Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Novel Baswedan Puji BEM Unpad Tolak Kedatangan Ketua KPK Firli Bahuri, Ini Alasannya

image-gnews
Mahasiswa BEM Universitas Padjadjaran membawa poster dan memakai topeng Firli Bahuri saat aksi unjuk rasa menolak kuliah umum oleh Ketua KPK Firli Bahuri di Bale Sawala Gedung Rektorat Unpad di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, 21 Juli 2023. Firli Bahuri batal hadir dan digantikan oleh Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arief. BEM Unpad menyoroti kinerja KPK dibawah komando Firli Bahuri terkait kasus-kasus internal yang terjadi di lembaga KPK sendiri. TEMPO/Prima mulia
Mahasiswa BEM Universitas Padjadjaran membawa poster dan memakai topeng Firli Bahuri saat aksi unjuk rasa menolak kuliah umum oleh Ketua KPK Firli Bahuri di Bale Sawala Gedung Rektorat Unpad di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, 21 Juli 2023. Firli Bahuri batal hadir dan digantikan oleh Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arief. BEM Unpad menyoroti kinerja KPK dibawah komando Firli Bahuri terkait kasus-kasus internal yang terjadi di lembaga KPK sendiri. TEMPO/Prima mulia
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktivis Antikorupsi Novel Baswedan memuji sikap Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Padjajaran atau BEM Kema Unpad yang menolak kedatangan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK Firli Bahuri ke kampus mereka. Pujian disampaikan Eks Penyidik Senior KPK itu melalui lini massa akunTwitter @nazaqistsha pada Sabtu, 22 Juli 2023.

“Salut untuk BEM Unpad,” cuit Novel sembari membagikan tautan berita Tempo bertajuk “Ketua KPK Didemo Mahasiswa, BEM Unpad: Firli Bahuri Sosok yang Problematik”.

Dalam unggahannya, Novel juga menyatakan bahwa pemberantasan korupsi tak bisa dilakukan dengan kemunafikan dan kepura-puraan. Menurutnya, kasus-kasus yang menyangkut Firli Bahuri selaku Ketua KPK yang terjadi belakangan harus diusut tuntas. Selain itu, kata dia, pengungkapan praktik korupsi yang justru terjadi di KPK harus dilakukan.

“Dengan begitu harapan KPK bisa melaksanakan pemberantasan korupsi tetap ada,” tulisan melalui akun resminya @nazaqistsha.

Diberitakan sebelumnya, Puluhan mahasiswa dari BEM Kema Unpad menggelar aksi unjuk rasa di pelataran Gedung Rektorat, Jumat, 21 Juli 2023. Mereka menolak kehadiran Firli Bahuri yang diundang Rektorat Unpad untuk mengisi kuliah umum. Meski Ketua KPK itu Absen, mahasiswa Unpad tetap melakukan demonstrasi dengan aksi teatrikal.

Begini cuitan Novel Baswedan: "Salut utk BEM UNPAD Pemberantasan Korupsi tdk bisa dilakukan dgn kemunafikan dan kepura-puraan. Kasus2 Firli harus diusut tuntas dan pengungkapan praktek Korupsi di KPK harus dilakukan. Dgn begitu harapan KPK bisa melaks pemberantasan korupsi tetap ada."

Kepada Tempo.co, Haikal mengaku baru mengetahui Firli Bahuri batal datang pada pagi hari ketika hendak melakukan aksi. Namun, BEM Kema Unpad tetap melakukan aksi sekaligus memberikan policy brief atau pernyataan aksi terkait pelemahan KPK pada Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Amir Arief yang menggantikan Firli dalam kuliah umum tersebut. Mereka membawa sekop dan batu nisan bertuliskan “R.I.P KPK” sebagai bentuk protes dan reaksi terhadap Unpad yang mengundang Firli Bahuri.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Ketua BEM Kema Unpad, Haikal Febriansyah, Firli Bahuri merupakan sosok yang problematik dan membuat KPK tidak lagi sesuai dengan cita-cita Reformasi 1998. Firli, kata dia, tidak layak menginjakkan kaki di tanah Padjadjaran dan tidak pantas mengajarkan integritas. Menurutnya banyak kasus gratifikasi, korupsi, serta terbaru kekerasan seksual terjadi di dalam tubuh KPK.

“Kami rasa masih ada orang lain atau bahkan dosen Unpad lain yang lebih layak memberikan kuliah umum mengenai pencegahan korupsi ini,” kata Haekal kepada Tempo.co.

Sebagai bentuk kekecewaan, mahasiswa lantas membuat kajian yang diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi KPK di bawah kepemimpinan Firli. Naskah itu diserahkan setelah aksi unjuk rasa kepada Amir Arief.

Menanggapi aksi, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Arief Sjamsulaksan Kartasasmita mengatakan bahwa acara tersebut sebenarnya merupakan kesepakatan seluruh pimpinan fakultas di Unpad untuk mencanangkan Zona Integritas yang di dalamnya terdapat kesepakatan melawan korupsi.

“Kami di sini mengundang institusi, bukan orang atau person. KPK menjadi institusi di Indonesia yang memiliki hierarki paling tinggi dalam penanganan korupsi. Dengan demikian kami mengundang KPK untuk menyaksikan bahwa seluruh pimpinan fakultas di Unpad bersepakat untuk mencanangkan Zona Integritas, yang salah satunya melawan tindakan korupsi di perguruan tinggi,” ujar Arief, Jumat, 21 Juli 2023, ihwal undangan ke Firli Bahuri itu.

Pilihan Editor: Firli Bahuri Batal Beri Kuliah Umum BEM Kema Unpad: Pengecut, Ini Kemenangan Bagi Kami

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KPK Berharap Capim Terpilih Berintegritas, Eks Penyidik Sebut Ada Proses Politis

2 jam lalu

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 3 September 2024. TEMPO/Defara
KPK Berharap Capim Terpilih Berintegritas, Eks Penyidik Sebut Ada Proses Politis

Tessa mengatakan, KPK berharap setelah nama 10 capim KPK ini diserahkan, para wakil rakyat di Komisi III dapat memilih yang terbaik.


Segini Harta Kekayaan Anggota DPR yang Pakai Kostum Ultraman Saat Pelantikan

3 jam lalu

Anggota DPR dari Dapil Jateng II, Jamaludin Malik, menggunakan kostum Ultraman saat menghadiri acara pelantikan anggota DPR, Selasa, 1 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra
Segini Harta Kekayaan Anggota DPR yang Pakai Kostum Ultraman Saat Pelantikan

Anggota DPR terpilih dari Partai Golkar mengenakan kostum Ultraman saat pelantikan anggota DPR periode 2024-2029.


Daftar Proyek Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang Diduga Diatur Muhaimin Syarif

3 jam lalu

Tersangka penyuap mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, Muhaimin Syarif mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan pasca penangkapan, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 17 Juli 2024. KPK menahan mantan Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara Muhaimin Syarif terkait dugaan suap kepada mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba untuk menurus perizinan di lingkungan Pemprov Maluku Utara dengan memberikan uang Rp7 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
Daftar Proyek Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang Diduga Diatur Muhaimin Syarif

Muhaimin Syarif diduga mengerjakan proyek di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan pembagian keuntungan 10-15 persen.


Profil 10 Nama yang Lolos Calon Dewan Pengawas KPK

5 jam lalu

Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan aksi unjuk rasa bertajuk Timpuk Dinasti Mulyono di depan gedung KPK, Senin, 30 September 2024. Para aktivis memperingati pengesahan revisi UU KPK sebagai bentuk pembungkaman, pelemahan dan mematikan independensi KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi serta fungsi dari Aparat Penegak Hukum di Indonesia yang dilakukan oleh Presiden RI Joko Widodo. TEMPO/Imam Sukamto
Profil 10 Nama yang Lolos Calon Dewan Pengawas KPK

10 nama calon Dewan Pengawas KPK yang lolos seleksi telah diserahkan ke Presiden Joko Widodo. Berikut profil singkatnya.


IPW dan TPDI Adukan Pemotongan Honor Hakim Agung ke KPK, Nilainya Mencapai Rp 90 Miliar

6 jam lalu

Sugeng Teguh Santoso. antaranews.com
IPW dan TPDI Adukan Pemotongan Honor Hakim Agung ke KPK, Nilainya Mencapai Rp 90 Miliar

Total potongan yang tidak jelas peruntukannya yakni sebanyak 25,95 persen dari total honorarium penanganan perkara (HPP) hakim agung.


Johan Budi Bicara Rencananya Setelah Gagal Seleksi Akhir Capim KPK

7 jam lalu

Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi saat akan menjalani tes tertulis di Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu, 31 Juli 2024. Panitia Seleksi (Pansel) melakukan tes tertulis untuk 236 calon Pimpinan KPK dan 146 calon Dewan Pengawas KPK. TEMPO/M Taufan Rengganis
Johan Budi Bicara Rencananya Setelah Gagal Seleksi Akhir Capim KPK

Karier Johan Budi sebagai anggota dewan tak berlanjut lantaran pada Pemilu 2024 dia gagal lolos ke Senayan.


KPK Periksa 2 Saksi dari Sarana Jaya Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah DP Nol Rupiah di Rorotan

7 jam lalu

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur memberikan keterangan pers penahanan tersangka kasus dugaan korupsi di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 18 September 2024. KPK menahan empat tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Rorotan, Jakarta, oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya pada periode 2019-2020 yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp233 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Periksa 2 Saksi dari Sarana Jaya Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah DP Nol Rupiah di Rorotan

Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah DP nol rupiah oleh Sarana Jaya ini, KPK menduga terdapat kerugian negara/daerah Rp223 miliar.


10 Calon Dewas KPK Lolos Seleksi Akhir, dari Pensiunan Polri hingga Mertua Kiky Saputri

7 jam lalu

Presiden Joko Widodo menerima panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk terima nama-nama calon pimpinan dan calon dewan pengawas di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, 1 Oktober 2024. Istimewa
10 Calon Dewas KPK Lolos Seleksi Akhir, dari Pensiunan Polri hingga Mertua Kiky Saputri

Pengumuman hasil akhir seleksi Calon Dewas KPK itu diumumkan melalui situs Kementerian Sekretariat Negara.


Penyidik KPK Periksa 5 Saksi Kasus IUP di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

7 jam lalu

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan pers, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 17 September 2024. KPK melalui Direktorat Gratifikasi akan menganalisis hasil klarifikasi yang disampaikan Kaesang Pangarep, untuk menentukan penggunaan uang milik pribadi atau milik negara terkait laporan pengaduan masyarakat dalam dugaan penerimaan gratifikasi berupa fasilitas mewah pesawat jet pribadi dalam perjalanan ke Amerika Serikat bersama istrinya Erina Gudono. TEMPO/Imam Sukamto
Penyidik KPK Periksa 5 Saksi Kasus IUP di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

KPK periksa 5 saksi itu untuk mendalami proses pemberian IUP di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan peran mereka dalam pemberian IUP tersebut.


Unpad Kembangkan Portal Parent Website, Orang Tua Mahasiswa Bisa Pantau Jadwal dan Absensi Kuliah

8 jam lalu

Gedung Rektorat Universitas Padjadjaran, Jatinangor. Doc: Unpad.
Unpad Kembangkan Portal Parent Website, Orang Tua Mahasiswa Bisa Pantau Jadwal dan Absensi Kuliah

Portal Parent Website, dibuat untuk orang tua atau wali yang ingin ikut memantau aktivitas kuliah mahasiswa. Transkrip nilainya juga ada.