TEMPO.CO, Jakarta - Bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan bertemu dengan sejumlah serikat buruh di Bogor, Jawa Barat, hari ini Sabtu 22 Juli 2023. Dalam pertemuan itu, Anies menerima masukan dan mendengarkan keluhan mereka.
Bekas Gubernur DKI Jakarta itu menyimak dan mencatat tiap keluhan dan masukan yang disampaikan perwakilan elemen buruh. Anies bertekad akan memperjuangkan nasib buruh dengan melanjutkan kebijakan yang dilakukannya kala memimpin DKI Jakarta.
“Kami membawa catatan dan rekam jejak saat bertugas di Jakarta. Jadi kami tidak hanya berjanji. Insya Allah semua masalah (buruh) akan kita bereskan jika dipercaya memimpin Republik ini,” kata Anies dalam keterangannya, Sabtu, 22 Juli 2023.
Anies berharap usahanya melanjutkan keberpihakan kepada buruh bisa didukung penuh oleh elemen buruh. Pasalnya, kata dia, gagasan ihwal kesejahteraan buruh, lansia, masyarakat disabilitas, hingga pendidikan tidak bisa direalisasikan jika pada Pemilihan Presiden 2024 perolehan suaranya tidak maksimal.
"Mari kita jalan dan ikhtiar sama-sama. Bogor harus menang karena ini perjuangan kita bersama," kata Anies.
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Serikat Pekerja Indocement (SP-Indocement) Wawan Winahadi menyebut kelompoknya berharap banyak pada Anies. Oleh sebab itu, kata dia, Anies mesti menang pada kontestasi Pilpres 2024.
"Karena kami melihat hanya Pak Anies yang terbukti berpihak pada buruh. Saat Pak Anies menjadi gubernur DKI, hanya Pak Anies satu-satunya kepala daerah di Indonesia yang berani menaikkan UMP," kata Wawan.
Kondisi buruh di Bogor
Kepada Anies, Wawan mengeluhkan kondisi buruh di Bogor yang jauh dari kesejahteraan. Ia menyebut pelayanan kesehatan bagi buruh masih sangat minim.
"Kami ingin jika Pak Anies nanti jadi presiden ada UU yang terkait langsung dengan kesehatan buruh. Kehadiran BPJS Kesehatan saat ini belum maksimal," kata Wawan.
Sementara itu, Ketua DPC Serikat Pekerja Pabrik Kimia Energi Pertambangan (SP-KEP) Kabupaten Bogor, Mujimin turut menyampaikan keluhan ihwal pendapatan buruh yang tidak cukup untuk biaya pendidikan anak. Ia berharap Anies bisa mengeluarkan kebijakan sehingga masalah tersebut bisa menemui titik terang.
“Akar masalah kami karena Undang-Undang Cipta Kerja, Pak. Nanti tolong apakah dicabut atau direvisi UU itu," kata Mujimin.
Pilihan Editor: Mantan Aktivis: Budiman Sudjatmiko Sedang Lakukan Deterjen Politik
