakarta Selatan. TEMPO/TIKA AYU
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan pihaknya mulai membahas kemungkinan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Uno tidak menjadi pendamping calon presiden (Capres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo. Pembahasan itu dipantik isu bahwa Sandiaga kemungkinan tak akan dipilih oleh PDIP.

“Maka berkembang juga, kalau Pak Sandi tidak jadi cawapres harus bagaimana PPP? Kalau pertanyaannya seperti itu, apakah tetap ada koalisi ini atau kemudian itu. Kan masih berkembang,” kata Arsul saat ditemui di ruangannya di kawasan Kompleks Parlemen, Selasa, 8 Agustus 2023.

PPP sebelumnya telah mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar Pranowo untuk maju pada Pilpres 2024. Mereka pun telah jalin kerja sama politik dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Hanura, dan Partai Perindo untuk mengusung Ganjar. PPP menyodorkan nama Sandiaga sebagai pendamping Ganjar. 

Arsul mengibaratkan PPP sebagai partai tanpa pemilik saham. Sehingga, kata dia, para kadernya memang punya kebebasan untuk mengutarakan pendapatnya mengingat semua pihak merasa memiliki partai.

PPP minta dilibatkan dalam pembahasan cawapres Ganjar

Di sisi lain, PPP juga sangat memahami bahwa kerja sama dengan PDIP dirajut tanpa adanya kontrak politik. Oleh sebab itu, PPP menghormati jika cawapres Ganjar akan ditentukan oleh PDIP alias Ketua Umum Megawati Sorkarnoputri.

Mencuatnya diskusi soal sikap PPP dan arah koalisi ini, menurut Arsul, setidaknya menunjukkan bahwa PPP ingin turut dilibatkan kala membahas cawapres pendamping Ganjar Pranowo.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Meskipun kita menghormati bahwa yang akan menentukan pasangan Pak Ganjar itu PDIP atau Bu Mega, tapi barangkali dengan pesan seperti itu, teman-teman PPP sedang mengatakan ‘Ya kami juga harus diajak bicara’. Gitu kira-kira,” kata Arsul.

Ia menegaskan bahwa hubungan PPP dengan PDIP hingga kini berlangsung baik. Partai berlambang kabah itu disebut Arsul juga merasa terhormat bisa menjalin kerja sama dengan PDIP.

“Hubungan kita dengan PDIP baik sekali. Dan selama ini komunikasinya juga baik,” kata anggota Komisi Hukum DPR tersebut.

Ketua DPP PDIP Puan Maharani sebelumnya mengungkap 5 nama kandidat cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Puan menyatakan 5 kandidat cawapres tersebut adalah Sandiaga Uno, Erick Thohir,  Muhaimin Iskandar, Agus Harimurti Yudhoyono dan Andika Perkasa. 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Penjelasan PDIP Minta MPR Tidak Lantik Prabowo-Gibran dalam Gugatannya ke PTUN

1 jam lalu

Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (tengah) menyampaikan keterangan pers sebelum dimulainya sidang perdana gugatan PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pilpres 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. Sidang perdana yang berlangsung tertutup itu beragendakan pemeriksaan kelengkapan administrasi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Penjelasan PDIP Minta MPR Tidak Lantik Prabowo-Gibran dalam Gugatannya ke PTUN

Sidang pemeriksaan pendahuluan gugatan PDIP terkait dugaan perbuatan melawan hukum oleh KPU telah gelar pukul 10.00 WIB, Kamis 2 Mei 2024.


Modus Penyelewengan Dana BOS

4 jam lalu

Modus Penyelewengan Dana BOS

Penyelewengan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS diduga masih terus terjadi di banyak satuan pendidikan secara nasional.


Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

14 jam lalu

Suasana sidang perdana gugatan PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pilpres 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. Sidang perdana yang berlangsung tertutup itu beragendakan pemeriksaan kelengkapan administrasi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan, gugatan PDIP salah alamat jika ingin membatalkan pelantikan kliennya


PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

15 jam lalu

Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun mengikuti sidang perdana gugatan PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pilpres 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. Sidang perdana yang berlangsung tertutup itu beragendakan pemeriksaan kelengkapan administrasi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

PDIP sudah mengajukan gugatan ke PTUN sebelum MK menyampaikan putusan sengketa pilpres 2024.


Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

15 jam lalu

Wakil presiden terpilih GIbran Rakabuming Raka saat wawancara dengan wartawan seusai menghadiri Rapat Pleno Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Solo di Kantor KPU Solo, Jawa Tengah, Kamis, 2 Mei 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.


Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

15 jam lalu

Logo PDIP
Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan PDIP tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ke PTUN di perkara ini


PAN Cabut Gugatan Sengketa Pileg dengan PPP di MK

15 jam lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
PAN Cabut Gugatan Sengketa Pileg dengan PPP di MK

Keputusan PAN mencabut gugatan PHPU pileg dengan PPP di MK. Diketahui, permohonan tersebut telah ditandatangani Ketum PAN Zulkifli Hasan.


Surya Paloh Tegaskan Dukungan ke Prabowo, Singgung Sportivitas NasDem

15 jam lalu

Ketua umum Partai Nasdem, Surya Paloh bersama pasangan Capres - Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (kiri), memberikan keterangan kepada awak media seusai melakukan pertemuan tertutup, di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat, 23 Februari 2024. Dalam pertemuan ini, Surya Paloh menyatakan Partai Koalisi Perubahan Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera membahas mengenai hak angket DPR terkait kecurangan Pemilu 2024 untuk mendukung PDI Perjuangan untuk segera digulirkan di Parlemen. TEMPO/Imam Sukamto
Surya Paloh Tegaskan Dukungan ke Prabowo, Singgung Sportivitas NasDem

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menegaskan posisi partainya yang mendukung pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka


Gibran Sebut Prabowo Bakal Libatkan Ketua Parpol dan Tokoh Senior dalam Susun Kabinet, Termasuk Megawati

16 jam lalu

Wakil presiden terpilih GIbran Rakabuming Raka saat wawancara dengan wartawan seusai menghadiri Rapat Pleno Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Solo di Kantor KPU Solo, Jawa Tengah, Kamis, 2 Mei 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Sebut Prabowo Bakal Libatkan Ketua Parpol dan Tokoh Senior dalam Susun Kabinet, Termasuk Megawati

Gibran rencana Prabowo yang akan melibatkan ketua parpol dan tokoh senior, tak terkecuali Ketua Umum PDIP Megawati dalam menyusun kabinet


Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

17 jam lalu

Suasana sidang perdana gugatan PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pilpres 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. Sidang perdana yang berlangsung tertutup itu beragendakan pemeriksaan kelengkapan administrasi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

Tim Hukum PDIP diketahui menggugat KPU karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum atas penerimaan pendaftaran Gibran sebagai cawapres.